KEDIRI|duta.co – Tuntutan usut tuntas kasus korupsi di Kota Kediri, disampaikan puluhan massa tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri (IPK) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri. Sejumlah proyek diduga terjadinya kerugian negara kemudian tidak melibatkan warga setempat pada anggaran bersumber Prodamas, disampaikan saat diterima Kajari, Dra Martini .SH di ruang pertemuan lantai II, Jumat (14/02).
Dugaan terjadinya korupsi dilakukan sejumlah kontraktor pada proyek pembangunan di Kota Kediri, disampaikan saat aksi di depan Kantor Kejari. Disampaikan Tomi Ari Bowo, koordinator aksi yang juga Ketua Umum IPK, bahwa ada temuan mencapai ratusan juta pada proyek Taman Brantas mencapai Rp. 800 juta.
“Hasil audit BPK ada selisih 800 juta, lalu jika kemudian uang dikembalikan, apakah kasus akan selesai? Apa bedanya dengan pencuri sepeda, meski sepeda dikembalikan tetap saja harus jalani hukuman. Kenapa Kejaksaan tidak berani memproses kepada pihak kontraktor,” ucap Tomi Ari Bowo. Kemudian pada Taman Hutan Joyoboyo, juga ditemukan selisih Rp. 50 juta.
Program unggulan pemerintah kota yaitu setiap RT mendapatkan bantuan Rp. 50 juta melalui Prodamas, ada temuan bahwa saat pembangunan tidak melibatkan warga setempat. “Lalu buat apa Prodamas? Jika ada pekerjaan seperti gapura kemudian diborongkan ke orang lain,” terangnya. Menyikapi hal ini, Kajari angkat bicara bahwa pihaknya selama ini telah menindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan.
“Semua sudah ditindaklanjuti dengan pulbaket, memang rata – rata sebelumnya ada selisih karena temuan BPKP. Tetapi sudah dikembalikan semua sebelum pengaduan masuk ke kita,” terang Kajari. Meski demikian, ditemui usai pertemuan, Tomi Ari Bowo mengaku kecewa seiring kepemimpinan Martini, belum pernah sekalipun melakukan penindakan kasus korupsi.
“Tadi malah menyampaikan untuk penindakan kasus korupsi butuh dana 200 juta. Untuk itu, kita sepakat akan urunan salah satunya dengan cara mengamen. Kemudian uang tersebut akan kami serahkan ke Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kota Kediri,” jelas Ketua Umum IPK. (nng)
