SURABAYA | duta.co – Maraknya informasi hoax yang menyebar di berbagai media sosial terkait informasi pembayaran uang kuliah yang dapat dilakukan melalui salah satu platform pembayaran, yaitu OVO, pihak Universitas Airlangga Surabaya sebagai salah satu kampus yang ikut menjadi sasaran infromasi hoax tersebut akhirnya angkat bicara.
Melalui Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair, Dr. Suko Widodo, M.Si., memberikan tanggapan sebagai berikut: Pertama, memang benar bahwa informasi yang berbentuk sebuah pamflet dan menyebutkan ada cashback sebesar 60 persen untuk pembayaran kuliah adalah hoax.
Selain Universitas Airlangga, kata Suko sapaan akranya, dalam pamflet itu juga terdapat beberapa kampus negeri yang turut ikut menjadi korban hoax seperti universitas negeri, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor.
“Untuk itu, kami imbau masyarakat agar selalu hati-hati dan cerdas dalam menerima informasi apapun yang terkait dengan proses penerimaan mahasiswa dan terlebih proses pembayaran untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri,” ujar Suko Widodo saat dikonfirmasi Selasa (22/1).
Khusus menyangkut berbagai informasi yang terkait dengan Universitas Airlangga, Suko menyarankan agar seluruh masyarakat bisa langsung menghubungi atau melihat berbagai informasi yang sudah disajikan di berbagai media dan web resmi milik Universitas Airlangga.
“Laman web www.unair.ac.id merupakan laman resmi milik Universitas Airlangga yang menyajikan berbagai informasi yang akurat dan valid tentang Universitas Airlangga,” jelas akademisi murah senyum ini.
Selain itu, mengenai pola dan aturan serta berbagai hal seputar proses seleksi mahasiswa baru, kata Suko bisa langsung mengunjungi laman milik Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga di www.ppmb.unair.ac.id
“Dan perlu diperhatikan, aturan pembayaran registrasi mahasiswa baru yang resmi akan dikeluarkan langsung melalui SK Rektor seusai pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Mari, seluruh masyarakat agar lebih hati-hati dalam menerima informasi yang tidak jelas sumber informasinya,” pungkas pakar komunikasi politik ini. (ud)
