SURABAYA | duta.co – Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang juga anggota DPR RI dari Komisi III, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi benar-benar tidak menyangka, bahwa, pernyataannya justru melukai warga Madura terkait narkoba.
Ia pun buru-buru minta maaf dan mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan di depan pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Narkoba Mabes polri. “Saya Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, anggota DPR RI dari Komisi III. Saya ingin menyampaikan dua hal,” demikian disampaikan Aboe Bakar dalam tanyangan video pendek yang terlihat duta.co, Senin (13/4/26).
“Satu, saya memohon maaf atas kata-kata saya, yang mungkin sangat menyakitkan para ulama (kita) di Madura mau pun pondok pesantren. Dan saya secara pribadi dari hati yang dalam, merasa bersalah atas kata-kata saya, dalam pertemuan dengan pimpinan BNN dan Direktur Narkoba Mabes (Polri). Saya minta maaf, minta maaf, sekali lagi, minta maaf,” jelasnya.
Yang kedua, katanya, “Saya ingin klafirikasi kata-kata saya, yang saya inginkan sebenarnya adalah (dari keinginan saya): Wahai para pimpinan lembaga narkoba BNN, mapun Dir Narkoba Mabes Polri, bantulah! Gerakan peredaran narkoba yang masuk ke pesantren (ini) menganggu para ulama-ulama kita. Ini sangat membayahakan.”
“Itu yang saya harapkan: semoga dengan bantuan para pimpinan-pimpinan keamanan narkoba di Republik kita ini, para pengedar yang bisa bermain dengan leluasa kepada markas-markas ulama kita dan pesantren kita yang, dengan mudah ini, bisa mengganggu aktivitas dakwah kita. Inilah yang mungkin klarifikasi saya. Sekali lagi saya pribadi, atas nama hati yang dalam, Aboe Bakar Al Habsyi meminta maaf kepada ulama-ulama kita sekalian dan murid-murid di pesantren,” tegasnya.
Sementara, menanggapi hal tersebut, Majelis Persaudaraan dan Persatuan Masyarakat Madura (MPPM) menyatakan menghargai adanya klarifikasi dan permintaan maaf tersebut. Namun, MPPM menilai permintaan maaf itu tidak menghapus dampak dari ucapan yang sebelumnya telah melukai perasaan ulama dan masyarakat Madura.
Ketua Umum MPPM, H Bung Muhdar, menilai permintaan maaf tersebut merupakan langkah yang baik untuk meredakan polemik yang sempat muncul di tengah masyarakat. “Kami menghargai klarifikasi dan permintaan maaf yang sudah disampaikan. Yang kami tolak sejak awal adalah generalisasi terhadap ulama, pesantren, dan masyarakat Madura,” ujar H Bung Muhdar sebagaimana diunggah mppmnews.id.
Menurutnya, jika memang terdapat oknum yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka penegakan hukum harus diarahkan kepada oknum tersebut, bukan dengan menyeret nama ulama, pesantren, dan Madura secara umum. “Kalau memang ada oknum, proses oknumnya. Tetapi jangan sampai nama ulama, pesantren, dan masyarakat Madura ikut terbawa,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPPM, Abdul Kholik, berharap polemik ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, khususnya yang menyangkut nama daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan.
“Yang penting sekarang sudah ada klarifikasi. Semoga ke depan tidak ada lagi pernyataan yang bisa dipahami sebagai generalisasi terhadap ulama, pesantren, dan masyarakat Madura,” kata Abdul Kholik sembari menegaskan bahwa MPPM mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika, termasuk perlindungan terhadap pesantren dan generasi muda dari bahaya peredaran narkoba.
Kini warga Madura bergerak ke Surabaya. Dalam flyer tersebar, Selasa dan Rabu mereka akan mengepung Kantor PKS Sur abaya untuk minta klarifikasi. “Kita terdiri dari ribuan warga Madura. Gempur Kantor PKS Jatim dan Surabaya, kita datang untuk minta klarifikasi dan menuntut penegakkan hukum,” kata salah seorang warga Madura kepada duta.co. (net)
