DEWAN : Anggota wakil rakyat dari Fraksi NasDem dan PKS saat diskusi dengan perwakilan media (Nanang Priyo/duta.co)

KEDIRI | duta.co – Dikemas dalam acara diskusi, anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi NasDem dan PKS menggelar pertemuan dengan perwakilan ‘Komunitas Wartawan Gaul’ yang biasa meliputi di lingkungan kantor dewan, pada Senin (02/12). Sejumlah persoalan terjadi di masyarakat hingga akan membuat gerakan untuk mengajak seluruh pihak kembali ke jalan yang benar, menjadikan acara berlangsung dua jam lebih ini terasa penuh kekeluargaan.

Dipandu Ketua Fraksi NasDem, Lutfi Mahmudiono, didampingi Antox Prapungka Jaya dan Khusnul Arief kemudian dari PKS diwakilkan Reni Ramawati, acara awalnya dikemas dalam audensi bersama media. Berubah menjadi diskusi hangat, mulai dari keterbatasan mendapatkan informasi di tubuh Pemerintah Kabupaten.

Kemudian sejumlah program dianggap tidak tepat sasaran alias buang-buang anggaran. Hingga keberadaan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri, dianggap tumpah tindih dengan satuan kerja hingga memaksa para camat dan kepala desa untuk menyiapkan segala kebutuhannya.

“Lalu bagaimana pertanggungjawaban? Kenapa tidak jelas antara surat dalam undangan dan apa disampaikan di forum. Itupun kalau Ketua TP3 (Sutrisno, red) hadir. Pernah kejadian sudah dibela-belain menahan ngantuk usai ikuti Salat Malam, malah Pak Tris tidak datang alasannya ke Semarang,” ungkap Aji, salah satu wartawan.

Lutfi Mahmudiono yang Ketua DPD Partai NasDem menyampaikan bahwa sesuai instruksi DPP, maka partainya harus terbuka untuk siapapun termasuk dengan media sebagai alat kontrol. “Bergabungnya PKS bersama kita, menunjukkan bahwa kami akan berjuang demi kepentingan seluruh warga di Kabupaten Kediri. Kami juga berharap anggota dewan dari fraksi lain dan juga teman-teman dari media lainnya akan turut bergabung,” jelasnya.

Menyinggung sikap tegas boikot atas persetujuan Raperda APBD 2020, menurutnya ini merupakan bentuk protes keras kepada pemerintah kabupaten. Bahkan, lanjut Lutfi Mahmudiono, saat ini dirinya akan mengajak fraksi lain untuk mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno. “Kami akan ajukan Hak Interpelasi dan saya berharap semua teman-teman media turut mengawal demi keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban bupati dalam penyerapan anggaran merupakan uang rakyat,” jelasnya.

Pernyataan tegas diberikan sosok perempuan diberangkatkan dari PKS, Reni Ramawati bahwa permasalahan sosial dan perempuan belum diselesaikan dengan baik. “Saya menyatakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Kediri, harus berani menutup eks lokalisasi di Krian Ngadiluwih. Beri mereka pelatihan untuk program alih profesi. Kenapa selama ini dibiarkan, apabila kita mampu membantu mereka dengan menggunakan jabatan yang disandang,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pertemuan ini, kemudian dicapai kata sepakat akan rutin menggelar pertemuan setiap bulannya. “Selain permasalahan terjadi di lingkungan kita, mari kita membuat gerakan mengajak seluruh pihak untuk kembali ke jalan yang benar,” ucap Lutfi Mahmudiono menutup pertemuan ini. (nng)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry