Oleh: M Sholeh Basyari*
SETIDAKNYA ada dua langkah Prabowo yang menonjol sekaligus menyulut badai polemik. Dua hal itu, pertama, polemik menyangkut Makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/kelurahan merah putih (KDMP). MBG dan KDMP adalah dua dari tiga program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran.
Kedua, ijtihad politik Prabowo di panggung global. keikutsertaan Indonesia di koalisi Brics dan aktifitas Prabowo di board of peace (BoP), menjadi sebab silang sengkarut yang terjal di medsos maupun media mainstream.
Lintasan Diplomasi Indonesia
Harus diakui, Prabowo cermat menempatkan posisi Indonesia dalam board of peace (BoP). Posisi Indonesia oleh Prabowo diletakkan berdasar historical resource contect. Posisi Indonesia juga tampak disesuaikan dengan human power kita.
Secara historical resource, Indonesia secara khusus ataupun Nusantara sebelum republik berdiri, bukanlah “pemain” global. Pajajaran, Sriwijaya bahkan Majapahit sekalipun, merujuk catatan sejarah adalah pemain kawasan, regional Asia tenggara.
Catatan terdekat tentang kiprah diplomasi Indonesia di kancah global terukir pada konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 era bung Karno. Langkah diplomatik serupa juga diambil oleh pak Harto jaman Orde Baru. Pada era Orba, Pak Harto membawa Indonesia sebagai pemain utama gerakan non blok.
Sementara pada era gus Dur,, diplomasi luar negeri, diarahkan dan didayagunakan untuk menghidupkan “Poros Jakarta- Beijing- Bombay-Moskow”.
Selebihnya baru pada masa Prabowo sekarang, keinginan Indonesia untuk terlibat dalam tata dunia dan geopolitik, menguat.
Tetapi kiprah maupun langkah diplomatik para presiden sebelum Prabowo, berada seputar negara-negara mediokor, dunia ketiga, dunia berkembang.
Mengambil peran di dunia ketiga, adalah langkah paling masuk akal. Hal ini karena, merujuk Ibnu Khaldun, setidaknya ada empat syarat untuk berperan dan bermain maksimal di level global. Menariknya, empat hal tersebut tak satupun dimiliki Indonesia. Empat hal tersebut adalah: kekuatan teknologi, militer, ekonomi dan juga kekuatan budaya.
Sejumlah negara dengan teknologi, ekonomi, budaya dan IPTEK bisa mendikte negara lain. Amerika, China dan Rusia adalah contoh negara dengan empat potensi komplit. Sementara Iran, Saudi, India, Brazil bahkan Korea Utara, mewakili negara-negara dengan potensi plus minus terkait empat syarat pemain global.
Ijtihad Diplomasi Prabowo
Tampaknya Prabowo memahami potensi dan posisi Indonesia yang belum berada pada level terpenuhinya empat syarat tersebut. Dengan posisi seperti itu, apapun langkah diplomasi luar negeri Prabowo, terutama Board of Peace, potensial dirujak publik Indonesia. Kenapa?
Pertama, desakan publik Indonesia agar Prabowo “garang” menghadapi Amerika maupun Israel, bisa saja berawal dari pemahaman yang kurang memadai, terkait kriteria sebuah negara bisa berada di level global.
Kedua, reasoning lain bisa pula bersumber dari: sebab dari awal kita (publik dan Prabowo) pro-Palestina. Padahal meski pro-Palestina, kita juga menganut “two state policy” menyangkut konflik Palestina Israel. Partisipasi aktif Prabowo dalam BoP, dengan dua sudut pandang yang berbeda ini, tampak “menciderai” sikap politik publik Indonesia. Padahal ketiga, jauh-jauh hari Ibnu Khaldun dalam muqaddimah-nya menyebut bahwa kekuasaan (bangsa) dengan peradaban besar dan maju, cenderung “memakan”, menyerang dan menaklukkan bangsa lain yang berada di level bawahnya. Istilah itu disebut oleh bapak sosiologi klasik ini dengan “thabiat ‘umraniyah” (karakter dasar peradaban manusia).
Penutup
Gaza harus dipahami sebagai kota internasional. Bagi Indonesia mengambil mandat atas Gaza (Rafah) adalah tiket utama untuk masuk panggung global. Apapun respon publik, ijtihad politik Prabowo, idealnya dilihat sebagai layaknya ijtihad fiqih “Idza ashaba falahu ajrani, wa Idza akhthoa, falahu ajrun Wahid”.
*Dr Sholeh M Basyari adalah Dosen Pascasarjana Insuri Ponorogo Wasekjen PB IKA PMII, Direktur Ekskutif Center Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Jakarta
