SURABAYA | duta.co – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyampaikan perkembangan terkini perekonomian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Mei 2025, Jumat (20/6/2025).
Acara ini digelar secara luring di Surabaya dan daring melalui Microsoft Teams, diikuti perwakilan Kemenkeu dan para pakar lokal.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menegaskan bahwa meskipun situasi global penuh ketidakpastian, Jawa Timur menunjukkan ketahanan ekonomi dan kinerja fiskal yang solid.
“APBN menjadi shock absorber. Di tengah tantangan global, terutama konflik Iran-Israel yang mempengaruhi distribusi energi dan harga komoditas, kita tetap optimis. Jawa Timur bahkan mengalami surplus fiskal secara keseluruhan, menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup baik,” ujar Dudung saat diwawancarai Duta.co.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar 5% (yoy), berkontribusi sebesar 25,11% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa, hanya di bawah DKI Jakarta. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri pengolahan dari sisi penawaran, serta konsumsi rumah tangga dari sisi permintaan.
Inflasi tahunan (year on year/yoy) per Mei 2025 tercatat hanya 1,22%, lebih rendah dari angka nasional (1,60%). Stabilitas harga juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 109,38. Hal ini menunjukkan daya beli petani membaik, yang penting bagi Jatim sebagai lumbung pangan nasional.
Hingga 31 Mei 2025, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp97,8 triliun atau 34,64% dari target Rp282,65 triliun. Rinciannya:
* Penerimaan perpajakan: Rp94,4 triliun (34,07%)
* PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Rp3,41 triliun (64,11%).
Sementara itu, penerimaan pajak didominasi oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang Rp26,6 triliun. Penerimaan bea cukai mencapai Rp55,09 triliun (37,02%), dengan cukai menyumbang Rp52,41 triliun.
Adapun belanja negara di Jatim telah mencapai Rp47,91 triliun atau 37,89% dari pagu, yang terdiri atas:
* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp14,03 triliun
* Transfer ke Daerah (TKD): Rp33,88 triliun.
Insentif fiskal juga disalurkan sebesar Rp181,27 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terealisasi Rp14,79 miliar, dan DAK non-fisik mencapai Rp5,84 triliun, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan melalui Dana BOS. Sementara itu, Dana Desa telah tersalur sebesar Rp4,27 triliun, meski masih ada kendala administratif dari beberapa Pemda.
Dudung menggarisbawahi pentingnya mitigasi terhadap gejolak global, seperti naiknya harga minyak dan potensi lonjakan inflasi. Ia mengatakan.
“Kondisi geopolitik seperti konflik Iran-Israel harus diantisipasi, karena berpengaruh terhadap distribusi energi dan inflasi. Di situasi seperti ini, APBN benar-benar harus bekerja lebih keras. Kita harus collect more dan spending better,” tegasnya.
Dalam konteks regional, Dudung juga menyebutkan bahwa Jawa Timur siap menjalankan kebijakan pusat, termasuk koordinasi erat dengan pemprov serta pemda kabupaten/kota.
Terkait adanya imbauan Kementerian Kesehatan soal kewaspadaan COVID-19, Dudung menjelaskan bahwa saat ini belum ada anggaran khusus, tetapi antisipasi tetap dilakukan.
“Kasus COVID-19 masih landai, tapi kita tetap waspada. Kalau memang nanti risiko meningkat, kemungkinan bisa dilakukan revisi anggaran, seperti saat pandemi dulu. Sampai saat ini, belum ada alokasi khusus,” ujarnya.
Terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dudung menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih sudah terbentuk 100% di seluruh wilayah Jawa Timur. “Sudah terbentuk semua, di desa maupun kota. Jumlahnya sekitar 8.900 koperasi aktif. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (gal)
