Olen Suhermanto Ja’far*
Indonesia dan Hukum Global
PEMBENTUKAN Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menandai babak baru dalam perkembangan hukum dan sistem keuangan nasional. Kehadirannya bukan sekadar strategi ekonomi untuk menarik investasi asing, melainkan juga sebuah eksperimen hukum yang berpotensi mengubah cara Indonesia memandang, membentuk, dan menerapkan hukum bisnis internasional.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut tradisi Civil Law, sebuah sistem hukum yang berakar pada tradisi hukum Romawi dan berkembang melalui kodifikasi hukum Eropa Kontinental, termasuk pengaruh kolonial Belanda. Dalam tradisi ini, peraturan perundang-undangan menempati posisi sentral sebagai sumber hukum, sementara hakim menjalankan fungsi mengadili dengan berpedoman pada ketentuan hukum tertulis. Meskipun putusan hakim tetap memiliki arti penting dalam perkembangan hukum, doktrin preseden yang mengikat sebagaimana dikenal dalam tradisi Common Law tidak menjadi karakter utama sistem tersebut (Merryman and Pérez-Perdomo 2007, 20–38).
Sebaliknya, Common Law berkembang melalui tradisi yurisprudensi, penalaran hakim, doktrin preseden, serta prinsip-prinsip hukum yang terbentuk melalui praktik peradilan. Fleksibilitas dalam menafsirkan kontrak dan menyelesaikan persoalan komersial menjadikan sistem ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku bisnis internasional. Tidak mengherankan apabila sejumlah pusat keuangan dunia, seperti London, Singapura, Hong Kong, dan Dubai, memiliki ekosistem hukum yang akrab dengan praktik Common Law atau prinsip-prinsip hukum komersial internasional.
Dalam konteks tersebut, pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi momentum penting. Undang-undang ini membuka ruang bagi penerapan prinsip hukum internasional, termasuk prinsip Common Law, dalam penyelenggaraan PFII (Indonesia 2026, Pasal 67). Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Indonesia mampu mengadopsi sistem hukum yang lebih akrab bagi investor global. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: sejauh mana negara dapat membuka ruang bagi hukum asing tanpa kehilangan kendali atas sistem hukum nasionalnya?
PFII dan Ambisi Membangun Ekosistem Hukum Finansial Internasional
PFII merupakan wilayah yang diberikan kekhususan dalam pengelolaan keuangan, administrasi, dan penerapan hukum tertentu dengan mengadopsi prinsip serta standar internasional. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menarik investasi, memperkuat sektor keuangan, dan membangun pusat penyelesaian sengketa komersial yang berstandar internasional (Indonesia 2026, Pasal 1 dan Pasal 4).
Secara konseptual, PFII memperlihatkan perubahan pendekatan negara dalam membangun iklim investasi. Indonesia tidak lagi hanya menawarkan sumber daya alam, pasar domestik, tenaga kerja, dan peluang bisnis, tetapi juga berupaya menyediakan infrastruktur hukum yang dapat diterima oleh pelaku ekonomi global.
Langkah ini patut diapresiasi. Akan tetapi, pembentukan pusat keuangan internasional tidak cukup hanya dengan menyediakan kawasan khusus dan memberikan fasilitas kepada investor. Infrastruktur hukum justru menjadi fondasi yang menentukan apakah sebuah pusat keuangan mampu bertahan dalam persaingan global.
Investor membutuhkan kepastian mengenai hukum yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, pengakuan terhadap kontrak, serta konsistensi putusan pengadilan. Artinya, daya tarik PFII tidak semata-mata ditentukan oleh fasilitas ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi hukum yang menopangnya.
Di sinilah PFII menghadapi tantangan pertamanya. Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kekhususan hukum yang ditawarkan bukan sekadar janji regulatif, melainkan dapat diwujudkan melalui praktik hukum yang transparan, profesional, dan dapat diprediksi.
Hukum Hybrid: Jalan Tengah antara Civil Law dan Common Law
Konsep Hukum Hybrid menjadi salah satu aspek paling menarik dalam pengaturan PFII. Konsep ini pada dasarnya mempertemukan dua tradisi hukum yang memiliki karakteristik berbeda dalam satu kerangka pengaturan. Tradisi Civil Law menempatkan kodifikasi dan peraturan tertulis sebagai fondasi utama. Sementara itu, tradisi Common Law memberikan kedudukan penting kepada putusan hakim, preseden, dan perkembangan prinsip hukum melalui praktik peradilan.
Perbedaan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan mutlak. Dalam perkembangan hukum modern, kedua tradisi telah saling memengaruhi. Sistem Civil Law juga menggunakan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan, sedangkan negara-negara Common Law tetap memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara (Merryman and Pérez-Perdomo 2007, 20–26, 34–38).
Undang-Undang PFII memberikan landasan normatif bagi pertemuan kedua tradisi tersebut. Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku di PFII dapat mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip hukum, yurisprudensi, hukum komersial internasional, praktik pusat keuangan internasional, standar internasional, serta asas kepatutan dan kewajaran.
Bahkan, penjelasan Pasal 67 secara eksplisit menyebutkan bahwa prinsip hukum yang dimaksud mencakup prinsip Common Law (Indonesia 2026, Pasal 67 dan Penjelasan Pasal 67). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak sekadar memberikan ruang bagi penggunaan praktik bisnis internasional, tetapi juga membuka kemungkinan pembentukan tatanan hukum khusus yang memiliki karakter berbeda dari sistem hukum perdata dan bisnis Indonesia pada umumnya.
Secara sederhana, konstruksi tersebut dapat dibaca melalui dua lapisan. Pertama, lapisan hukum nasional. PFII tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaannya tidak menjadikannya negara tersendiri atau wilayah yang terlepas dari kedaulatan hukum nasional. Kedua, lapisan hukum khusus PFII. Di dalam PFII, peraturan khusus dapat mengadopsi prinsip Common Law, yurisprudensi, praktik pusat keuangan internasional, dan standar komersial internasional. Bahkan, ketika tidak terdapat peraturan PFII yang mengatur persoalan tertentu, Pengadilan PFII diberikan kewenangan untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip tersebut (Indonesia 2026, Pasal 67 ayat (3)–(4)).
Namun, terdapat persoalan yang tidak boleh diabaikan. Pasal 67 ayat (1) justru memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum perdata dan hukum bisnis Indonesia serta ketentuan tertentu yang ditetapkan Dewan PFII. Artinya, konstruksi PFII bukan sekadar penerapan hukum nasional yang ditambah prinsip internasional. Terdapat ruang pengecualian yang cukup signifikan terhadap keberlakuan hukum perdata dan bisnis nasional. Konsekuensinya, diperlukan kejelasan mengenai batas materiil, hubungan antarnorma, dan mekanisme penyelesaian konflik hukum. Tanpa batas yang tegas, hukum hybrid berpotensi melahirkan ketidakpastian baru yang justru bertentangan dengan tujuan pembentukannya.
Civil Law dan Common Law Internasional bukan Sekadar Perbedaan Tradisi
Perbedaan antara Civil Law dan Common Law sering kali disederhanakan sebagai pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Kedua sistem memiliki sumber hukum yang beragam. Perbedaannya terutama terletak pada sejarah perkembangan, kedudukan yurisprudensi, metode penalaran hukum, serta cara lembaga peradilan membangun dan menerapkan norma hukum.
Dalam tradisi Civil Law, kodifikasi berfungsi membangun sistem hukum yang relatif sistematis. Keberadaan peraturan tertulis diharapkan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, tradisi Common Law memberikan ruang lebih besar bagi hakim untuk mengembangkan hukum melalui putusan dan penalaran berdasarkan perkara-perkara sebelumnya.
Meskipun demikian, tidak tepat apabila Common Law selalu dianggap lebih fleksibel dan Civil Law selalu dianggap kaku. Keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan. Bahkan, sistem Civil Law mengenal penggunaan putusan terdahulu, sedangkan sistem Common Law juga sangat bergantung pada legislasi tertulis (Merryman and Pérez-Perdomo 2007, 34–54).
Persoalan utama PFII bukanlah memilih sistem hukum yang dianggap paling unggul. Persoalannya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang berbeda tanpa menciptakan konflik norma dan ketidakjelasan kewenangan. Pengadopsian Common Law juga tidak boleh dipahami sebagai pemindahan seluruh sistem hukum Inggris atau negara lain ke Indonesia. Prinsip-prinsip yang diadopsi harus disesuaikan dengan kebutuhan transaksi, karakter kelembagaan, serta kerangka konstitusional Indonesia. Hukum hybrid semestinya dibangun melalui proses seleksi, harmonisasi, dan adaptasi, bukan melalui penyalinan sistem hukum asing secara mentah.
Pengadilan PFII antara Kepercayaan atau Dualisme Peradilan?
Salah satu instrumen penting dalam penerapan hukum hybrid adalah pembentukan Pengadilan PFII. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara perdata dan komersial yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kontrak, transaksi, kepailitan, serta persoalan hukum lainnya di lingkungan PFII (Indonesia 2026, Pasal 38–39).
Hal yang menarik adalah komposisi hakimnya. Selain hakim dari lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan PFII dapat melibatkan hakim ad hoc yang berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ketentuan ini memperlihatkan upaya untuk menghadirkan keahlian dan pengalaman hukum internasional dalam penyelesaian sengketa komersial (Indonesia 2026, Pasal 41–42).
Pengadilan PFII juga memiliki dua tingkat pemeriksaan, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Putusan tingkat banding pada prinsipnya tidak dapat diajukan kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya kepada lembaga peradilan lain (Indonesia 2026, Pasal 39 ayat (7) dan ayat (12)). Dari perspektif investor, desain tersebut dapat memberikan efisiensi dan kepastian prosedural. Akan tetapi, terdapat persoalan yang harus dikaji secara kritis.
Pertama, bagaimana memastikan independensi hakim apabila penyelenggaraan dan dukungan anggaran pengadilan memiliki hubungan kelembagaan dengan ekosistem PFII? Kedua, bagaimana menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan antara pelaku usaha internasional dan pihak domestik yang memiliki kapasitas ekonomi serta penguasaan bahasa hukum yang berbeda?
Ketiga, bagaimana memastikan bahwa putusan pengadilan yang bersifat final pada tingkat banding tetap memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak para pihak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kecepatan penyelesaian sengketa tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas keadilan.
Pengadilan yang kredibel bukan hanya pengadilan yang mampu menyelesaikan perkara dengan cepat, tetapi juga pengadilan yang independen, transparan, akuntabel, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap putusannya.
Tantangan Kritis Kepastian Hukum ataukah Komoditas Investor?
Hukum hybrid dalam PFII membawa peluang sekaligus risiko. Peluangnya adalah Indonesia dapat membangun pusat keuangan internasional dengan kerangka hukum yang lebih kompatibel dengan praktik bisnis global. Namun, risikonya adalah terbentuknya fragmentasi hukum yang berlebihan apabila batas antara hukum nasional dan hukum khusus PFII tidak dirumuskan secara jelas.
Ada setidaknya tiga persoalan yang patut menjadi perhatian. Pertama, persoalan kepastian dan harmonisasi hukum. Penerapan prinsip Common Law membutuhkan kejelasan mengenai preseden yang dapat digunakan, sumber hukum yang menjadi rujukan, metode penafsiran, serta hubungan antara peraturan PFII dan peraturan nasional. Tanpa pengaturan yang komprehensif, investor justru dapat menghadapi ketidakpastian mengenai hukum mana yang berlaku ketika terjadi konflik norma.
Kedua, persoalan kedaulatan dan akuntabilitas kelembagaan. Kewenangan Dewan PFII untuk membentuk peraturan khusus harus tetap berada dalam batas delegasi undang-undang. Kekhususan regulasi tidak boleh berkembang menjadi kewenangan yang tidak terkontrol. Kedaulatan hukum tidak cukup dipertahankan melalui pernyataan bahwa PFII berada dalam wilayah Indonesia. Kedaulatan juga harus tercermin dalam mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban kelembagaan, dan perlindungan kepentingan publik.
Ketiga, persoalan orientasi keadilan. Keberhasilan PFII tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya investasi yang masuk atau jumlah lembaga keuangan internasional yang beroperasi. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana keberadaan PFII memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat industri keuangan domestik, dan memperluas manfaat pembangunan. Jangan sampai hukum hybrid hanya menjadi instrumen untuk memberikan kenyamanan hukum kepada pemilik modal internasional, sementara kepentingan masyarakat dan kepastian hukum nasional justru berada di posisi sekunder.
Hukum Hybrid sebagai Inovasi, ataukah Kompromi Kedaulatan
Kehadiran PFII memperlihatkan bahwa Indonesia mulai bergerak melampaui pendekatan hukum yang selama ini terlalu bertumpu pada tradisi kodifikasi. Pengadopsian prinsip Common Law dalam lingkungan PFII merupakan langkah penting untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi keuangan internasional.
Namun, inovasi hukum tidak boleh dimaknai sebagai penyerahan ruang pengaturan kepada kepentingan global. Sebaliknya, hukum hybrid harus menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas hukum nasional dalam menghadapi kompleksitas ekonomi internasional.
Indonesia tidak perlu mengubah keseluruhan sistem Civil Law menjadi Common Law hanya untuk menarik investor. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membangun sintesis hukum yang selektif, proporsional, dan tetap berlandaskan konstitusi.
Keberhasilan PFII tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak prinsip Common Law yang diadopsi, seberapa luas fasilitas yang diberikan, atau seberapa cepat sengketa diselesaikan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan negara menjamin kepastian hukum, menjaga independensi peradilan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Sebab, hukum yang baik bukanlah hukum yang sekadar menyenangkan investor, melainkan hukum yang mampu mempertemukan kepastian, keadilan, kedaulatan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
REFERENSI
Indonesia. 2026. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Merryman, John Henry, and Rogelio Pérez-Perdomo. 2007. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. 3rd ed. Stanford, CA: Stanford University Press.
Dubai International Financial Centre Courts. n.d. “Courts FAQ.” Dubai International Fin
