ANJLOK. Petani sedang menyiangi sawahnya yang dipastikan tak akan untung dalam panen karena harga gabah anjlok. Foto : much shopii

GRESIK | duta.co – Petani di Kabupaten Gresik menjerit dengan harga jual gabah yang semakin turun drastis. Sehingga, panen raya yang segera berlangsung, petani memastikan tak bisa menikmati sedikitpun keuntungan dari hasil jerih payahnya dalam menggarap lahan pertanian. Sebab, harga gabah dalam kisaran sekitar Rp 3. 200,- perkilogram.
“Belum panen saja, harga gabah sudah semakin turun di pasaran. Padahal, kami sebentar lagi panen raya. Dipastikan, harga gabah tambah anjlok. Tidak rugi saja, kami sudah bersyukur,”ucap Siswadi (47) salah satu petani di Kecamatan Balongpanggang, Rabu (24/01).
Dengan cuaca yang tak bersahabat, petani juga semakin miris. Sebab, mereka tak bisa menjemur gabah setelah panen. Alhasil, harga gabahnya semakin anjlok karena tak bisa dijual dalam kondisi kering. Padahal, perbedaan harga gabah kering dengan gabah basah berbeda jauh.
Dengan kondisi petani yang menjerit karena kondisinya terjepit itu, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak dan melindungi petani. Apalagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang direncanakan mulai akhir bulan Januari ini.
“Kebijakan impor beras yang dilakukan Bulog, justru  membuat posisi petani terjepit. Apalagi, rastra (beras untuk keluarga prasejahtera) dihapus dan diganti bantuan tunai. Kebijakan ini, berimbas ke petani karena Bulog mengurangi penyerapan beras dari petani. Sebab, rastra selama ini dropping dari Bulog,”urai Ketua KTNA Gresik, Hamzah Takim SP.
Selain itu, Bulog belum mengeluarkan besaran serapan beras petani melalui rekanannya. Misalnya, Bulog Sub Divisi Regional (Sub Drive) Surabaya Utara belum mematok target penyerapan beras petani. Padahal, ada 10 rekanan di bawah Sub Divre Bulog Surabaya Utara yang selama ini ditugaskan untuk menyerap gabah ataupun beras petani.
“Pada tahun 2017, kami ditugasi untuk menyerap 20 ribu ton oleh Bulog Sub Divre Surabaya Utara. Tahun 2018 ini, kami masih belum mengetahui mendapat tugas untuk menyerap berapa ton,”tutur Direktur CV Hasil Tani Sejahtera (HTS) Sumanto, salah satu rekanan Bulog.
Kalau sekedar memikirkan laba, sambung Sumanto, harga gabah yang anjlok akan menguntungkan pengusaha. Sebab, mereka bisa membeli gabah dengan harga murah ke petani. Kemudian, gabah dikeringkan dan digiling  menjadi beras untuk dijual dengan harga tinggi ke pasaran.
Sebelumnya,  Anggota DPR RI, H Iskandar D Syaichu SE disela-sela menghadiri kegiatan PPP Gresik Bersholawat dalam rangka HUT PPP ke – 45 pada akhir pekan lalu mengatakan, bahwa, ada beberapa kejanggalan terungkap dalam hearing Komisi VI DPR RI terkait kebijakan impor beras yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag). Yakni,  awalnya penugasan impor beras dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Internasional (PPI) yang kemudian berubah menjadi Perum Bulog.
“Ada apa dibalik pengalihan penugasan impor beras yang awalnya pemerintah menugaskan PT PPI berubah ke Bulog?. Banyak kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang tak berpihak kepada rakyat,”ujarnya.
Selain itu, sambung Ketua DPP PPP ini, data yang dimiliki Kemendag tidak valid serta tak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab, Kementan menyebut stok pangan secara nasional masih aman hingga April 2018. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia sudah surplus beras meskipun belum panen raya.
“Proses impor beras memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Kalau sudah ada kebijakan impor beras maka prosesnya dimulai bulan Februari hingga Maret. Pada saat itu, kita sudah panen raya. Sudah jelas, kebijakan impor beras yang dikeluarkan Kemendag, sangat memukul petani,”imbuhnya.
Dijelaskan, permasalahan beras adalah permasalahan rakyat kecil. Padahal, visi dan misi dari Presiden Joko Widodo yakni mengedepankan kepentingan petani.
“Kami menginggatkan visi dan misi Presiden Jokowi yang mengedepankan kepentingan petani. Makanya, Fraksi PPP menolak impor beras,”cetusnya.
Langkah yang diambil oleh DPR RI terkait polemik kebijakan impor beras tersebut, lanjut Iskandar D Syaichu, yakni membentuk tim investigasi.
“Kalau langkah politik dengan menggunakan interpelasi belum ada wacana kesana. Yang jelas, kami membentuk tim investigasi berkaitan dengan kebijakan impor beras,”tandasnya. pii

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry