JAKARTA | duta.co – Pidato Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, di peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU menuai kritik tajam. Kang Said –panggilan akrab Said Aqil– dinilai berlebihan mendukung Jokowi sehingga terkesan kurang bijaksana dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya menyangkut hubungan NU dan Muhammadiyah yang sudah semakin membaik.

“Ini pidato terbuka, di hadapan Presiden, Beliau juga seperti hendak bilang mendukung petahana dengan memperkirakan kemenangannya di Pilpres. Kalau dalam rapat tertutup tidak masalah, tapi ini di forum yang kata ketua panitia Harlah Muslimat, Mbak Yenny Wahid, haram alias tidak boleh ada bau-bau politik. Tapi Kang Said kok ya malah bau politiknya sangat menyengat, malah terkesan kebablasan, iki piye hehehe..? Juga kesannya kok wong NU serakah. Lagi pula hubungan NU dan Muhammadiyah juga semakin baik sekarang,” kata Ustad Imron Sugiyanto di Surabaya,  Selasa 29 Januari 2019 pagi tadi.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, juga menyesalkan pidato Kang Said. “Jelas sangat kita sesalkan. Pernyataan ini jelas tidak mencerminkan akal sehat. Saya yakin pernyataan ini adalah pernyataan dan sikap pribadi dari Said Aqil Siroj dan bukanlah sikap dari NU,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya Senin 28 Januari 2019.
Dalam pidatonya pada Minggu kemarin di Gelora Bung Karno (GBK), Kang Said sempat berucap agar NU harus mengambil semua peran dalam urusan agama. Mulai dari imam masjid, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), hingga Menteri Agama.
Anwar berujar, jika pernyataan itu berasal dari NU, maka hal itu akan mengganggu keamanan negeri. ” Karena kalau ini juga menjadi sikap NU maka negeri ini akan ada dalam bahaya,” ucap dia.
Anwar secara tegas meminta Kang Said untuk mencabut pernyataan tersebut. Dia menilai ucapan Kang Said dapat mengancam persatuan umat.
“Untuk itu saya meminta Said Aqil Siroj untuk menarik ucapannya, agar negeri ini tidak rusuh karena ucapannya tersebut jelas-jelas sangat mengancam persatuan dan kesatuan umat,” kata dia. “Apa yang dia (Said) katakan itu tampaknya bukanlah keseleo lidah, tapi sudah beliau kerjakan dan itu terlihat dari komposisi pejabat yang ada di Kementerian Agama,” ujar dia.
Bukan tanpa alasan Anwar menyebut demikian. Menurut dia, sebagian besar jabatan di lingkungan Kemenag diisi oleh kader NU. “Saat ini di Kementerian Agama tidak ada satu pun orang Muhammadiyah di eselon satu dan dua, semuanya nyaris dari NU. Begitu juga rektor-rektor UIN dan IAIN, semuanya nyaris dari NU,” sambung dia.
Anggota DPR Hanafi Rais tidak ambil pusing soal omongan Said Aqil Siroj, yang mengatakan menteri agama, imam masjid, khotib, dan kepala KUA harus dari NU. Ia menilai itu pernyataan yang memecah belah.
“Ya saya kira terserah sajalah mau ngomong apa, masyarakat saya kira enggak akan terpancing dengan statement-statement yang sifatnya pecah belah kayak begitu ya,” kata Hanafi di gedung DPR, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.
Menurut Hanafi, tidak ada dalil maupun aturan hukum soal materi yang disampaikan Said Aqil itu. Karena itu, dia mengingatkan Indonesia sebagai negara majemuk.
“Tidak bisa dipaksakan dari satu golongan saja. Iya, kalau bicara soal Islam tentu ya semuanya. Jadi kita enggak perlu terjebak pada salah satu ormas ya,” kata Hanafi. Ia mendorong agar ada kebersamaan umat Islam. Ia meminta agar masyarakat belajar dari kebersamaan umat 212.
“Kayak 212 itu kan kebersamaan umat Islam, seluruh sektor ada, seluruh ormas juga terlibat. Jadi, sebaiknya kita belajar dari situ,” kata Hanafi.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siroj, yang mengklaim semua peran agama harus diambil semua oleh NU. Ia meminta tak disikapi serius, karena NU penuh humor dan metafora. “Jadi begini, NU ini jam’iyyah organisasi dan jemaah kelompok masyarakat yang penuh dengan metafora dan kemudian penuh dengan humor. Jadi kemudian menyikapi hal-hal itu jangan kemudian menyikapinya dari sisi serius,” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.
Ia menilai maknanya Kang Said menyampaikan dari menteri agama sampai imam masjid harus dari NU, sebetulnya ingin menyampaikan, siapa pun baik yang jadi pejabat formal ataupun informal yakni khotib masjid, adalah orang-orang yang punya komitmen kebangsaan.
“Yang punya paham keberagamaan yang moderat, yang tak ingin mengganti 4 konsensus negara kita, paham transnasional, itu saja tafsirannya. Bukan berarti bahwa benar-benar harus orang NU dalam arti punya segala macam, tapi adalah orang yang punya paham moderat dalam konteks 4 konsesus,” kata Arsul. (mdk/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.