BANGKALAN | duta.co – Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sampai saat ini tidak bisa melakukan infrastruktur Sekolah Dasar (SD). Pasalnya, hampir 2/3 lahan yang ditempati SD tidak jelas alias masih bermasalah.
“Banyak sekolah status tanahnya tidak jelas, jumlahnya hampir 2/3. Jadi walaupun rusak tidak bisa kita perbaiki karena semua data sarana dan prasana ini masuk di Dapodik, mana sekolah yang boleh diperbaiki dan mana yang tidak boleh itu sistem Dapodik yang berbicara,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, Rabu (5/8).
Dikatakan dia, jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan yang merupakan kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki sarana dan prasana sebanyak 650 SDN dan 55 SMP-N. “Jumlah Sekolah SD dan SMP yang merupakan kewajiban kita secara resmi untuk memperbaiki infrastrukturnya, dan perbaikan itu kami lakukan dengan menggunakan skala prioritas tapi tidak menyalahi aturan,” jelas Bambang sapaan akrabnya Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bangkalan.
Dijelaskan Bambang, lahan-lahan yang bermasalah yang ditempati SD itu akan dibebaskan. “Tanah yang sertifikat lahannya tidak jelas itu, secara pelan tapi pasti akan bebaskan, tetapi kalau untuk serentak tidak mungkin karena setiap lahan itu butuh dana ratusan juta rupiah. Tahun ini ada 2 sekolah yang sudah kita bebaskan,” terangnya.
Ditambahkan Bambang, 2/3 lahan SD itu tidak jelas karena pengambil alihan lahan setelah orang yang menghibahkan lahan meninggal dunia. “Ada lahan yang dihibahkan, tapi ketika orang yang menghibahkan meninggal dunia, anaknya yang mengambil alih atau mempermasalahkannya,” katanya”
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, H Nur Hasan meminta agar Dinas Pendidikan konsentrasi terhadap lahan sekolah yang masih bermasalah. “Beberapa kali sudah saya sampaikan ke Dinas Pendidikan tolong konsentrasi untuk pembebasan lahan SD maupun SMP agar menjadi aset daerah, sehingga ketika dianggarkan nanti tidak menjadi persoalan, dan ketika dibangun tidak perlu ada penutupan dan tidak ada penghadangan,” kata Politisi muda Partai PPP ini.
Untuk masalah anggaran, kata dia, dewan selalu memberikan dukungan kepada Dinas Pendidikan. “Kalau anggaran, sesungguhnya bagi kami sepanjang untuk pembangunan infstruktur, pembebasan lahan, kami tidak pernah melakukan pemangkasan anggaran. Bahkan kami selalu berteriak di Banggar supaya Dinas pendidikan ini dialokasikan anggaran lebih dari anggaran yang sudah dibagi secara proporsional oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan,” pungkasnya. (min)
