SURABAYA | duta.co – Catat! “Tahun ini, layanan jemaah haji makin mundur. Makin politis dan semrawut. Harus ada pembenahan dari hulu sampai hilir. Saya akan laporkan dugaan beloknya duit jemaah. Karena saya melihat sendiri pelayanan jauh dari profesional. Masih sangat keluargaisme, koncoisme, boloisme. Ini juga dikeluhkan orang dalam Kemenag RI. Mereka tidak kuasa menolak,” demikian H Tjetjep Mohammad Yasien (Gus Yasien) kepada duta.co, Jumat (21/6/24) pagi.
Sama! Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sendiri, pun melihat hal yang sama. Mereka segera mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. DPR menyoroti sejumlah masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, dari soal transportasi, menu makanan, pengalihan kuota tambahan haji reguler ke Ongkos Naik Haji atau ONH Plus, hingga rencana membentuk Pansus (panitia khusus) Haji. Serius?
Sementara, menanggapi evaluasi itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto, justru menilai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah ini berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, tidak ada waktu untuk membentuk Pansus.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan pelaksanaan ibadah haji lebih baik karena pada 2024 berlangsungnya puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar.
Sejauh ini, kata dia, tidak ada tragedi penelantaran dan penumpukan jemaah di Muzdalifah seperti tahun lalu. “Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jemaah bisa beribadah secara baik,” kata Yandri dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, 18 Juni 2024 oleh tempo.co.
Yandri menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) juga sangat politis. Ia melihat waktu terbentur masa reses. “Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu udah gak mungkin. Kalau untuk sekarang ya, karena sebentar lagi reses. Jadi itu sangat politis,” ujar Yandri saat diwawancara di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Rabu (19/6/2024).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis. Ia kemudian merujuk jadwal. “Masa reses sampai 17 Agustus, setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang,” ucap politisi PAN ini sebagaimana dikutip detik.com.
“Saya pantau dari awal, mulai pemberangkatan dari Tanah Air, lalu pemberangkatan kloter pertama sampai terakhir, dan puncaknya Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina), saya berkesimpulan pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu, ukurannya sangat jelas dan masyarakat gampang melihatnya,” tegas Yandri.
Penjelasan Yandri ini justru ditertawai Gus Yasien. Menurut pengacara yang tergabung dalam Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), sekaligus Penasehat Forum Santri Anti Korupsi (FORSAK), sangat tidak cukup menyimpulkan layanan haji dengan pantauan.
“Pak Yandri bilang: Saya Pantau dari Awal. Gimana? Problem haji itu kompleks. Tidak cukup dipantau, tapi perlu kajian mendalam. Jauhkan dari kepentingan politik. Tahun ini saya melihat makin politis. Layanan tambah semrawut. Antre toilet saja sampai 2 jam. Akhirnya harus pipis di pinggir tenda. Kasihan mereka. Sudah begitu kapasitas ruang sangat sempit. Ini makin mundur dari tahun lalu,” tegasnya.
Gus Yasien pun berjanji akan kirim surut ke KPK, Kejaksaan RI agar mengusut sejumlah kasus di Kemenag RI terkait duit haji. “Kalau Kemenag RI tidak becus, maka, sebaiknya masalah haji ini diurus lembaga tersendiri. Ini bagian dari usul kami,” pungkas Gus Yasien dengan nada serius. (mky)
