SURABAYA | duta.co – Banyak yang menunggu, apa sesungguhnya agenda lanjutan PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah) setelah IKA GP Ansor membuat deklarasi masuk dalam payung hukumnya? Menurut Cak Anam (Drs Choirul Anam), mantan Ketua GP Ansor Jawa Timur, IKA Ansor yang berada di bawah PPKN, akan terus bergerak demi kepentingan bangsa dan negara.
“Ada dua agenda penting yang harus kita perjuangkan. Sebelumnya, kita simak (dulu) pidato Ketua DPD RI, tetapi keburu dibubarkan. Untungnya pidato itu berupa taping (rekamam), sehingga tetap bisa kita simak kembali. Kita ulang-ulang, kita share di grup-grup IKA Ansor-PPKN yang jumlahnya jauh lebih banyak, ribuan orang,” tegas Cak Anam santai usai menyaksikan kebrutalan Banser-Ansor Surabaya, Jumat (17/6/22).
Menurut Cak Anam, kekacauan pemikiran, keburutalan pemikiran, bahkan fisik, itu bukan hanya melanda Banser-Ansor Surabaya, tetapi, sudah merambah hampir seluruh sendi kehidupan. Ini berbahaya kalau tidak segera terselesaikan. “Semua ini merupakan dampak dari liberaslisasi politik, dampak dari kemenangan oligarki (duit) mendekte kita semua. Duit bisa memerintah siapa saja untuk berbuat seenaknya, bahkan onar,” tegas Cak Anam.
Karenanya, ada dua agenda yang akan terus kita perjuangkan. “Pertama, ketatanegaraan Indonesia harus kembali ke UUD 1945 asli. Ini persis kekhawatiran para masyayikh Nahdlatul Ulama saat beliau-beliau menggelar Munas dan Konbes NU tahun 2012. Rekomendasinya jelas, kembali ke khitthah 1945. Tetapi, faktanya, keinginan para masyayikh NU ini tidak ada yang memperjuangkan hatta PBNU. Apalagi Banser-Ansor, mereka tidak paham atau bahkan sama sekali tidak tahu,” tegasnya.
“Kedua, kita saksikan oligraki sudah menguasa segalanya. Bahkan partai sudah terbeli oleh mereka. Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas untuk mencalonkan presiden, adalah ‘karya’ mereka. Ini pintu kerusakaan dan kita biarkan. Karena itu, ketika DPD RI menggugat PT ke Mahkamah Konstitusi (MK), rakyat harus dukung,” tegasnya.
Masih menurut Cak Anam, kini, para tokoh bangsa sudah bangkit. Jenderal TNI H Try Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia ke-6, menyaksikan langsung penyerahan mandat kepada Ketua DR RI, Pak LaNyalla untuk memperjuangkan kembalinya UUD 145 asli. “Kita tidak boleh diam. Ini demi masa depan bangsa, misi besar para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia,” pungkasnya. (mky)
