JAKARTA | duta.co — Pimpinan Kwarnas Pramuka diminta serius memegang komitmen untuk mengangsur tunggakan iuran keanggotaan World Organization of the Scout Movement (WOSM).
“Kwarnas mesti transparan kepada Bapak Presiden selaku ketua Mabinas Pramuka dan pimpinan Kwarda seluruh Indonesia, serta menepati janji untuk membayar tunggakan iuran agar ke depannya, Indonesia tidak terkena sanksi,” kata Djatmiko Rasmin, Koordinator Gemma Pramuka (Gerakan Menegakkan Satya dan Darma Pramuka) dalam keterangannya Rabu, 23 Juli 2025.
Penjelasan ini disampaikan terkait dengan kedatangan Sekretaris Jenderal WOSM David Berg dan Direktur Eksekutif Biro Pramuka Regional Asia Pasifik Jose Rizal C. Pangilinan ke Jakarta pekan lalu. Satu bulan sebelumnya mereka mengirim surat ke pimpinan Kwarnas dengan perihal: Tindak lanjut iuran Keanggotaan WOSM dan permohonan pertemuan dengan Gerakan Pramuka.
“Membahas dan mengupayakan penyelesaian jangka panjang yang saling menguntungkan terkait dengan kondisi iuran keanggotaan Gerakan Pramuka (WOSM),” tulis surat yang ditandatangani David Berg dan Jose Rizal C. Pangilinan.
Bagi WOSM, Gerakan Pramuka memiliki peranan penting karena dari 50 juta anggota pramuka di seluruh dunia, sebanyak 25 juta berasal dari Indonesia. “Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan, merayakan pencapaian Pramuka, dan meletakkan dasar bagi dampak yang lebih besar di seluruh kawasan,” kata David Berg dalam laman Facebook-nya.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Kwarnas bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Asrorun Niam lewat Instagram. “Kunjungan ini sebagai bentuk sinergi program untuk saling menguatkan guna mendukung percepatan pewujudan visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” tulisnya.
Sayang sekali, selama dua hari di Jakarta, Ketua Kwarnas Komjen Pol (Pur) Budi Waseso tidak menemui David Berg dan JR Pangilinan. Keduanya hanya bertemu makan siang dengan Sekjen Kwarnas Mayjen TNI (Purn) Bachtiar. Akhirnya, kedua petinggi WOSM mengadakan pembicaraan intensif dengan Waka Kwarnas bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Asrorun Niam dan dua Andalan Nasional yaitu Acep Somantri dan Prakoso.
Sejak tujuh tahun ini, Gerakan Pramuka Indonesia menunggak iuran WOSM, yang jika dijumlah keseluruhannya, sekitar 800 ribu dollar AS (sekitar Rp 12,8 miliar). Jika iuran ini tidak dilunasi, maka Indonesia terancam terkena suspension atau ditangguhkan keanggotaannya.
Ada konsekuensinya bila keanggotaan Gerakan Pramuka ditangguhkan. “Kita tidak dapat berpartisipasi pada kegiatan kepramukaan tingkat Asia Pasifik dan dunia. Indonesia tidak dapat mencalonkan anggotanya untuk menjadi pengurus Komite Kepanduan Asia Pasifik dan dunia, serta tidak dapat melakukan kerja sama dengan mereka,” kata Djatmiko, mantan Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Jakarta.
Sebenarnya, pada September 2023, terjadi kesepakatan antara Kwarnas dengan WOSM untuk membayar 60 ribu dollar AS pada tahun anggaran 2023-2024. Jika uang tersebut dibayar maka seluruh tunggakan dihapuskan.
Sayangnya Kwarnas tidak komitmen dengan kesepakatan tersebut. Hal ini yang membuat Gerakan Pramuka terancam terkena sanksi. Oleh karena itu petinggi WOSM datang ke Indonesia.
“Iuran WOSM mestinya menjadi prioritas penganggaran Kwarnas, mengingat hal ini menyangkut harkat dan martabat bangsa di depan dunia internasional serta komitmen Gerakan Pramuka sebagai bagian dari gerakan kepanduan global,” kata Anis Ilahi, Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Yogyakarta periode 1987-1991.
Menurut Anis Ilahi, cukup banyak sumber pendanaan untuk menutup iuran WOSM. Baik melalui bantuan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Pramuka, efisiensi pengelolaan sumber dana dari pemanfaatan aset dan unit usaha kwarnas, gotong royong dengan kwarda dan berbagai sumber lainya.
Intinya jika ada kemauan, keterbukaan dan komitmen pengurus kwarnas ada banyak jalan untuk bisa membayar iuran WOSM yang sangat penting ini. “Gerakan Pramuka organisasi besar di negara besar, punya kekuatan besar juga, asal dikelola dengan visi yang benar,” ujar Anis Ilahi.
Priyo Mustiko, mantan Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Yogyakarta masa bakti 192-1975, menyayangkan keputusan pimpinan Kwarnas yang melarang keikutsertaan pramuka Indonesia dalam kegiatan di luar negeri terkait efisiensi anggaran. Tiga bulan lalu, Kwarnas membatalkan keikutsertaan Indonesia pada acara 16th World Scout Moot di Portugal, Agustus 2025. Padahal 24 pramuka dari Aceh dan berbagai daerah telah mendaftar kegiatan tersebut.
Menurut Priyo, kebijakan pimpinan Kwarnas tersebut mundur ke belakang. “Ketua Kwarnas Kak Sultan Hamengku Buwono IX dan pimpinan Kwarnas berikutnya selalu mendorong pramuka Indonesia berpartisipasi di dunia internasional. Banyak manfaat yang didapat adik-adik kita,” kata Priyo yang tahun 1967 mewakili Indonesia menjadi peserta Jambore Dunia Pramuka di Idaho, Amerika Serikat.
David Berg memang menghimbau agar Gerakan Pramuka berpartisipasi pada APR Scout Conference 2025 di Taiwan (Oktober 2025) dan Asia Pacific Jamboree 2025 di Filipina, akhir tahun ini.
Dalam pertemuan antara David Berg dan JR Pangilinan dengan Kwarnas tersebut akhirnya disepakati bahwa tunggakan lama sekitar 800 ribu dollar AS dihapus dengan membayar sisa tunggakan iuran tahun 2024 sebesar 30 ribu dollar AS.
Untuk mengurangi besarnya iuran WOSM bakal dilakukan melalui capaian 5 juta service hours per-tahun dalam implementasi Scout for SDGs.
Kwarnas mengusulkan Program Mangrove Badge Challenge di Indonesia, Timor Leste dan 3 NSO lainnya dengan pendanaan dari Yayasan EcoNusa sebesar 60 ribu dollar AS. Aktivitas ini diharapkan akan dicatatkan sebagai kontribusi Gerakan Pramuka kepada WOSM.
Keterangan Foto: Pertemuan Sekjen WOSM David Berg, JR Pangilinan dan pimpinan Kwarnas (sumber: dok Kwarnas)
