SIDOARJO | duta.co – Ratusan warga Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa, Selasa (16/9/25). Mereka mendesak Bupati Sidoarjo mencopot Kepala Desa Boro, Mohammad Shoichunuruddin, karena diduga banyak melakukan penyimpangan anggaran, tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, serta kerap melakukan intimidasi terhadap perangkat dan masyarakat.
Dalam orasinya, Korlap aksi, Hariadi (Hari Banteng), menegaskan bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan kepemimpinan kepala desa.
“Selama empat tahun lebih menjabat, kinerja kepala desa tidak ada pembangunan yang berarti. Banyak dugaan penyalahgunaan dana, mulai dari tanah kas desa, dana hibah, hingga anggaran BUMDes. Karena itu kami menggelar aksi, menuntut Bupati segera mencopot Kepala Desa Boro atau beliau mengundurkan diri,” tegas Hari Banteng di hadapan massa.
Dalam aksi tersebut, sejumlah spanduk dan banner dibentangkan dengan berbagai tulisan, di antaranya “BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa, bukan badan usaha milik Kepala Desa”, “Kades ojok sok kuoso”, “Dana hibah untuk perawatan makam, bukan untuk dimakan”, “Lurah tidak lagi bisa dipercaya”, “Usut tuntas dugaan penyelewengan dana BUMDes”, “Masyarakat bersatu untuk Desa Boro yang lebih baik”, dan “Turunkan Kades korup!!!”
Hari Banteng juga membeberkan beberapa tuntutan warga, di antaranya yang pertama mengembalikan anggaran non-APBDes, termasuk hasil sewa tanah kas desa dan dana hibah yang belum jelas pertanggungjawabannya. Kedua, transparansi penggunaan APBDes, mulai dari dana ketahanan pangan, kesehatan, hingga BUMDes. Ketiga. Menghentikan praktik intimidasi kepala desa terhadap perangkat dan warga. Dan keempat, menyelesaikan utang piutang yang belum dilunasi kepala desa kepada warga.
Tidak Layak Jadi Panutan.
Naslukha (45), salah satu warga yang ikut aksi, menuturkan bahwa sebelum menjabat, kepala desa pernah berjanji akan mengajak rekreasi para pendukungnya, namun hingga kini tidak pernah ditepati.
“Warga sudah hilang kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Kalau moralnya saja tidak baik, bagaimana bisa memimpin desa. Pokoknya lebih baik dicopot dan diganti dengan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Tanggulangin, Sabino Mariano, dikonfirmasi terkait aksi warga Desa Boro mengatakan, laporan dari pemerintah desa bersifat administratif dan secara umum sudah baik. Namun, ia memahami masyarakat juga memiliki pandangan berbeda.
“Nanti akan kami kroscek kembali data-data yang disampaikan warga. Terkait tuntutan masyarakat agar kepala desa turun, kami tidak bisa menjawab karena ada mekanisme yang harus dilalui. Meski begitu, kami akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten,” terang Sabino.
Kades Siap Beri Penjelasan Tertulis
Di sisi lain, Kepala Desa Boro, Mohammad Shoichunuruddin, usai pertemuan dengan warga menyatakan bahwa tuntutan sudah dijelaskan.
“Kurang lebih ada 15 tuntutan, dan hasil pertemuan tadi warga meminta penjelasan tertulis, saya siap untuk itu,” ujarnya.
Terpisah, Suryanto, pendamping warga Desa Boro dari Seven Gab (Ketua LSM KOMNAS) menilai pihaknya sejak awal sudah berusaha mencari solusi terbaik. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh Kades Boro.
“Intinya, dari sekian tuntutan warga terkait dugaan penyelewengan, poin terpenting adalah masyarakat sudah tidak menginginkan kepemimpinan kepala desa dan menuntut agar segera dicopot,” tandasnya. (loe)
