TRENGGALEK | duta.co — Salah satu anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek, Dr. Husni Taher Hamid menegaskan keberadaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadaman Kebakaran (Damkar) Pemerintah Kabupaten Trenggalek hingga kini belum jelas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini menurutnya selama hampir setahun, salah satu OPD di pemerintahan Trenggalek belum dilengkapi payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang jelas menjadi pijakan dalam menjalankan fungsi kedinasannya.

“Dalam Perbup yang ada relevansinya dengan Satpol PP hanya mengatur tentang tunjangan bukan tugas-tugas sebagai Satpol PP yang merupakan turunan dari Perda No 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat,” ungkapnya Rabu, (16/5/2018) di Trenggalek.

Politisi asal Hanura ini menjelaskan, pihaknya sudah setahun ini menemukan kejanggalan proses yang ada di Satpol PP itu. Namun saat mengingatkan akan hal ini, pihak pemerintah tidak merespons apa pun dan yang kaget hal itu hanya disambut dengan seyum saja.

“Kita sudah ingatkan mengenai payung hukum Satpol PP, namun yang terjadi malah kita hanya mendapatkan seyum saja,” terangnya.

Husni mengakui, landasan yang dipakai dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda dengan aturan hukum di atas Perda, namun ada kelemahan spesifik dalam menjalankan tugas yang tidak bisa sembarang pihak Satpol PP lakukan, karena menurutnya jelas melawan hukum.

“Ada spesifikasi yang tidak bisa dicapai Satpol PP dalam bekerja,” tegasnya.

Untuk itu, pihak Bapemperda secara fungsi akan mengevaluasi dan akan menindaklanjuti sesuai landasan Bapemperda yakni PP No 12 Tahun 2018, di mana Bapemperda boleh menyampaikan hasil evaluasinya di forum Paripurna dewan.

“Ini akan kita evaluasi terus langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan Perda apakah efektif efesien bahkan relevan atau pun tidak,” pungkasnya. (mil/ham)

Tinggalkan Balasan