SURABAYA | duta.co – Sigit Prawoso, Sekjend Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) menyoroti semangat sebagian orang yang mengusulkan Indonesia tegak, tanpa pajak. Menurutnya, pajak bukan momok bagi rakyat, terpenting bagaimana wong cilik (rakyat) bisa hidup berkecukupan. Murah sandang, murah pangan.
“Kita sudah pernah bahas manfaat pajak dan madlarat (Indonesia) tanpa pajak. Ternyata, bagi rakyat, pajak itu tidak masalah, asal nilainya tidak kelewat tinggi. Dan, terpenting, jangan sampai uang pajak justru menjadi bancakan pejabat. Ini intinya,” tegas Sigit Prawoso kepada duta.co, Senin (15/09/25)
Diketahui, hari-hari ini, ruang publik kembali dipenuhi oleh suara-suara kritis mengenai pajak. Demonstrasi di sejumlah kota, turut menyoroti kebijakan fiskal, sebagian dengan tuntutan agar pajak tidak dinaikkan demi kepentingan publik, sebagian lain mengeluhkan beban pajak yang dianggap mencekik masyarakat. Bahkan sebagian orang cenderung menuntut penghapusan pajak.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks abadi dalam sistem perpajakan: di satu sisi, pajak adalah sumber kehidupan negara: di sisi lain, pajak dipandang sebagai kewajiban yang berat bagi warga. “Sebagai rakyat — warga PKR yang notabene kawula alit, jelas memandang pajak itu penting. Ini bisa menjadi bukti nasionalisme kita kepada negara,” terangnya.
Cuma, lanjutnya, besaran pajak harus terukur oleh kemampuan warga. “Kalau pemerintah hendak menggunakan tolok ukur global, itu sah-sah saja. Tetapi, kita sudah punya ukuran, dalam Islam itu 2,5% dari pendapatan. Ini saya kira jalan paling kompromi,” urainya.
Menurut Sigit, pajak itu denyut nadi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Apalagi konon 70 persen penerimaan negara masih bersumber dari pajak. “Bisa dibayangkan, tanpa pajak, APBN kita jelas lumpuh. Karena itu, keikutsertaan rakyat dalam menopang kebutuhan pemerintah sangatlah penting,” tegasnya.
Barangkali, tambahnya, ada yang berpikir soal daya alam (SDA) yang dapat dieksploitasi sebagai pengganti. Bahkan ada rumor, andai saja SDA kita tidak dikorup, bisa atau bahkan lebih-lebih untuk menutup kebutuhan pemerintah. “Boleh saja, namun harus (juga) dipikirkan cadangan terbatas dan fluktuatifnya (SDA). Belum lagi kalau kita bicara soal pendidikan, keamanan serta penegakkan hukum” tambahnya.
Jadi? Menurut Sigit, Indonesia tanpa pajak akan rapuh. “Pajak jangan dimaknai sebagai beban belaka. Di situ ada perekat bangsa. Kami yakin, tanpa pajak, justru kita akan kehilangan identitas sebagai warga negara. Rakyat tidak suka dinibobokan alias ditidurkan semangat kebangsaannya. Hanya saja, bagaimana uang pajak (rakyat) ini dikelola dengan baik dan benar. Bukan dikorup, itu sangat menyakitkan,” pungkasnya. (mky)
