Keterangan foto jabar.pikiran-rakyat.com

SURABAYA | duta.co – Salah satu keputusan Presidium MLB NU di Cirebon yang berlangsung 8-9 September 2024, adalah mendesak pemerintah agar membekukan SK PBNU Tahun 2024. Ini tersampaikan dalam konferensi pers di Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, Senin (9/9).

“Kami telah meminta Kemenkum HAM untuk membekukan SK PBNU tahun 2024 karena pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan PBNU,” demikian disampaikan KH Ahmad Syamsul Rizal, salah satu yang hadir dalam pertemuan jejuluk Konsolidasi Nasional itu.

Usulan pembekuan PBNU ini menjadi bahasan serius warga nahdliyin Surabaya. Sebagian melihatnya ‘mimpi’, tetapi, sebagian lagi percaya bahwa pembekuan PBNU bisa menjadi kenyataan. Bagi yang serius mengingat lepasnya PKB dari deklaratornya, Gus Dur.

“Gus Dur saja bisa minggir, apalagi Gus Yahya (Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf red). Almaghfurlaha Nyai Lily (Nyai  Lily Khadidjah Wahid red,) bisa di PAW (Pergantian Antar Waktu), apalagi Gus Men,” demikian guyonan warga NU Surabaya.

Yang jelas, dalam unggahan media online,  salah satu keputusan Konsolidasi Nasional Presidium MLB NU itu menetapkan kepanitiaan pra dan MLB NU diisi oleh Imam Jazuli sebagai Ketua SC, Sekretaris 1 Abdussalam Shohib, Sekretaris 2 Aguk Irawan, Ketua OC Imam Baehaqi, Sekretaris OC Fahmi Basya, dan Bendahara Nashruddin.

Sebagaimana kabar antaranews.com, Presidium Penyelamat Organisasi dan Musyawarah Luar Biasa Nahdlatul Ulama itu, melalui Konsolidasi Nasional, memutuskan meminta pemerintah membekukan SK kepengurusan Pengurus Besar NU.

Presidium meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Umum, untuk membekukan SK Pencatatan dan Pengesahan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan PBNU sebagaimana tercatat dalam: AHU-0001097.AH.01.08.Tahun 2024. Alasannya pelanggaran-pelanggaran berat PBNU.

Selanjutnya, konsolidasi nasional itu mendelegasikan Fahmi Basya, Ahmad Rosikh, Wahono, Dimyati, Sholahuddin Azmi, dan Jakfar Shodiq untuk mendatangi Kemenkumham, dan menyampaikan permintaan Presidium untuk membekukan SK Menkumham PBNU tahun 2024.

Keputusan ketiga, hotline atau saluran siaga pengaduan yang dibuat untuk menerima pengaduan, kritik, dan saran dari struktur dan kultur NU se-Indonesia akan tetap dibuka hingga batas waktu diselenggarakannya MLB NU.

Sebelumnya, Presidium telah menerima pengaduan, kritik, dan saran dari 28 provinsi, 326 kabupaten/kota, dan 11 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, yang turut memberikan dukungan agar MLB segera diselenggarakan.

Presidium akan menyelenggarakan Pra-MLB pada akhir September atau awal Oktober 2024 dengan mengundang Pengurus Wilayah NU se-Indonesia. (mky,antaranews.com)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry