WAHIDIYAH : Jenderal Purn. Moeldoko bersama Romo Kyai Latif usai penutupan Mujahadah Kubro (Nanang Priyo)

KEDIRI | duta.co —  Jenderal Purn. Moeldoko  putra asli Kediri, dilahirkan di Desa Pesing Kecamatan Purwoasri, merasa dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Bagi Moeldoko, pesantren tidaklah asing begitu juga amalan Salawat Wahidiyah, yang berpusat di Ponpes Kedonglo Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ini.

Atas utusan Presiden Joko Widodo, saat ini maju dalam Pilpres berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin, Moeldoko menyampaikan salam hangat atas apa yang selama ini dilakukan Yayasan Perjuangan Salawat Wahidiyah sejalan dengan program pemerintah. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan penutupan acara Mujahadah Kubro digelar Minggu malam (31/03/2019).

“Bapak Presiden menyampaikan salam hormat dan salam hangat kepada pengamal Wahidiyah. Beliau menyampaikan pesan, tradisi pesantren untuk dipertahankan karena bagian membangun karakter yang kuat,” ungkapnya.

Diterangkan Moeldoko, bahwa pemerintah saat ini sedang menggodok UU terkait keberadaan pondok pesantren. Harapannya mampu dalam konteks kenegaraan, menjaga persatuan dan kesatuan.

“Tentunya dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi. Jangan karena pesta demokrasi, kita justru menjadi permusuhan,” ucapnya di hadapan wartawan didampingi Romo KH Abdul Latief Madjid, Pimpinan Umum Perjuangan Salawat Wahidiyah.

 Mantan Panglima TNI ini, juga menanggapi pernyataan disampaikan Prabowo Subianto saat debat Pilpres digelar Sabtu malam, bahwa keberadaan pertahanan dan keamanan bagian dari sub sistem terkecil dalam kenegaraan.

“Mau membangun kekuatan seperti apa, harus mengetahui perkembang tekhnologi, biografi dan kebutuhan,” jelasnya.

Bila semua arahnya ke pertahanan, maka, diterangkan Moeldoko, tidak perlu dilakukan pembangunan infrastruktur.

“Bahwa Bapak Presiden selalu ngomong pertimbangan pembangunan skala prioritas yaitu infrastruktur. Bila untuk pertahanan, jadi gak ada pembangunan fisik atau non fisik,” terangnya.

Moeldoko selain menjabat Kepal Staf Kepresidenan, juga menjabat Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.  “Oh ya, saya sebagai TKN, menyikapi atas kejadian di Garut (Polisi yang merasa ditekan untuk memenangkan Jokowi-Kiai Ma’ruf red.), bahwa sesuai disposisi dibuat Kapolri, seluruh anggota Polri wajib netral dalam Pemilu Serentak ini,” ujarnya.

Hendro T Subiyantoro. (FT/IST)

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi Jawa Timur, Hendro T Subiyantoro menyambut baik. Menurut Mantan Pengurus PW GP Ansor Jatim ini, sudah seharusnya Polri, TNI, ASN  bersikap netral, karena mereka ini dibayar dengan uang rakyat.

“Karenanya, kalau ada yang coba-coba menggiring rakyat untuk memilih salah satu paslon, tidak peduli polisi, jangan ragu untuk menolak. Rakyat sekarang sudah cerdas, tak mau dibujuki. Jika perlu, catat siapa dia?,” jelas lelaki yang juga mantan Ketua PMII Jawa Timur ini. (nng)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.