JAKARTA | duta.co – Sedianya hari ini, usai salat Jumat (14/9/2018) ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dinaungi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam Se Indonesia bersama aliansi Mahasiswa Primordial Sejabodetabek, turun jalan. Tetapi, karena banyaknya ‘penumpang gelap’ mereka tunda, dan dilakukan konsolidasi kembali.
“Kita sepakat menunda aksi Jumat 14 September 2018, karena banyak oknum yang akan memanfaatkan aksi ini. Di samping itu, ada aspirasi teman-teman daerah, mereka mau ikut melakukan aksi yang sama dan siap berangkat ke Jakarta, maka, kami pun pertimbangkan aspirasi mereka,” demikian disampaikan Dewi Nabilla, bersama PRESNAS BEM PTAI, Cecep Hidayat serta Koorlap Aksi Alim Sopian Ritonga dan Gading Afrianto, kepada duta.co, Jumat (14/9/2018).
Konsolidasi terus dilakukan, “Kami dari BEM PTAI dan Aliansi Primordial se-Jabodetabek mohon maaf atas tertundanya aksi ini. Semoga kita terus bisa menyampaikan aspirasi rakyat dan terus berbuat untuk bangsa yang kita cintai,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan duta.co, dalam aksi ini, sedianya mereka mengambil tikum (titik kumpul red.) di Gedung Kemenpora selesai jumatan. Lalu longmarch menuju Gedung DPR RI. Isu yang mereka usung, sama dengan aksi mahasiswa Jambi. Ekonomi yang kian karut marut, di samping matinya penegakan hukum.
Pertama, mendesak pemerintah Jokowi-JK secepatnya menstabilkan ekonomi bangsa. Kedua, meminta pemerintah Jokowi-JK tanggungjawab atas reformasi hukum yang bebas korupsi. Ketiga, mendesak Jokowi-JK untuk mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.
“Kami mengajak seluruh teman mahasiswa agar rapatkan barisan untuk menyuarakan kebenaran yang sengaja dibungkam pemerintah atau penguasa saat ini. Di sisi lain, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar menjadi keprihatinan bangsa ini. Ditambah pernyataan Menteri Agama yang dengan lantang mengatakan untuk ‘mengurangi volume suara adzan’,” demikian isi tuntutan mereka serta mosi tidak percaya kepada pemerintah yang beredar di media sosial. (mky)
