SURABAYA | duta.co – Menarik! Diskusi via zoom Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926, Selasa (1/12/2020) malam, menarik dicermati. Setidaknya ada gagasan yang ditawarkan Dr Wahfiudin Sakam SE MBA, bahwa, KKNU 1926 memiliki peran strategis untuk mengawal Khitthah NU 1926 sekaligus keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
“Ada pantangan-pantangan bagi KKNU, tetapi, ada pula peran pentingnya dalam mengawal khitthah 1926 NU,” demikian Dr Wahfiudin Sakam, yang dikenal sebagai Mubalig Indonesia, pakar spiritualitas sekaligus Master Trainer yang menjabat sebagai Ketua Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah (JATMAN), DKI Jakarta dalam diskusi zoom tersebut.
Menurut Wahfiuddin, salah satu Wakil Talqin KH Ahmad Shohibul Wafa’ Tajul ‘Arifin alias Abah Anom, Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, ada tiga pantangan KKNU 1926. Pertama, KKNU harus dijauhkan dengan organisasi sosial politik (Orsospol).
“Karena konsentrasi KKNU 1926 adalah membersihkan NU dari politik praktis. Tegakkan khitthah 1926 NU yang telah menjadi keputusan para masyayikh pada muktamar ke-27 NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo,” tegasnya.
Kedua, KKNU 1926 jangan menjadi organisasi massa. Dengan begitu KKNU 1926 tidak membutuhkan massa atau anggota. KKNU bukan sempalan atau tandingan PBNU, karena KKNU 1926 bukan Ormas.
Ketiga, KKNU 1926 jangan sampai menjadi lembaga seperti perusahaan komersial. “Saya rasa tiga hal ini menjadi pantangan bagi KKNU,” tegasnya.
Meski begitu, jelas Dr Wahfiuddin, tidak menutup kemungkinan menjadi lembaga, kalau ada yang menginginkan KKNU 1926 bersifat legal, berbadan hukum.
Tanpa mengabaikan amanah para masyayikh, KKNU 1926 bisa berbentuk (sebatas) yayasan. “Bidangnya Kajian dan Pengembangan Qonun Asasi. Kegiatannya seminar, riset, pelatihan, pendidikan untuk memperkuat Qonun Asasi. Di sini KKNU 1926 juga bisa melebar ke penerbitan. Dan, itu penting,” tegasnya.
Menjadi Yayasan atau foundation, tegasnya, memang ada manfaatnya. “Setidaknya dengan begitu (Yayasan) ada wadah hukum, bisa memiliki asset, gedung sebagai sarana, risat, pelatihan dan penerbitan. Ini akan memiliki banyak manfaat. Tetapi, jelas, tidak boleh komersial. Ingat 3 pantangan tadi,” pungkasnya.
Hadir dalam zoom, Prof Dr Rochmat Wahab, Ketua Umum KKNU ’26. Selain Dr Wahfiudin Sakam ada Dr Djoko Subagio, sementara Prof Dr Ahmad Zahro dan Drs Choirul Anam (Cak Anam) berhalangan. “Menarik. Ini bisa ditindaklanjuti pada pertemuan Tebuireng,” demikian Gus Rozaq moderator diskusi. (mky)
