“Indonesia masih menempati peringkat keempat eksportir makanan halal, jauh di bawah Brasil, di bawah Thailand dan Australia.”
Oleh Sirajul Arifin*

KETIKA saya berkunjung ke Taiwan, Jepang, dan negara minoritas Muslim lainnya, saya menemukan beberapa supermarket yang menempatkan rak khusus bertuliskan “halal”. Konsumen yang mengambil produk dari rak tersebut tidak semuanya Muslim. Banyak dari mereka adalah non-Muslim yang memilih produk halal karena dianggap lebih bersih, lebih aman, dan lebih terjaga kualitasnya. Itu fakta dan bukan cerita karangan.

Fakta ini tampak sederhana tapi justru mengingatkan saya dan mungkin kita semua bahwa industri halal telah melampaui batas fikih. Ia tidak lagi sekadar soal boleh atau tidak boleh menurut syariat. Ia telah menjelma dalam bahasa global tentang kualitas, kepercayaan, dan gaya hidup. Di Indonesia, pemahaman tentang industri halal kerap masih terhenti pada wilayah paling dasar, “kepatuhan syariah”. Jika telah ada label halal, dibuktikan dengan sertifikat halal, maka dianggap telah selesai. Padahal, label itu baru tiket masuk, bukan garis finish.

Pemahaman di atas perlu diubah dengan cara melihat bukti angka ekonomi. Pada tahun 2024, ekonomi halal global bernilai lebih dari 2 triliun dolar AS. Itu mencakup makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata ramah Muslim, kosmetik, farmasi, hingga media dan hiburan. Ini adalah salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, tumbuh jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Angka itu memperlihatkan peluang besar, tetapi sangat paradoks ketika membaca posisi ekonomi Indonesia pada sektor industri halal. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, lebih dari 240 juta jiwa. Secara logika, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin. Indonesia memang menjadi leader di sektor modest fashion, dan nomor dua di sektor pariwisata ramah Muslim sesuai data Global Muslim Travel Index. Tetapi untuk sektor yang paling fundamental, yaitu makanan halal, Indonesia masih menjadi net importir.

Indonesia menempati peringkat keempat eksportir makanan halal, jauh di bawah Brasil yang bukan negara Muslim, di bawah Thailand dan Australia. Indonesia adalah pasar yang besar, tetapi bukan produsen yang besar. Mengapa bisa demikian? Jawabannya karena kita masih fokus dalam penguatan administrasi halal, sementara negara lain telah membangun ekosistem. Wajib halal bagi produk yang beredar di Indonesia yang segera diberlakukan pada 18 Oktober 2026, adalah salah satu contoh pendekatan administratifnya.

Pendekatan itu tidak salah. Pendekatan administratif sangat tepat. Pendekatan itu memang harus dilakukan. Sebagai bentuk kehadiran negara. Intervensi negara harus hadir untuk memastikan kehalalan produk. Tetapi pendekatan lainnya pun penting untuk menyertainya. Pendekatan ekosistem berpikir secara sirkular dan holistik. Ia bertanya lebih jauh. Dari mana bahan baku itu berasal? Apakah pakan ternaknya halal? Apakah petaninya mendapatkan harga yang adil sesuai prinsip keadilan dalam muamalah? Bagaimana proses logistiknya? Apakah truk yang mengangkut daging halal benar-benar terpisah dan tidak digunakan untuk mengangkut daging babi. Jika sebelumnya digunakan untuk mengangkut daging babi, apakah telah dibersihkan dengan benar? Bagaimana sistem pembiayaannya? Apakah modal usaha restoran halal itu berasal dari pinjaman ribawi? Bagaimana limbahnya? Apakah proses produksinya merusak lingkungan, padahal Islam mengajarkan prinsip tidak berbuat kerusakan di muka bumi?

Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, kita akan sadar bahwa halal bukan sekadar status hukum, ia adalah sebuah rantai nilai yang panjang. Misalnya, ayam potong halal. Secara compliance, ayam itu halal jika disembelih dengan menyebut nama Allah, darahnya keluar sempurna, dan tidak terkontaminasi. Tetapi secara ekosistem, ayam halal yang ideal adalah ayam yang diternakkan dengan pakan organik yang thayyib, dipelihara bersama hewan yang baik, disembelih oleh juru sembelih yang kompeten, didistribusikan dengan rantai dingin yang terjaga kehalalannya, dijual di pasar yang bersih, dibiayai oleh modal syariah, dan limbahnya diolah menjadi pupuk yang kembali menyuburkan pertanian. Itulah yang disebut halalan thayyiban.

Konsumen global hari ini tidak hanya membeli status halal, mereka membeli cerita thayyib di belakangnya. Inilah yang menjelaskan mengapa produk halal dari negara non-Muslim bisa laku di pasar global. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman fikih yang mendalam, tetapi mereka sangat unggul dalam sistem jaminan mutu, ketertelusuran, kebersihan, dan keberlanjutan. Mereka menjual halal sebagai bagian dari jaminan kualitas premium. Sementara, kita yang memiliki otoritas keagamaan yang kuat terkadang kurang kuat dalam jaminan kualitas dan keberlanjutan.

Ada pergeseran orientasi yang harus dilakukan untuk mendorong industri halal Indonesia naik kelas dan tak sekadar memenuhi kepatuhan etik. Pertama, dari orientasi dokumen ke orientasi kepercayaan. Selama ini, energi kita habis untuk mengurus dokumen sertifikasi. Dokumen ini memang sangat penting, kewajiban halal untuk produk yang beredar di Indonesia adalah langkah maju dan strategis. Namun, sertifikasi seharusnya menjadi alat untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar alat administratif. Ini butuh waktu dan butuh sistem. Ini butuh bingkai yang kuat, dan ekosistem halal adalah bingkai strategis untuk membangun kepercayaan.

Kepercayaan di pasar global dibangun melalui traceability. Ketika konsumen di Eropa ingin tahu ekosistemnya, mereka menelusur dengan memindai QR code, dari mana daging itu berasal, siapa yang menyembelih, kapan tanggal sertifikasinya, dan bagaimana jejak karbonnya. Teknologi seperti blockchain, IoT sensor untuk suhu logistik halal, dan big data seharusnya menjadi sahabat industri halal, bukan dianggap sebagai sesuatu yang terpisah. Jika kepercayaan sudah terbangun, maka label halal tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai jaminan integritas produk.

Kedua, orientasi dari industri halal ke gaya hidup halal. Industri halal kerap dibayangkan sebagai pabrik sosis atau rumah potong hewan. Padahal, ekosistem halal hari ini jauh lebih luas. Ia mencakup pariwisata. Wisatawan Muslim milenial dari Timur Tengah atau Malaysia yang datang ke Lombok, misalnya, tidak hanya mencari makanan halal, mereka mencari pengalaman. Apakah hotelnya ramah keluarga? Apakah ada tempat shalat yang bersih dan indah? Apakah pemandu wisatanya memahami kebutuhan mereka? Apakah ada aktivitas yang berkelanjutan dan menghormati budaya lokal?

Ketiga, dari pasar domestik ke rantai nilai global. Inilah pergeseran orientasi yang paling sulit secara mental. Kita terlalu nyaman dengan pasar domestik 240 juta Muslim. Pasar ini memang sangat empuk, sehingga banyak pengusaha merasa tidak perlu ekspor. Akibatnya, kita menjadi negara yang konsumtif dalam ekonomi halalnya sendiri. Padahal, bonus demografi dan potensi pertanian kita seharusnya menjadi lumbung pangan halal dunia. Brasil bisa menjadi eksportir daging halal terbesar di dunia karena mereka memiliki sistem peternakan yang efisien dan sistem logistik halal yang diakui negara-negara Teluk.

Indonesia memiliki semua bahan baku itu: kita punya sawit, kita punya rumput laut, kita punya ikan tuna, kita punya kopi, kita punya rempah. Tetapi bahan baku itu masih belum sepenuhnya kita olah sendiri, kita masih ekspor dalam bentuk mentah, kemudian diolah di negara lain, diberi label halal di sana, dan dijual kembali ke kita dengan harga sepuluh kali lipat. Nilai tambah terbesar hilang di tengah jalan. Untuk masuk ke rantai nilai global, kita membutuhkan diplomasi halal. Sertifikat halal Indonesia harus diakui secara resiprokal oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jepang, dan Eropa. Tanpa mutual recognition agreement, produk kita akan selalu harus disertifikasi ulang di negara tujuan, yang memakan biaya dan waktu. Ini bukan saja urusan Kementerian Agama, tetapi juga menjadi urusan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan BUMN logistik.

Pada akhirnya, kita harus kembali ke filosofi dasar Islam itu sendiri. Konsep halal dalam Al-Qur’an hampir selalu digandengkan dengan kata thayyib. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib. Thayyib berarti baik, bergizi, bersih, sehat, enak, dan berkelanjutan. Halal adalah syarat minimum. Thayyib adalah kesempurnaan. Industri halal yang hanya mengejar sharia compliance baru memenuhi syarat minimum. Industri halal masa depan harus mengejar yang thayyib. Artinya, ia harus baik untuk tubuh konsumen, baik untuk kesejahteraan petani dan peternak, baik untuk lingkungan, dan baik untuk keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Inilah yang diinginkan konsumen global, baik Muslim maupun non-Muslim.

Jika kita masih memandang industri halal hanya sebagai urusan simbol kemasan, kita akan selamanya menjadi penonton di rumah kita sendiri. Tetapi jika kita memandangnya sebagai ekosistem yang membangun kepercayaan global, gaya hidup modern yang etis, dan rantai nilai yang berkeadilan, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar halal terbesar, tetapi juga akan menjadi kiblat halal dunia yang sesungguhnya. Tugas itu tidak bisa dibebankan hanya kepada satu lembaga. Ia membutuhkan kolaborasi antara ulama yang memahami fikih, ilmuwan yang menguasai teknologi pangan, pengusaha yang memiliki visi global, dan pemerintah yang mampu mengorkestrasi semua kepentingan itu dalam satu irama. Seperti roda gigi yang saling mengunci, satu gear yang berhenti akan menghentikan seluruh mesin. Semoga bermanfaat.

*Sirajul Arifin adalah Dosen dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry