Adri Zulpianto, adalah Koordinator ALASKA.

“ALASKA menilai daripada Ibu Megawati meminta Jokowi tidak memanjakan generasi millenial, semestinya Ibu meminta Jokowi tidak memanjakan Stafsus milenial atau bahkan memecatnya sekalian.”

Oleh Adri Zulpianto*

MASIH segar dalam ingatan kita, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan sumbangsih generasi milenial. Kritik Megawati yang pernah menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partainya, sebenarnya bisa dimaknai sangat positif.

Sayangnya kritik ini mirip pepatah “gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan terlihat”. Semestinya, Ibu Megawati mempertanyakan dan memarahi Stafsus Milenialnya, dibanding harus menyeruduk mahasiswa dan buruh yang berdemontrasi menuntut hak masyarakat yang terjepit dalam UU Cilaka.

Menurut kami, Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), idealnya Megawati mengkritik stafsus Presiden yang sejak dipajang dan diperkenalkan kepada public, dan dinyatakan sebagai perwakilan kelompok milenial, alih-alih nyinyir kepada mahasiswa yang aksi menentang UU Cipta Kerja.

Karena, jangankan bicara soal sumbangsih kepada negara, dengan adanya stafsus milenial faktanya hanya membebani keuangan negara. Dengan gaji Rp 51 juta perbulan, ditambah segala akses dan fasilitas lainnya, kami menduga Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) masih tidak jelas.

Namun seiring berjalannya waktu, akan, dan mungkin, telah, membuktikan, bahwa stafsus milenial hanyalah beban negara dan sebaliknya bahwa mahasiswa bersama siswa juga buruh dan masyarakat yang dengan tegas menolak UU Cipta Kerja memberikan sumbangsih besar bagi negara di masa depan.

Kami menilai bahwa Ibu Megawati gagal melihat ‘gajah’ yang ada di pelupuk mata. Saya Adri Zulpianto Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) perlu meluruskan kritik ibu Megawati Soekarnoputri, agar Megawati tahu dan mengingat kembali atau bahkan mengkaji ulang kritik dan amarah tersebut ditujukan kepada siapa dan ke mana, jangan tiba-tiba bicara ke objek yang abstrak, padahal di depan mata ada yang lebih pantas dan layak diomelin.

ALASKA menilai daripada Ibu Megawati meminta Jokowi untuk tidak memanjakan generasi millenial, semestinya Ibu meminta kepada Jokowi untuk tidak memanjakan Stafsus milenial atau bahkan memecatnya sekalian, karena Stafsus Milenial lebih banyak menyalahgunakan wewenangnya dari pada fokus memberi sumbangsih kepada negara.

Bila memang menurut Ibu Megawati bahwa tugas generasi milenial harus memberi sumbangsih bagi negara, seharusnya itu pun dicontohkan dulu oleh Stafsus Milenial yang memang dicitrakan sebagai perwakilan Generasi Milenial.

Karena setelah dibentuk, Stafsus Milenial sampai sekarang, mereka sama sekali tidak membantu mengurangi masalah, bahkan lebih menjadi beban negara dan keuangan negara dengan berbagai kasus yang muncul dari stafsus milenial ini sehingga menjadi semacam benalu negara.

Sebagai catatan, maaf  negatif, ALASKA melihat apa dilakukan para stafsus mulai dari Andi Taufan Garuda Putra yang diketahui melibatkan perusahaannya, Amartha dalam program pemerintah yang melibatkan anggaran APBN.

Dan terkini, ada nama Aminuddin Ma’ruf yang diduga berlaga koboi dengan mengirimkan perintah melalui surat kelembagaan negara kepada Mahasiswa yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) untuk datang ke istana terkait UU Cipta Kerja.

Semestinya, saudara Aminuddin Ma’ruf lebih low profile, santun, dan melalui pendekatan kemahasiswaan, atau bahkan melakukannya dengan kreatif ala milenial ketimbang menunjukkan arogansinya menggunakan label kepemerintahan.

Maka dari itu, ALASKA meminta saudara Aminuddin Ma’ruf mencontoh Kerja Positif rekannya Andi Taufan yang sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari Stafsus milenial pasca mendapatkan proyek dari pemerintah.

Akan lebih baik bagi Aminuddin Ma’ruf untuk mundur sekarang juga, karena tidak ada proyek yang didapat, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalannya mengayomi mahasiswa, yang di sisi lain juga Aminuddin hanya membebani keuangan Negara.

Apalagi Aminuddin juga diduga tidak tau apa yang harus dilakukan selain memerintah ala koboi dengan menggunakan label kepemerintahan. (*)

*Adri Zulpianto, adalah Koordinator ALASKA (Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran).

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry