SURABAYA | duta.co – Prof Dr H Rochmat Wahab, MPd, MA, berharap Muktamar ke-34 NU yang berlangsung akhir tahun ini (Kamis 23 –25 Desember 2021), benar-benar menjadi pintu masuk pembenahan secara total.
Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY masa bakti 2011-2016 tersebut, mengaku prihatin menyaksikan perjalanan PBNU sekarang ini. “Betapa tidak. Sekarang ini pengurus NU sibuk mencari jabatan, kekuasaan. Lebih parah lagi, setiap pergantian pengurus di NU, selalu terwarnai dengan uang. Ini yang menjadi keprihatinan para kiai sepuh. Ini pula yang menjadi amanah almaghfurlah Gus Solah (KH Salahuddin Wahid), agar NU bersih dari politik uang,” tegas Ketua Komite Khitthah NU (KKNU) kepada duta.co, Rabu (6/10/2021).
Menurut Prof Rochmat, godaan uang dan jabatan sering membuat NU kedodoran. Harus ada perbaikan total. Masih terlalu banyak kader-kader muda NU yang mumpuni untuk memimpin organisasi besutan para masyayikh ini. Netralitas NU dalam politik praktis di negeri ini, sangat penting. Ini demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau sampai NU terseret dalam kubangan politik praktis, ikut berebut kekuasaan, maka, NKRI juga menjadi terancam. Karena itu, PBNU butuh sosok yang tidak mengendepankan syahwat politik, selain politik kebangsaan,” tegasnya.
Menantu cucu salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Hasbullah ini, juga merasa risih ketika menyaksikan pengurus NU mondar-mandir ke Ketua Umum Parpol menjelang muktamar. Bahkan tidak jarang, pengusaha-pengusaha tertentu ikut menjadi jujugan.
“Saya benar-benar risih melihatnya. Karena itu, pengurus NU ke depan harus mampu membuat organisasi ini mandiri. Jangan sekedar slogan. Maka, hentikan kebiasaan ‘sowan ke Ketum Parpol’. Memalukan,” jelasnya.
Dana Muktamar
Di media sosial nahdliyin, juga beredar catatan atas nama Prof Nadirsyah Hosen yang bertajuk ‘Kemandirian Dana Muktamar NU’. Catatan ini teruntuk poro Yai dan Bu Nyai serta tokoh dan senior lainnya, dalam rangka menjadikan Muktamar kita berkualitas, bermartabat dan bermanfaat (3B).
“Kita perlu memikirkan kemandirian dana pelaksanaan Muktamar,” begitu tulisnya.
Masih dalam tulisan atas nama Prof Nadirsyah Hosen, waktu yang mepet, tentu membuat PBNU dan panitia muktamar kelabakan. Pada titik ini menjadi rawan intervensi pihak luar terhadap Muktamar. “Selain dana dari APBD Pemda Lampung, saya kira perlu digalakkan kembali koin Muktamar NU dalam 80 hari menuju hari ‘H’ Muktamar (23-25 Desember 2021),” sarannya.
Ini, jelasnya, sekaligus mengingatkan kembali dana dari koin Muktamar tahun 2019-2020 lalu yang pernah disumbangkan Nahdliyin agar pengelolaannya tetap amanah dan bisa dipakai untuk pelaksanaan Muktamar. Kita perlu menggalakkannya kembali.
“Kita tidak perlu meminta dana ke penguasa dan pengusaha. Kemandirian menjadi penting. Gotong royong menggalang dana Nahdliyin menjadi krusial sekaligus membuktikan kekompakan kita bersama,” tambahnya.
Kedua, lanjutnya, kita juga perlu waspada dengan politik uang. Setiap utusan resmi ke arena Muktamar harus membiayai sendiri atau melalui koin umat setempat membeli tiket ke Lampung. Harus ada ttd di atas materai untuk menjaga komitmen para utusan.
“Utusan Ke Muktamar TIDAK BOLEH DIBIAYAI OLEH KANDIDAT. Bahkan kalau perlu, setiap kandidat wajib mendeklarasikan dan melaporkan semua sumbangan yg diterima dan pengeluarannya kepada Muktamarin sebelum dipilih. Ini terasa pahit dan berlebihan tetapi inilah salah satu cara menjaga akuntabilitas Muktamar. Ada cara lain? Monggo didiskusikan bersama,” usulnya.
Dengan cara ini semoga kemandirian kita tetap terjaga, dan kita bisa memfilter campur tangan pihak luar, dan pada saat yang sama menjaga kekompakan Nahdliyin dan rasa memiliki serta mensterilkan Muktamar dari praktik politik uang yang selama ini bisik-bisik terdengar namun sulit pembuktiannya. “Mencegahnya tentu lebih baik. Semua ini mudah kita tulis, namun tentu membutuhkan komitmen bersama untuk menjalankannya, bukan? Tabik, Nadirsyah Hosen,” pungkasnya. (mky)
