SURABAYA | duta.co – Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, menyiapkan sumber daya manusia, serta mengambil peran dalam membangun peradaban bangsa. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, pesantren dituntut tetap teguh menjaga jati diri sekaligus terbuka terhadap berbagai bentuk transformasi.
Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Halaqah Nasional Pesantren bertema “Muhasabah Pesantren; Meneguhkan Jati Diri, Menata Transformasi, Berdaya Bangun Bangsa dan Peradaban” yang diselenggarakan oleh RMI-NU Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026), secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang dimulai pukul 12.30 WIB tersebut diikuti puluhan hingga lebih dari seratus peserta dari berbagai pondok pesantren. Peserta berasal dari beragam kalangan pesantren, mulai dari pengasuh, pengurus, hingga para santri.
Rangkaian acara diawali dengan pembacaan tawassul oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatimah Bojonegoro, Dr. KH. Tamam Syaifuddin, M.Si., selaku Pembina RMI Jawa Timur. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars NU, dan Mars Hari Santri.
Ketua PW RMI NU Jawa Timur, KH. Abdul Hakim Hidayat, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, menegaskan bahwa pesantren memiliki tanggung jawab untuk turut membangun peradaban. Menurutnya, pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perubahan, melainkan harus hadir sebagai subjek yang ikut menentukan arah kemajuan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya penguatan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, sumber daya manusia, hingga penguasaan teknologi. Dengan demikian, pesantren dapat terus menjaga keberlangsungannya sekaligus menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan masa depan.
“Pesantren memiliki tanggung jawab untuk membangun peradaban. Pesantren harus menjadi subjek perubahan untuk kelangsungan hidup masa depan yang lebih maju, baik dalam bidang pendidikan, sumber daya, teknologi, dan sebagainya,” ungkapnya.
Ia berharap, halaqah nasional tersebut tidak berhenti sebagai ruang pertemuan dan diskusi semata. Lebih dari itu, forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan bagi pesantren untuk terus berinovasi, berbenah, dan mengembangkan kapasitas kelembagaannya.
Memasuki sesi diskusi, kegiatan dipandu oleh Pengurus RMI Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pesantren Alif Lam Mim Surabaya, Nyai Hj. Ida Rohmah Susiani, MM. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas posisi pesantren dalam menghadapi perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan pendidikan di masa mendatang.
Pelaksana Tugas Harian Ketua PWNU Jawa Timur, KH. M. Balya Firjaun Barlaman, dalam pemaparannya mengingatkan bahwa pesantren sejak awal dibangun untuk memperkuat tiga dimensi utama agama, yakni Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya menjadi fondasi yang tidak hanya membentuk pemahaman keagamaan, tetapi juga membimbing perilaku dan kehidupan seorang santri.
Menurutnya, perkembangan pesantren yang semakin pesat, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan formal, merupakan bagian dari upaya memperluas kapasitas santri. Mereka tidak hanya dibekali pemahaman keagamaan dan kekuatan spiritual, tetapi juga kemampuan akademik agar mampu berkontribusi lebih luas di tengah masyarakat.
“Di tengah realitas hari ini dimana kemajuan pendidikan dan penguasaan teknologi yang semakin masif, perlu berjalan beriringan dengan penguatan akhlak. Terlebih, saat ini masyarakat tengah memasuki era transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang membawa peluang sekaligus tantangan baru. Maka sudah seyogyanya pengembangan perilaku manusia harus diimbangi dengan akhlak. Jika teknologi tidak dibarengi dengan keimanan dan akhlak, maka akan menjadi ancaman. Disinilah peran penting keberadaan pesantren,” pesannya.
Dalam konteks tersebut, pesantren memiliki posisi penting karena pendidikan akhlak menjadi salah satu fondasi utama dalam proses pembentukan santri. Penguasaan ilmu dan teknologi, menurutnya, harus tetap berpijak pada nilai keimanan agar kemajuan yang dicapai tidak kehilangan arah dan tujuan kemanusiaannya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, MA., menguraikan kekuatan pesantren dalam membangun keterpaduan antara ilmu pengetahuan, pembentukan watak, dan praktik kehidupan.
Ia mengutip pandangan Prof. Dr. KH. Abdul Mukti Ali, Menteri Agama Republik Indonesia periode 1971–1978, yang pernah menyampaikan bahwa tidak ada sekolah atau perguruan yang lebih baik daripada pondok pesantren. Pandangan tersebut, menurutnya, menggambarkan keunggulan pendidikan pesantren yang tidak hanya membimbing kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk watak dan kepribadian.
“Sekolah di pesantren akan dibimbing otak dan watak. Ilmu di pesantren itu terintegrasi antara keilmuan dan praktik,” jelasnya.
Ia membandingkan bahwa dalam pendidikan yang hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, ilmu terkadang berhenti sebagai pengetahuan semata. Sementara di pesantren, ilmu diarahkan agar dapat diamalkan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Prof. Abdul Halim menjelaskan bahwa pembentukan karakter santri tidak terlepas dari Panca Jiwa Pesantren. Lima nilai tersebut meliputi jiwa kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, ukhuwah atau persaudaraan yang dilandasi nilai keislaman, serta jiwa kebebasan yang tetap berlandaskan akhlak.
“Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga ditanamkan melalui keteladanan para kiai dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses itulah karakter santri dibentuk, sehingga mereka memiliki kekuatan moral sekaligus tanggung jawab sosial ketika kembali dan mengabdi di tengah masyarakat,” ungkap Prof. Halim.
Dalam perkembangannya, pesantren juga menunjukkan kapasitas yang semakin luas dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Santri kini tidak hanya menyelesaikan pendidikan berbasis kitab kuning dan pembelajaran keagamaan, tetapi juga menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana, magister, bahkan doktor. Tidak sedikit pula kalangan kiai yang telah meraih gelar doktor hingga profesor.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk memperkuat kontribusi dalam pembangunan bangsa, baik melalui penguatan spiritualitas, kapasitas akademik, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada 15 Oktober 2019. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pengakuan, pemberdayaan, dan fasilitasi pesantren di Indonesia.
Keberadaan regulasi tersebut perlu menjadi momentum bagi seluruh elemen pesantren untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pesantren memiliki modal historis, sosial, dan intelektual yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan peradaban.
“Alhamdulillah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, mari bersama-sama menggalang kekuatan bahwa kalangan pesantren kuat secara pemikiran dan akademik,” tegasnya.
Halaqah Nasional Pesantren ini menjadi ruang refleksi bersama bahwa menjaga tradisi dan melakukan transformasi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Pesantren justru dituntut mampu merawat nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pendahulu, sembari terus mengembangkan pendidikan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan merespons perubahan zaman.
Dengan demikian, pesantren tidak hanya akan tetap berdiri sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga menjadi kekuatan yang aktif membangun masyarakat, bangsa, dan peradaban. Sebab, masa depan pesantren bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan warisan masa lalu, melainkan juga oleh kesiapannya menyiapkan generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan mampu memberi manfaat bagi kehidupan.(*)
