Oleh Bey Arifin*
DALAM sejarah peradaban Islam, kepemimpinan tidak selalu berdiri di atas kekuasaan administratif. Ada otoritas yang lebih dalam dan lebih menentukan yaitu: OTORITAS MORAL SPIRITUAL
Di Iran, konsep itu tampak nyata dalam figur Imam Khomeini, yang tidak hanya menjadi pemimpin revolusi, tetapi juga menjadi pusat legitimasi ruhani melalui konsep Wilayatul Faqih , otoritas faqih sebagai penjaga arah umat.
Dalam struktur itu, negara boleh bergerak secara teknis, tetapi ruh ideologis dan moral tetap berada di tangan ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan integritas spiritual.
Analogi ini menarik jika dibawa ke dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi NU, ada lembaga yang memiliki fungsi hampir serupa dalam konteks jam’iyyah, yakni AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi).
AHWA bukan sekadar mekanisme organisatoris untuk memilih Rais Aam, melainkan representasi otoritas kiai-kiai sepuh yang memiliki legitimasi keilmuan, sanad, dan kebijaksanaan.
Jika Wilayatul Faqih di Iran menjaga arah revolusi, maka AHWA di NU menjaga kemurnian manhaj, marwah jam’iyyah, dan kesinambungan sanad perjuangan.
Perbedaannya tentu mendasar. Iran membangun otoritas itu dalam kerangka negara, sedangkan NU menegakkannya dalam kerangka sosial-keagamaan. Tetapi substansinya serupa: ada kebutuhan akan “Penjaga Arah” agar organisasi tidak semata dikuasai arus politik, ekonomi, atau popularitas. Sebab organisasi besar tanpa pusat otoritas moral akan mudah kehilangan kompas.
Dalam konteks kekinian, relevansi AHWA semakin terasa. Di tengah derasnya kontestasi kepentingan menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, publik sering melihat pertarungan dukungan, manuver politik, dan kalkulasi kekuatan.
Semua itu sah dalam batas tertentu. Namun NU bukan partai politik. NU lahir dari maqashidul khidmah tujuan pengabdian.
Maka, AHWA hadir sebagai rem etik dan penjernih niat, agar pemimpin tertinggi NU tidak lahir semata dari logika mayoritas, tetapi juga dari kedalaman hikmah.
Di sinilah kita bisa membaca kembali warisan Hadrotussyeh KH Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi. Hadratussyaikh meletakkan pondasi bahwa kekuatan NU bukan pada struktur, melainkan pada ulama yang menjadi poros moral.
Dalam bahasa sederhana: organisasi boleh besar karena massa, tetapi tetap tegak karena wibawa kiai. Tanpa itu, NU berisiko menjadi sekadar arena kontestasi, bukan ladang khidmah.
Menganalogikan Imam Ayatulloh Khomeini dengan AHWA bukan berarti menyamakan sistem atau mazhab, tetapi menunjukkan satu pelajaran penting: Setiap komunitas besar membutuhkan penjaga ruh. Sebab jika politik menjadi panglima dan spiritualitas dipinggirkan, Maka keputusan mungkin sah secara prosedural, tetapi bisa kehilangan keberkahan secara substansial.
Dan bagi NU, keberkahan itulah yang selama satu abad ini menjadi sumber kekuatannya: bukan sekadar menang dalam forum, tetapi tetap selamat dalam sejarah.
*Bey Arifin adalah Pengurus LKSPHK PRESNAS IKAPETE.
