Tim SAR dan relawan mengevakuasi korban tewas akibat terjangan banjir yang melanda pasca tsunami.
PANDEGLANG | duta.co – Pascatsunami menerjang pesisir Banten, warga di Kecamatan Labuan, Pandeglang, dikagetkan dengan datangnya banjir setinggi 10 cm hingga 150 cm. Hidup mereka dalam pengungsian pun semakin menderita. Apalagi bantuan belum juga sampai ke warga korban tsunami.
Kepala BPBD Kabupaten Pandegalng Asep Rahmat mengatakan, banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi sejak semalam dan ditambah air laut naik hingga permukiman warga. “Air masuk ke permukiman sejak dini hari tadi di beberapa titik di Kecamatan Labuan,” kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (26/12/2018).
Titik tersebut seperti di BTN Sentul Desa Teluk, Kampung Pangusepan dan Kampung Masjid Desa Labuan serta di Kampung Sukarame, Kampung Lor, Kampung Cicadas, Kampung Padasuka, Kampung Sukahati, Kampung Makui Dalam di Desa Karang Anyar.
Salah satu warga Kampung Makui, Eneng (22) mengatakan, hujan yang terjadi sejak semalam mengakibatkan banjir dengan ketinggian hingga mencapai dua meter di beberpa titik di Kecamatan Labuan. Ketinggian sampai satu setengah meter, kalau hujan enggak berhenti bisa bisa naik lagi,” kata Hamdan.
Akibat banjir, sekitar 500 rumah warga terendam banjir dan 700 Kepala Keluarga terpaksa mengungsi ke dataran lebih tinggi atau ke posko-posko Tsunami. Berdasarkan pantauan, hingga saat ini wilayah Kabupaten Pandeglang masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
Tsunami yang terjadi di Selat Sunda membuat sejumlah daerah di Kabupaten Padeglang, Banten sulit diakses dan terisolir. Salah satunya, Kecamatan Sumur. Ini lokasi paling parah terdampak tsunami tersebut. Ribuan orang harus mengungsi.
“Yang paling banyak meninggal di Sumur. Ada 63 orang meninggal per Selasa 25 Desember 2018 dan hampir 8.000 orang harus kita tolong,” sebut Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan di Sumur, Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018).
Ada 7 desa yang paling parah kondisinya, antara lain Ujung Jaya, Taman Jaya, Cigarondong, Tunggal Jaya, Kertamukti, Kertajaya, dan Sumber Jaya. Lokasi ketujuh desa itu berdekatan dengan kawasan Ujung Kulon.
Petugas SAR pun mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi di kawasan Kecamatan Sumur. Namun, tim SAR terus berupaya menjangkau Kecamatan Sumur meski akses ke lokasi tidak mudah untuk dilalui.
BNPB menyebut masih ada 6 desa di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten masih belum terjangkau petugas atau masih terisolir karena jalanan menuju daerah tersebut sempat terputus. Kini keenam desa tersebut masih membutuhkan bantuan.
“Daerah yang terdampak saat ini belum semuanya bisa dijangkau petugas. Khususnya di Kecamatan Sumur paling ujung dari Pandeglang. Di sini sempat akses menjadi putus sejak pertama karena banyak jalan dan jembatan yang rusak karena terjangan tsunami juga akibat material yang dibawa tsunami,” kata Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Selasa (25/12).
Sebenarnya beberapa tempat dalam kondisi normal namun jalanan banyak yang rusak. Kecamatan Sumur terdapat 7 desa yang semuanya berada di pinggir pantai. Namun yang baru bisa terjangkau oleh tim gabungan adalah Desa Tamanjaya, di dusun Paniis dan Tanjung Male. Sementara 6 desa lainnya belum terjangkau tim gabungan dan masih terisolasi serta membutuhkan bantuan.
“Tim evakuasi masih melakukan pencarian, mendirikan rumah sakit lapangan di sana, menangani pengungsi. Sementara 6 desa yang belum tersentuh Desa Cigorondong, Kertajaya, Sumberjaya, Tunggajaya, Ujungjaya, Kerta Mukti masih memerlukan bantuan,” kata Sutopo.
Sementara itu, di hari ketiga penanganan tsunami kemarin, BNPB mencatat 429 orang meninggal dunia dan 1.485 luka-luka serta ratusan bangunan rusak. “429 orang meninggal, 1.485 orang luka-luka, 154 orang hilang, 16.082 orang mengungsi,” terang Kapusdatin BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
“882 rumah rusak, 73 penginapan rusak dan 60 warung rusak. 434 perahu dan kapal rusak, 24 kendaraan roda 4 rusak, 41 kendaraan roda 2 rusak, 1 dermaga rusak, dan 1 shelter rusak,” imbuhnya.
Terserang Penyakit
Memasuki hari keempat pascabencana tsunami di Kabupaten Serang dan Pandeglang, Banten, ribuan masyarakat terpaksa mengungsi di berbagai tempat pengungsian sejak hari pertama.
Para pengungsi ini mulai terserang berbagai penyakit, sepeti inspeksi saluran pernapasan akut, gatal-gatal, penyakit lambung, diare dan yang lainnya. Sayangnya, saat ini obat-obatan masih minim dan tim medis masih sedikit.
Salah satu tim medis di Posko Pengungsian warga Carita, Pandeglang, Thomas Basokro mengataan, dari hari kedua pasca kejadian kebutuhan pengungsi seperti makanan sudah terpenuhi.
Posko Kesehatan di Kampung Pasanggrahan yang baru dibuka sejak kemarin saja ratusan pengungsi mengeluhakn ulai terserang penyakit seperti batuk, pusing, gatal, pilek.
“Baru beberapa jam saja membuka posko kesehatan sudah 70 sampai 75 orang pengungsi dilayani, itu baru dibuka yah,” ujar Baskoro.
Bahkan, sejumlah pengungsi yang memiliki penyakit khusus mulai kesulitan mendapatkan obat, akibatnya penyakitnya sedikit-demi sedikit mulai kambuh. “Ada juga beberapa pasien memiliki obat pribadi karena ada musibah ini akhirnya tidak dibawa dan mulai menderita darah tinggi,” katanya.
Untuk itu, dia mengimbau kepada para pengungsi agar menjaga kesehatannya. Apalagi, hujan terus mengguyur daerah terdampak bencana tsunami.
Anggaran Terus Turun
Kondisi ini menjadi ironis ketika anggaran untuk bencana semakin diturunkan di era Pemerintahan Jokowi, sementara korban bencana semakin bertambah banyak. ‎Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) ‎sebelumnya mengeluhkan dana yang diterima dari APBN 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Kepala Pusat dan Informasi Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ‎mengatakan‎, dana APBN yang diterima BNPB pada tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun untuk gaji pegawai dan kegiatan penanggulangan bencana.
“Tah‎un depan, dana dari APBN berkurang menjadi Rp 748 miliar, ini menjadi ironi, di satu sisi bencana meningkat, dananya ternyata berkurang,” tutur Sutopo di kantornya, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Menurut Sutopo, dalam menangani bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, BNPB juga mendapatkan dana cadangan yang berada di Kementerian Keuangan sebesar Rp 4 triliun dan dibantu dari APBD. ‎”Tahun depan dana cadangan diperkirakan sama, di daerah juga ada APBD (untuk menangani bencana) tapi itu sangat terbatas, rata-rata 0,02 persen, apalagi mendekati Pilkada, dananya pasti berkurang,” papar Sutopo.
Supoto mengatakan, kebutuhan ideal BPNP untuk menangani bencana dengan cepat yaitu senilai Rp 15 triliun, tetapi hal ini tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan pemerintah‎. “Idealnya itu Rp 15 triliun, jadi begitu rumah hancur (kena bencana alam), kita buat stimulus, kasih (dana ke warga), tapi sekarang nunggu dulu tahun depan, belum cair dananya, di sana (lokasi lain) ada bencana lagi, inilah yang menyebabkan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara cepat,” tutur Sutopo.
Kali ini, ketika tsunami mengamuk lagi merenggut ratusan korban tewas, Sutopo mengeluhkan lagi dana untuk bencana yang terus turun jumlahnya.
Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran mitigasi bencana untuk tahun 2019 mengalami penurunan. Tercatat, anggaran BNPB tahun 2019 adalah Rp 610 miliar, sedangkan 2018 selisih 90 miliar lebih besar, yaitu Rp 700 miliar.
Sutopo mengatakan, dengan anggaran yang terus menurun sulit dilakukan mitigasi bencana yang memadai. Padahal, di satu sisi, ancaman bencana terus meningkat.
“Rp 610 miliar untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia tentu sangat berkurang. Jadi sistem peringatan dini bencana di Indonesia itu masih jauh dari memadai,” kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).
Menurut Sutopo, hal yang penting saat ini adalah peningkatan pengetahuan mitigasi bencana untuk masyarakat. Namun, hal ini hanya bisa dilakukan sepanjang anggarannya memadai. Sedangkan anggaran yang ada saat ini, menurut Sutopo, masih sangat kurang dibandingkan dengan sejumlah ancaman bencana. Mulai dari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lainnya.
Di banyak daerah, anggaran mitigasi juga sangat kecil, yaitu sebesar 0,002 persen dari APBD. Padahal, idealnya, anggaran mitigasi bencana untuk daerah bisa mencapai 1 persen dari APBD. “Untuk tsunami perlu melanjutkan program peringataan masterplan yang dulu pernah dilakukan 2012 kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana. Demikian juga kita perlu masterplan penanganan banjir, erupsi, longsor,” ujar Sutopo. “Kalau kita lihat politik anggaran, tidak mendukung penanggulangan bencana karena anggarannya kecil,” sambungnya. (det/kcm/okz)