Hakordia: Ini Bukti Korupsi di Indonesia Sudah Seperti Kanker Stadium 4

JAKARTA | duta.co – Warga di berbagai negara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Minggu 9 Desember 2018 ini. Indonesia menjadi sorotan dunia karena skandal korupsinya sudah sangat parah. Bahkan bisa disebut stadium 4. Stadium ini dalam bahasa medis dipakai dokter untuk menunjukkan tingkatan parah dan berbahayanya sebuah penyakit. Khususnya kanker.

Stadium menggambarkan tingkat parah ditandai dengan luasnya penyebaran kanker dan besarnya ukuran kanker dalam tubuh manusia. Seperti kanker, korupsi di negeri ini sepertinya sudah stadium 4. Sangat parah! Sangat berbahaya!

Indikator stadium 4 paling jelas bisa dilihat dari keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) para koruptor. KPK telah menggelar 27 OTT sejak Januari-November 2018. Seperti halnya dokter, KPK mestinya memberi warning bahwa korupsi sudah memasuki stadium 4.

Lihat saja sebaran kanker korupsi. Mulai dari anggota DPR ataupun DPRD, bupati, gubernur hingga hakim tak luput dari OTT KPK. Paling gres, KPK berhasil menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. Ini jelas semakin parah sebab sebelumnya sudah banyak hakim menjadi pasien KPK. Begitu pula bupati dan gubernur serta pejabat lain, sudah banyak yang ditangkap KPK, tapi toh para pejabat seperti tidak kapok. Bahkan seperti siap ditangkap dan dipenjara mengingat masih ada saja yang melakukan korupsi. Mereka juga tertawa-tawa ketika diseret ke Gedung KPK untuk diperiksa dan dipakaikan jaket oranye KPK.

Lihat apa kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Dia menyatakan, Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein terlihat tidak menyesali perbuatannya. Wahid sudah ditetapkan tersangka penerima suap dari napi.

Menurut Saut, pemberian suap kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin memang terkesan sudah biasa dilakukan yang bersangkutan. “Kalau lihat dari cerita yang kami pantau dari kemarin pagi sampai hari ini, memang ada kesan itu sudah terbiasa sehingga menjadi aneh kalau tidak dijalankan sama si pendatang (narapidana) barunya,” kata Saut saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

Wahid disebut tertawa -tawa saja saat diperiksa KPK. Lihat pula foto-foto pejabat di Kota Malang yang jadi pasien KPK. Apa kata masyarakat bila melihat gaya mereka saat diperiksa KPK? Dipastikan satu kata: PARAH!

Ada sejumlah OTT yang menjadi perhatian publik. Selain di Kota Malang, juga OTT terhadap anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih (EMS).

Mengapa OTT Eni disebut menarik perhatian? Sebab, OTT tersebut berkaitan dengan PLTU Riau-1, juga nilai suap yang mencapai miliaran. Untuk pejabat Kota Malang terkait jumlahnya yang massal, sedang kasus Eni nilainya yang besar dan menyangkut proyek vital.

“Diduga penerimaan kali ini (Rp 500 juta) merupakan penerimaan ke-4 dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Berikut ini daftar OTT KPK hingga 27 November 2018 seperti dikutip dari detik.com dan sejumlah sumber lain:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri
8. 27 Maret:
KPK menahan Wali Kota Malang Moch Anton. Selain wali kota, dua anggota DPRD Kota Malang juga ditahan.

9. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar

10. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono

11. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

12. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

13. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi

14. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

15. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

16. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi

17. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih

18. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

19. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen

20. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

21. 28 Agustus:
Hakim Ad hoc Tipikor Medan Merry Purba

22. September 2018
41 anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka KPK.

23. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba

24. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono

25. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

26. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

27. 26 Oktober:
8 Anggota DPRD Kalteng

28. 17 November:
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu

29. 27 November:
Dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan

Satu masalah utama yang disoroti KPK dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yakni soal integritas. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebut, maraknya korupsi kepala daerah dan hakim karena ada masalah di aspek integritas.

“(Perilaku korup kepala daerah dan hakim) nggak jauh-jauh, ini soal integritas,” kata Saut saat dimintai tanggapannya.

Menurut Saut, masalah integritas ini tak akan selesai jika hanya dikembalikan ke individu. Karena itu, KPK menitikberatkan kepada perbaikan sistem pengawasan.

“Ada banyak kordinasi, supervisi, pencegahan dan koordinasi, supervisi, penindakan dilakukan KPK, baik pada tingkat pusat dan daerah dengan menggunakan berbagai kegiatan atau acara, sistem, aplikasi Jaga, SPDP online, tunas integritas, alat peraga, guna menyadarkan perlunya menjauhi perilaku korup,” papar Saut.

Dalam bahasa KPK, integritas bisa dijabarkan dalam sembilan perilaku. Saut menyakini, jika pejabat pemerintahan memiliki sembilan perilaku, korupsi di Tanah Air dengan sendirinya akan hilang.

“Kalau dalam bahasanya KPK, 9 nilai-nilai integritas itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil. Kalau sembilan nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada semua rakyat dan pejabat, negara pasti cepat bersih,” jelasnya.

Namun, Saut menyadari aspek pencegahan saja tidak cukup untuk membangun integritas. Cara terbaik, sambung dia, tetap pada aspek penindakan.

“Cara yang terbaik membangun integritas adalah konsisten mencari bukti lalu menghukum pelaku atau menindak, mendidik dan memberi pemahaman tentang korupsi dan perlunya integritas,” terang Saut.

Namun demikian soal parahnya korupsi masih disangkal Presiden Jokowi. Bahkan Jokowi “berdebat” di media massa dengan capres Prabowo Subianto yang punya pandangan berbeda soal korupsi di Tanah Air. Prabowo menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4, namun Jokowi mengatakan sebaliknya.

“Dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi CPI ke angka 37, ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada,” kata Jokowi seusai Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2018 di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Jokowi menuturkan, dalam melihat pemberantasan korupsi harus bersandar pada data-data. Di mana corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi membaik pada tahun 2018 di angka 37.

Namun, Jokowi menyadari, dalam upaya pemberantasan korupsi tak hanya cukup terhadap aspek pencegahan. Capres petahana itu menegaskan, penegakan hukum tindak pidana korupsi juga harus dilakukan konsisten.

“Tapi membangun sistem dan membangun sistem pencegahan perlu juga dilakukan dua-duanya, perlu beriringan,” jelasnya.

Menurut Prabowo, maraknya korupsi di Tanah Air menjadi penyebab kemiskinan. Ketum Partai Gerindra itu berpendapat kasus korupsi di Indonesia sudah sangat parah karena sampai melibatkan kepala daerah bahkan hakim penjaga keadilan.

“Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut pendapat saya sudah seperti kanker stadium empat,” kata Prabowo saat menjadi pembicara utama dalam acara ‘The World in 2019 Gala Dinner’ di Hotel Grand Hyatt, Singapura, Selasa (27/11/2018).

Capres nomor 02 itu mengatakan, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, sambung Prabowo, pemberantasan korupsi bisa maksimal dengan membentuk pemerintahan bersih dan antikorupsi.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi,” papar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, untuk menciptakan pemerintahan bebas korupsi, butuh kepemimpinan yang tegas. “Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, tim yang disusun harus benar benar bisa dikendalikan,” paparnya. (hud/det/okz)

Express Your Reaction

Share Tweet