“Ketika tengah menyelesaikan disertasi di Ummul Quro University, Mekkah, Kiai SAS lumayan lama melakukan riset di Madrasah Qum, Iran. Kala itu, Mujtaba Khamenei adalah direktur sekolah calon Mullah tersebut.”
Oleh M Sholeh Basyari*
PERANG Amerika-Israel versus Iran, memasuki pekan ketiga. Pada sejumlah medan tempur, serdadu Iran memegang kendali jalannya pertempuran.
Betul, secara kuantitas serangan rudal dan drone Iran, menurun dibanding pekan pertama. Tetapi secara kualitas, manuver yang dilakukan Iran sangat mematikan dan efektif menyiksa masyarakat internasional.
Di pekan ketiga ini, Iran menggeser arena tempur, dari sejumlah pangkalan militer Amerika di sejumlah negara teluk, beralih lebih fokus ke teluk Hormuz dan Israel.
Kontrol Iran mampu mendikte Amerika. Amerika nampak mati langkah, ragu-ragu dan kebingungan untuk exit maupun escape dari penderitaan yang diciptakan sendiri.
Awalnya Trump menyebut angkatan laut dan udara Iran, telah hancur. Langkah selanjutnya, masih menurut Trump, Angkatan Darat Amerika yang menjadi ujung tombak.
Tidak sampai dua hari, sikap Trump berubah: sarangan darat tidak efektif. Tiba-tiba Trump mendeklarasikan kemenangan atas Iran dalam operasi “Epic Fury” tersebut.
Sementara di panggung diplomatik, challenge dan tawaran Iran brilian. Pemimpin baru iran, Mujtaba Khamenei, melalui IRGC, corp Garda Revolusi Iran dan saluran diplomasi Iran di seluruh dunia, mempersilahkan kapal tanker boleh lewat dengan aman di selat Hormuz, asal negara asal kapal tersebut, mengusir dubes Amerika dan Israel.
Sejumlah negara merespon dengan gempita tantangan ini. Sejumlah negara tersebut adalah: Spanyol, Norwegia, Afrika Selatan. Serta sejumlah negara lain juga rame rame memulangkan dubes Israel.
Bagaimana dengan Indonesia?
Jika Iran terus pegang kendali, Presiden Prabowo idealnya mengambil sejumlah langkah berikut. Pertama, memanfaatkan non state actor, untuk membangun relasi lebih konstruktif terhadap Iran.
Langkah ini strategis dan penting. Tidak saja terkait energi, tetapi juga sebagai antisipasi kalau kalau Iran menang beneran atas koalisi Amerika Israel, dan belakangan Prancis.
Keputusan presiden Prabowo membawa Indonesia ke board of peace, serta menjadi anggota sangat penting di badan bentukan Trump ini, menggangu relasi tradisi kita dengan Iran yang kokoh. Dengan tidak bermaksud membandingkan, kebijakan presiden Prabowo dengan presiden-presiden kita sebelumnya, sikap Prabowo yang sangat pro-Trump, secara otomatis merenggangkan kita dengan Iran.
Kedua, perlu kiranya presiden Prabowo menunjuk tokoh Islam yang tepat sebagai utusan khusus presiden urusan Iran. Utusan khusus ini sekaligus sebagai personal yang didayagunakan sebagai non state actor diplomacy.
Ada sejumlah tokoh yang bisa berperan membangun kembali relasi kita dengan Iran. Mereka antara lain: Saud Aqil Siradj, Haidar Bagir atau bahkan Cholil Nafis.
Kiai Said Aqil Siradj (SAS) tokoh NU paling kharismatik saat ini. Tokoh ini memiliki relasi kuat dengan Iran supreme leaders; Mujtaba Khamenei.
Ketika tengah menyelesaikan disertasi di Ummul Quro University, Mekkah, Kiai SAS lumayan lama melakukan riset di Madrasah Qum, Iran. Kala itu, Mujtaba Khamenei adalah direktur sekolah calon Mullah tersebut.
Haidar Bagir juga ideal dimanfaatkan pikiran dan jaringannya untuk memoles kembali hubungan kita dengan Iran. Haidar presiden direktur penerbit mizan, di saat industri buku booming pada tahun ’90-an. Dalam industri perbukuan Islam, Mizan yang pro Syiah, selalu dilawankan dengan Gema Insani, penyebar ide pan-Islamisme sunny khas Ikhwanul Muslimin.
Terakhir, nama Cholil Nafis juga ideal untuk didorong sebagai urusan khusus Iran. Posisinya sebagai wakil ketua umum MUI, strategis. Penunjukan Cholil juga efektif untuk meredam MUI sebagai “sarang” kaum oposan Islam.
Cholil ulama muda yang memiliki komunikasi intens dengan sejumlah ulama di Timur Tengah, termasuk Iran. Namanya masuk radar dan menguat di kalangan pengambil kebijakan di Teheran, seiring sikapnya yang kritis terhadap kebijakan BoP Prabowo.
Ketiga, Presiden Prabowo selayaknya memberi catatan sekaligus evaluasi terhadap Wakil Menteri Luar Negeri, Anies Matta. Latar belakang Alumnus Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta ini, kurang ideal dengan perkembangan di Timur Tengah. Posisinya yang “pro-Ikhawanul Muslimin” sekaligus sebagai aktivis Wahabi Indonesia, menyulitkan bahkan merintangi relasi kita dengan Iran.
Penutup
Presiden Prabowo belum terlambat. Memoles kembali relasi dengan Iran bermanfaat untuk meneguhkan kembali politik luar negeri kita yang non blok dan bebas aktif. lebih dari itu, kebimbangan Amerika di satu sisi dan kendali atas perang yang di pegang Iran saat ini, jika berlaku permanen, potensial mengubah geopolitik internasional. Indonesia bisa ketinggalan kereta jika tidak segera antri tiket ke Teheran. Wallahu A’lam.
*Dr M Sholeh Basyari adalah Wasekjen PB IKA PMII, direktur ekskutif Center Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) , Jakarta dan Dosen Pascasarjana Insuri, Ponorogo
