JAKARTA | duta.co – Selain seretnya pertumbungan ekonomi, sulitnya lapangan kerja, kenaikan bahan pangan, kenaikan tarif listrik, maka, impor beras yang dilakukan pemerintah bisa lebih cepat menggerus kepercayaan rakyat kepada Jokowi. Sudah begitu masih ditambah simpang siur data pangan.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, polemik penggunaan data pangan bisa pengaruhi elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Pilpres 2019
“Bisa saja karena petani gagal paham dengan kebijakan pertanian, mereka tidak akan percaya lagi,” kata Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/11/2018).
Untuk informasi, berdasarkan data sensus petani yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah petani mencapai angka 26 juta orang, menurutnya hal tersebut bisa berpengaruh pada dukungan politik di Pilpres 2019.
Menurut Pangi, data pangan yang tak valid bisa berdampak panjang. Lebih parah lagi kalau kemudian ini dimaknai sebagai permainan para tengkulak. Ini akan membuat petani-petani hilang kepercayaan.
Jokowi Harus Segera Evaluasi
Hal yang sama disampaikan pengamat Politik Siti Zuhro, menurutnya hal itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.
“Data itu kan harusnya akurat, publik sekarang kan tidak begitu saja menerima informasi dari pemerintah, mereka akan rekonfirmasi,” ujarnya.
Menurut Siti, data-data pemerintah yang cenderung atau diduga manipulatif pasti akan dipertanyakan. “Kalau data salah tapi tidak diperbaiki (oleh presiden), maka akan muncul perdebatan, ujung-ujungnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah, dan bisa menimbulkan tidak simpatik, karena dianggap kebohongan,” kata Siti.
Menurutnya, masyarakat saat ini bisa mempertanyakan data-data yang akurat dan detail, yang dimungkinkan melalui Komisi Informasi Publik (KIP). “Akses masyarakat untuk data terkait kebijakan dimungkinkan oleh KIP. Jadi tidak ada lagi alasan pemerintah memberikan data yang tidak benar,” tegasnya.
Kebijakan Kementerian Pertanian yang dianggap merugikan petani dan data pangan tidak valid menjadi sebab utama kekecewaan petani terhadap Pemerintahan Jokowi. Karena itu Presiden diharapkan segera mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian.(yn/ant,tsc)
