Meski telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, sosoknya masih kerap dikaitkan dengan stigma ideologi kiri. Padahal, pemikiran Tan Malaka mengenai republik dan perubahan sosial merupakan bagian dari perjalanan perjuangan bangsa.
Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA., mengajak masyarakat menempatkan pemikiran dan perjuangan Tan Malaka dalam konteks sejarah yang lebih menyeluruh.
Gagasan Tan Malaka mengenai republik salah satunya tertuang dalam Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku berbahasa Belanda tersebut diterbitkan di Kanton, Tiongkok, pada April 1925. Isinya menggambarkan pemikiran Tan Malaka tentang arah perjuangan menuju kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia.
Dalam ingatan publik, kiprah Tan Malaka belum selalu memperoleh perhatian yang sepadan. Pada masa Orde Baru, perannya relatif kurang mendapat ruang dalam narasi sejarah arus utama. Pandangan ideologis terhadap dirinya turut dipengaruhi keterlibatannya dalam gerakan kiri internasional serta kepemimpinannya di Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba).
“Perbedaan ideologi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi seseorang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia,” kata Supangat, Selasa (10/11/26).
Tan Malaka dikenal sebagai pemikir Marxis yang independen dan kritis. Dalam opininya, Supangat menjelaskan bahwa Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda dengan garis kebijakan Komintern atau Komunis Internasional.
Perbedaan tersebut antara lain terlihat dalam pandangannya terhadap potensi pan-Islamisme dan gerakan nasionalis di Asia. Pemikiran yang dinilai radikal pada masanya turut membentuk cara masyarakat memandang sosok Tan Malaka.
Bagi Tan Malaka, kemerdekaan tidak berhenti pada berakhirnya penjajahan Belanda.
Ia juga memandang perlunya perubahan terhadap struktur feodalisme dan kapitalisme yang dianggap menindas rakyat kecil. Gagasan itu tampak dalam perjuangannya melalui Persatuan Perjuangan (PP) pada 1946 dengan semboyan “Merdeka 100%”.
Di tengah jalur diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia, termasuk dalam Perjanjian Linggarjati dan Renville, Tan Malaka mengedepankan penyerahan kekuasaan secara penuh tanpa syarat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya beragam strategi dalam upaya memperjuangkan sekaligus mempertahankan kemerdekaan.
Pemikirannya juga tercermin dalam Madilog, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui karya tersebut, Tan Malaka mendorong cara berpikir rasional dan logis agar masyarakat tidak menerima suatu pandangan begitu saja tanpa mengkajinya. Kehidupan Tan Malaka diwarnai pengasingan dan penahanan berulang kali.
Dalam menjalani perjuangannya, ia juga menggunakan berbagai nama samaran hingga puluhan kali. Ia dieksekusi pada 21 Februari 1949 di wilayah Kediri, Jawa Timur. Presiden Soekarno kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963.
Supangat berpandangan bahwa mempelajari Tan Malaka tidak berarti harus membenarkan seluruh pemikiran maupun ideologinya. Sebaliknya, masyarakat perlu memahami kontribusi, gagasan, dan dinamika politik yang membentuk perjalanan hidupnya secara proporsional.
Pendidikan sejarah, menurut gagasan yang disampaikan dalam opini tersebut, perlu membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal tokoh bangsa secara lebih menyeluruh. Karya Tan Malaka, seperti Madilog dan Naar de Republiek Indonesia, dapat menjadi bahan kajian kritis di perguruan tinggi maupun komunitas literasi.
Pembacaan karya asli juga dapat membantu masyarakat memahami pemikirannya secara langsung sekaligus mengembangkan kemampuan analitis.
Selain melalui pendidikan, jejak sejarah Tan Malaka perlu dijaga dengan melestarikan situs bersejarah dan menyediakan informasi yang memadai mengenai lokasi peristirahatan terakhirnya. Langkah tersebut dapat membantu generasi berikutnya mengenali perjalanan Tan Malaka sebagai bagian dari sejarah Indonesia.
“Pada Hari Pahlawan, kita tidak harus menyetujui seluruh pemikiran seorang tokoh untuk mengakui kontribusinya. Menghormati pahlawan berarti bersedia melihat sejarah secara utuh, termasuk beragam pemikiran dan jalan perjuangan yang membentuk kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.
Memahami sejarah secara menyeluruh bukan berarti mengabaikan perbedaan pandangan. Upaya tersebut justru membantu menempatkan pemikiran dan perjuangan tokoh bangsa sesuai konteksnya, sehingga kontribusi Tan Malaka dapat dipelajari secara kritis dan proporsional. lis
