SURABAYA | duta.co – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2026 resmi disahkan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono, memberikan sejumlah catatan penting.
Menurutnya, penetapan APBD Jatim 2026 harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan program-program prioritas pemerintah daerah. Hal ini mempertimbangkan adanya penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah APBD Jatim 2026 telah ditetapkan. APBD tahun ini turun sebesar Rp2,8 triliun dibandingkan APBD 2025 karena adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” ujarnya politisi asal Partai Gerindra, pada Sabtu (15/11/2026).
Dengan kondisi tersebut, Hartono menekankan pentingnya langkah realistis dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya melalui upaya serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan pada transfer pusat dapat dikurangi.
“Pertama yang harus dilakukan adalah efisiensi belanja. Saat ini sekitar 75 persen APBD masih terserap pada belanja operasional. Maka efisiensi harus diperkuat supaya porsi belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur, dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset, dan penajaman program juga dinilai menjadi kunci peningkatan PAD.
Hartono juga menekankan, pentingnya sinkronisasi program antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita berharap belanja modal benar-benar diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur. Mengingat anggaran terbatas, seluruh program harus dikaji ulang berdasarkan tingkat urgensinya,” tegasnya.
Ia pun optimistis, target PAD yang telah dirancang dapat terealisasi bahkan melampaui target, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program pembangunan di Jawa Timur.
“Diperlukan kerja keras dan kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan legislatif untuk memaksimalkan potensi PAD. Semua prioritas program harus diarahkan pada dampak yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rud)
