JAKARTA | duta.co – Tradisi baik yang sering disalahgunakan di negeri ini adalah pemberian award atau penghargaan. Sebab hal itu seringkali hanya untuk menyenangkan seseorang saja dengan motif tertentu. Bukan karena prestasi penerimanya sehingga memicu prokontra di masyarakat.
Misalnya dua penghargaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi. Selain pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Joko Widodo juga gelar sebagai Bapak Pariwisata Nasional. Hal serupa pernah terjadi di masa Orde Baru di mana ada gelar Bapak Pembangunan yang juga jadi polemik.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Joko Widodo. Menurut dia, penghargaan tersebut tidak sesuai dengan praktik kemerdekaan pers di lapangan.
“Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya 9 Februari 2019 sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin,” ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/2/2019).
Dia memberi contoh paling baru adalah isu pemberian remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali meskipun pada akhirnya Jokowi mencabut remisi itu. Pencabutan dilakukan setelah mendapat protes keras dari masyarakat. Fadli Zon juga menyoroti fenomena “blackout” terhadap pemberitaan yang merugikan Jokowi. Fadli mengatakan, hal itu membuat medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi pantas dikritik. Sebab sangat ironis.
Dia menyayangkan pemberian medali ini karena seolah menyanjung penguasa. Padahal, seharusnya lembaga pers harus mengedepankan fungsi kontrol mereka terhadap pemerintah. Tapi seakan pers dibungkam saat mengkritik Jokowi.
Ironi kedua malah disampaikan  Presiden Joko Widodo sendiri ketika mendapat penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Nasional dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Gelar yang diterima Jokowi itu disebut karena perhatian dan dukungannya terhadap sektor pariwisata nasional selama dia menjabat. Sebuah perhatian yang sudah seharusnya menjadi tugas seorang presiden.
Jokowi merasa penghargaan ini lucu lantaran bertepatan dengan harga tiket pesawat yang naik. Ia pun telah berjanji memanggil Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati untuk segera menyesuaikan harga avtur.
“Sebetulnya lucu juga dapat penghargaan Bapak Pariwisata tapi harga tiketnya (pesawat) naik,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Rakernas IV dan HUT ke-50 PHRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.
Kemudian ada Menteri menyampaikan masalah (larangan) rapat di Hotel, tapi yang jelas itu bukan (pernyataan) Presidennya,” kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan pengusaha hotel. Jokowi pun mengatakan, bahwa larangan rapat di hotel itu telah resmi dia cabut. Menurutnya, potensi dan pengembangan peluang pariwisata di Indonesia sangat besar yang dapat dimaksimalkan oleh pengusaha hotel.
Sama dengan Jokowi, sejumlah orang tertawa ketika dimintai tanggapan soal penghargaan itu. “Ya, itu dalam bahasa Jawa maunya ngatok, menjilat penguasa. Itu tradisi Orde Baru yang harus dibuang sebab rawan lobi-lobi yang berujung korupsi. Menjilat perilaku negatif. Bagi saya, sudah tugas dan kewajiban Pak Jokowi memajukan pariwisata sebab dia butuh pemasukan buat negara. Tapi pertanyaannya, apa benar dia berperan? Dan apa benar juga sektor pariwisata kita maju. Hal yang sama juga untuk medali pers itu, yang justru kebalikannya hahaha,” kata Wawan Setiawan, warga Yogyakarta, Senin malam. (kcm/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.