SURABAYA | duta.co – Usai coblosan bukan malah tentram, sebaliknya tensi politik makin meninggi. Umat Islam harus dibuat sejuk. Setelah digelar Ijtima Ulama III di Bogor, Jawa Barat, kini muncul Multaqo Ulama atau kesepakatan para ulama, habaib dan cendikiawan muslim Indonesia perdana, di Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat (3/5) malam.
“Ini bagus. Dua-duanya diperlukan. Ijtima Ulama III menunjukkan betapa para ulama memiliki kepedulian tinggi terhadap kemunkaran, kecurangan dalam Pilpres 2019. Ini penting karena nasib masa depan bangsa. Sementara Multaqo Ulama merekomendasi gerakan konstitusional, jaga NKRI. Ini jalan yang harus dilalui,” tegas H Agus Soalchul A’am, Ketua Barisan Santri dan Kiai Nahdliyin (BKSN) kepada duta.co, Sabtu (04/5/2019).
Seperti diberitakan, Multaqo Ulama yang dihadiri tokoh serta ulama dari Nahdatul Ulama serta Muhammadyah ini merekomendasikan delapan (8) kesepakatan. Rekomendasi itu diteken KH Maemoen Zubair, KH Buya Muhtadi, Prof KH Said Aqil Siradj, Prof Nazaruddin Umar, KH Ma’ruf Hidayat, Gus Muwafik, Habib Salim bin Jindan dan KH Anwar Iskandar.
Delapan kesepakatan tersebut yakni, pertama meminta untuk kembali kepada kesepakatan para pendiri bangsa bahwa bangunan kenegaraan yaitu NKRI serta dasar negara Pancasila.
“Pertama kami menegaskan kembali ijma atau kesepakatan para pendiri bangsa yang di dalamnya termasuk para alim ulama terkemuka, bahwa bentuk bangunan kenegaraan yang sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Indonesia adalah NKRI.”
“Adapun dasar negara yang sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin diatas adalah Pancasila. Dalam kaitan ini kami meneguhkan kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila yang ternyata bersesuaian dengan ajaran Islam,” demikian KH Ma’ruf Hidayat di depan ratusan peserta yang hadir.
Yang kedua adalah meminta kepada umat muslim di Indonesia untuk tetap menjaga kedamaian selama bulan Ramadan. “Kami mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 2019 sama-sama meningkatkan ukhuwah islamiyah, menjalin silaturahim, menghindari fitnah dan saling memaafkan rekonsiliasi,” jelasnya seperti dikutip rmol.co.
“Ketiga, mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan perdamaian dan yang kondusif dengan mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain daripada menonjolkan perbedaan yang sifat kontraproduktif sehingga kita selama dan sesudah Ramadhan akan mampu menjalankan ibadah dengan kualitas yang lebih baik disertai keberkahan dari Allah subhanahu wa ta’ala,” lanjutnya.
Keempat, mengajak kepada umat muslim di Indonesia untuk untuk menghindari dan menangkal aksi-aksi provokasi dan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menggangu berlangsungnya ibadah di bulan suci ramadhan.
Kelima, mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa mentaati tata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI sebagai hubungan yang kondusif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah hal ini sangat jelas diajarkan di dalam tradisi agama Islam.
Keenam, mengajak kepada umat Islam untuk tidak terpancing terhadap aksi inkonstitusional yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketujuh, meminta kepada umat Islam di Indonesia untuk berlomba dalam kebaikan didalam berbagai bidang teknologi dan informasi yang dapat mengentaskan kemiskinan serta mengejar ketertinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedelapan, meminta kepada umat Islam untuk melakukan sosialisasi tentang Multaqo yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak dua kali dalam tahun 2019 ini.
Nahi Munkar Lebih Berat
Menurut Gus A’am Wahib, panggilan akrabnya, ajakan Multaqo Ulama ini sangat bagus. Bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, beramal sebaik-baiknya. Hindari aksi-aksi inkonstitusional dan jauhi fitnah.
“Saya kira, semua sepakat seperti itu. Itu namanya amar ma’ruf. Mengajak ke jalan yang baik. Tetapi, tugas ulama tidak hanya amar ma’ruf, ada perintah nahi munkar dan itu melekat menjadi satu bagian dengan amar ma’ruf. Cuma nahi munkar memang lebih berat,” jelas Gus A’am Wahib, cucu pendiri NU Almaghfurlah KH Wahab Chasbullah ini.
Masih menurut Gus A’am, Pilpres 2019 harus disikapi dengan cermat. Terutama terkait kecurangan yang masif. “Bagaimana kita menyikapi kemunkaran, kecurangan Pilpres 2019 yang cetho welo-welo? Apakah kita diam saja? Ini masalahnya. Karenanya, kalau ada people power harus dilakukan sesuai dengan konstitusi. Dan, itu dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih lanjut Gus A’am menjelaskan, bahwa, ulama yang menggelar Ijtima Ulama III di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5) kemarin juga tidak ingin ada aksi inkonstitusional. Tetapi, mereka juga tidak mau negara ini dibuat mainan, dengan modus Pilpres curang.
“Saya hadir di Ijtima Ulama III. Saya menyaksikan mereka ini prihatin melihat kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Dan ini menjadi tanggungjawab kita semua. Kalau ulamanya diam, lalu siapa yang mengingatkan?” tanyanya.
Cucu pendiri NU ini kemudian mengkritisi oknum pengurus NU yang dinilai larut dalam kepentingan penguasa. “Tolong ditulis. Sekarang ini oknum pengurus NU sudah begitu jauh menyeret NU demi kepentingan kekuasaan. Mereka tidak peduli benar atau salah. Tidak sadar, begitu kekuasaan itu jatuh, NU akan merasakan akibatnya,” tegasnya. (mky)
