JAKARTA | duta.co – Hening! Suasana Rapat Pleno PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Kamis (29/1/26) di Kantor PBNU, berjalan dengan suasana haru. Setelah dengan sungguh-sungguh mencermati, mengkaji, dan menyelaraskan hasil dari berbagai pertemuan serta risalah resmi yang telah diselenggarakan, A’wan Syuriyah PBNU pun mengeluarkan tausiyah yang disampaikan KH Dr Rahmat Hidayat.
Pertama. Pertemuan Kiai Sepuh di Ponpes Al- Falah Ploso, Kediri, Minggu 30 Nopemner 2025, yang membahas islah dalam dinamika PBNU. Pertemuan ini diprakarsai oleh KH. Anwar
Manshur dari Pesantren Lirboyo dan KH Nurul Huda Djazuli dari Pesantren Al-Falah Ploso, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh NU, antara lain KH. Ma’ruf Amin dan KH. Said Aqil Siradj secara daring. “Para Kiai Sepuh menyampaikan keprihatinan dan menyerukan agar semua pihak menghentikan pernyataan publik yang memperkeruh situasi serta menempuh jalur islah untuk menjaga marwah NU,” katanya.
Kedua, Pertemuan Kiai Sepuh di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 6 Desember 2025 Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di Ploso pada 30 November 2025, dengan agenda membahas konflik internal PBNU dan mencari solusi yang kondusif. Ada dua sesi dalam pertemuan tersebut: sesi pertama antara pihak Rais A’am beserta Rais Syuriyah PBNU dengan para Kiai Sepuh, dan sesi kedua antara para Kiai Sepuh dengan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf.
Ketiga, Pleno PBNU tanggal 9 Desember 2025 yang menetapkan pemberhentian Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dan pengangkatan KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Keempat, Musyawarah Kubro di Ponpes Lirboyo, Kediri, berlangsung pada 20-21 Desember 2025. Pertemuan ini menghasilkan tiga opsi penyelesaian konflik internal PBNU dan mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan islah dalam waktu 3×24 jam, dengan ancaman penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa jika rekonsiliasi gagal. Setelahnya, dilanjutkan rapat konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU.
Kelima, Rapat konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Ponpes Lirboyo berlangsung pada Kamis, 25 Desember 2025. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar pada 20-21 Desember 2025, dan menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan Muktamar Ke-35 NU secepatnya sebagai jalan keluar dari konflikinternal organisasi. KH. Yahya Cholil Staquf dan KH. Miftachul Akhyar juga sepakat untuk melakukan islah dalam kesempatan tersebut.
Keenam, Bahtsul Masail yang membahas tentang islah PBNU di Ponpes Kempek Cirebon berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh para kiai se- Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat penyelenggaraan Muktamar PBNU agar nama baik NU dapat segera pulih dan organisasi dapat direset ulang dengan kepemimpinan yang kredibel.
Ketujuh, Bahtsul Masail yang menghasilkan Risalah Batsul Masail Gedongan Cirebon tentang islah PBNU berlangsung pada Minggu, 25 Januari 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh para kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan fokus membahas tata kelola keuangan PBNU yang diduga tidak sesuai syariat, serta menyatakan bahwa KH. Yahya Cholil Staquf wajib dipesan karena kondisi tersebut.
Kedelapan, Bahtsul Masail yang menghasilkan Risalah Batsul Masail Sarang tentang isu islah PBNU berlangsung pada Minggu, 25 Januari 2026 di Pondok Pesantren Ma’had UI Ilmi As-Syar’i (MIS) Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pertemuan yang dihadiri sekitar 35 kiai dan gawagis dari wilayah Rembang dan sekitarnya, membahas dugaan infiltrasi jaringan zionisme di PBNU, pembangkangan jajaran Tanfidhiyah terhadap Syuriyah dan Rais A’am, serta kemelut internal PBNU periode 2021-2026. Hasilnya antara lain mewajibkan percepatan Muktamar NU ke-35 dan mengharamkan kerja sama dengan jaringan zionisme serta pembangkangan terhadap keputusan Syuriyah.
Kesembilan, Halaqoh Figh Sosial & Geopolitik Di Ponpes Sukorejo, Situbondo pada tanggal 18 Januari 2026 yang menghasilkan risalah tentang hukum umat Islam berinteraksi dengan zionis Israel.
“Maka, A’wan Syuriyah PBNU dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat berpendapat. Pertama, Menyatakan dapat memahami keputusan Pleno PBNU tanggal 9 Desember 2025 tentang pengangkatan KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum Tanfidziah PBNU. Kami mengajak seluruh elemen NU untuk bersatu padu dalam mewujudkan tujuan jam’iyah NU,” terangnya.
Bahwa supremasi syuriah adalah ruh sejarah Nahdhatul Ulama, Menegasikan syuriah sebagai pemimpin tertinggi Nahdhatul Ulama akan merusak konstruksi sejarah Nahdhatul Ulama sebagai warisan para masyayikh yang paling berharga dan membahayakan kelangsungan hidup Nahdhatul Ulama.
Kedua, Mengakui bahwa gerakan islah yang digelorakan adalah wujud dari komitmen para Kiai Sepuh, Mustasyar, dan seluruh komponen NU untuk memperkuat integritas organisasi, menjaga khittah NU dengan berlandaskan nilai-nilai dan Qonun Asasi yang menjadi pedoman NU dalam kehidupan berorganisasi berbangsa dan bernegara.
“Ketiga, Upaya luhur islah haruslah tetap berada dalam koridor aturan organisasi yang mesti ditegakkan dan dijunjung tinggi bersama oleh semua komponen NU. Keempat, Menetapkan bahwa seluruh risalah yang telah disusun menjadi dasar acuan dan referensi bagi seluruh struktur organisasi NU dari tingkat nasional hingga daerah dalam mengambil langkah-langkah, menyelesaikan permasalahan dan sebagai pedoman pemikiran bagi PBNU dalam memutuskan kebijakan strategis jam”iyah NU,” urainya
Kelima, Mengusulkan kepada Syuriyah PBNU bila ada hal hal yang baru yang harus ditetapkan, maka ketetapan tersebut sudah seyogyanya mengikuti alur permusyawaran dalamorganisasi NU sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perkumpulan Organisasi NU.
“Keenam, Menghimbau kepada PBNU untuk mengindahkan aspirasi sebagian besar jamaah NU, para Kiai dan jajaran struktural NU di berbagai tingkatan agar PBNU segera menyusun dan menetapkan agenda dan rencana Muktamar ke 35 dengan limitasi waktu penyelenggaraan muktamar sebelum Hari Raya Haji sebagaimana keputusan Rapat Pleno Syuriyah di Hotel Sultan yg telah disetujui oleh forum pleno. Pelaksanaan Muktamar ke 35 diawali dengan Munas dan Konbes NU,” pungkas KH Dr Rahmat Hidayat, A’wan Syuriyah PBNU yang mendapat persetujuan dari jajaran A’wan. (*)
