KEDIRI | duta.co — Pemerintah Kota Kediri kembali meraih hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tentunya, jelas Kabag Humas Pemerintah Kota Kediri, Apip Permana, membuktikan pemerintah kota selama empat tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan ini. Opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2017.
Penghargaan ini diterima langsung Pjs Wali Kota Kediri, Dr. Jumadi dan Ketua DPRD Kota Kediri H. Kholifi Yunon, Jumat (25/5) bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur di Sidoarjo. Dalam siaran persnya, Pjs Wali Kota Kediri mengungkapkan diraihnya opini WTP ini tidak lepas dari kerja keras aparat pemerintah kota khususnya di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Pada tahun 2017, Pemkot Kediri menghapus beberapa aset karena adanya penyerahan aset tetap dan personil kepada Pemprov Jatim terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai UU. Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, pemerintah kota juga telah melakukan langkah – langkah strategis untuk memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset.
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan dan aset juga selalu berpedoman pada peraturan. Apalagi pada Tahun 2018 ini, pemerintah kota telah menerapkan transaksi non tunai sehingga lebih transparan dan akuntabel. “Setiap transaksi akan tercatat sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik dari waktu ke waktu,” jelas Jumadi
Selain Pemerintah Kota Kediri, BPK RI Perwakilan Jawa Timur juga menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017 kepada 19 kota / kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dalam acara dihadiri Anggota V BPK RI, Isma Yatun dan Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Ayub Amali. (nng)
