SIDOARJO | duta.co – Keresahan pelaku usaha, terutama pedagang kaki lima (PK5) di Jalan Gaya Pepelegi Desa Pepelegi, Kecamatan Waru – Sawotratap, Kecamatan Gedangan, semakin dirasakan setelah rumor akan adanya penertiban (pembongkaran) terhadap tempat usaha mereka. Untuk mencari solusi dan harapan, puluhan warga dan para pedagang menggelar doa bersama di Komplek Ruko Gateway, Jl. Raya Pepelegi Waru pada Senin malam (17/2/25).
Sebelumnya, diberitakan pelaku usaha, khususnya pedagang kaki lima (PK5) di Pepelegi – Sawotratap, Kecamatan Gedangan, melakukan protes terkait wacana pembongkaran tempat usaha mereka. Protes ini semakin berkembang setelah adanya penolakan dari warga, khususnya pelaku usaha/pedagang.
Protes ini dipicu setelah para PK5 menerima surat pemberitahuan mengenai pelanggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (BBWS Brantas), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, serta Satpol PP Sidoarjo, yang menginformasikan bahwa usaha mereka akan dilakukan pembongkaran mandiri.
Pak Buyung, yang akrab disapa Daeng Siruah, kepada duta.co, Senin malam (17/2/25), mengungkapkan, kegiatan doa bersama ini diadakan agar saudara-saudara kami bisa tenang dan tidak tertekan dengan surat pemberitahuan peringatan.
“Kami sebagai pengurus sudah berkali-kali melayangkan surat, tetapi belum ada jalan keluar, dalam arti mediasi tidak ada sama sekali. Kedua, kami berdoa semoga para pemimpin yang baru dilantik di seluruh Indonesia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi orang yang amanah, dan mengerti kepada orang-orang kecil. Seperti yang dikatakan bapak penasihat, bagaimana PKL bisa naik kelas. Jangan sampai mereka lulus sekolah, tetapi malah dibubarkan. Ibaratnya begitu,” terang Daeng Siruah.
Masih menurut Pak Buyung, mengenai pemberitahuan pelanggaran yang sampai ke sempadan ini dengan berbagai undang-undang.
“Kami orang kecil tidak tahu undang-undang, yang kami tahu hanya mencari nafkah. Adapun aturannya, seharusnya pemerintah yang menata dan memberitahu kami dengan baik. Harapan kami, tolong perhatikan orang kecil,” pungkas Daeng Siruah.
Terpisah, Tito Pradopo, yang akrab disapa Bung Tito, kepada wartawan mengatakan, “Kami berharap ada solusi untuk para PK5. Di sini kan ada tempat, ya, dan CSR. Kalau membangun untuk teman-teman PKL, itu bisa dan mereka bisa dibina oleh koperasi,” harapnya.
“Saya kira itu solusi terbaik, supaya PKL bisa naik kelas dan mereka perlu pembinaan. Jangan langsung digusur (dibongkar), karena teman-teman seperti Kepala Satpol PP Pak Yany Setyawan, Bu Fenny, dulu berjuang bersama terkait masalah anak dan perempuan. Apalagi Pak Bandi, yang sangat memperhatikan orang-orang kecil. Sangat tidak mungkin beliau-beliau ini tega,” kata Bung Tito.
Lanjut Bung Tito, “Mungkin informasi dari Balai Besar (BBWS Brantas) di sana yang keliru. Jangan sampai PKL dibenturkan oleh aparat, karena yang kita butuhkan adalah solusi dan mediasi,” pungkasnya. (loe)
