
SURABAYA I duta.co – Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan klarifikasi keras sekaligus membeberkan kejanggalan proses pengambilan keputusan yang akhir-akhir ini mengguncang tubuh Nahdlatul Ulama. Kepada para Mustasyar dan Kyai Sepuh, Gus Yahya menyampaikan jawaban lengkap atas tuduhan yang diarahkan kepadanya beserta setumpuk dokumen pembuktian.
Dalam pertemuan Tebuireng Jombang pada Sabtu (6/12/2025), Gus Yahya mengklaim bahwa sejumlah keputusan yang diambil oleh pihak Rais Aam dan rapat harian Syuriyah menyimpang dari prosedur, menyalahi kewenangan, dan merusak tatanan organisasi.
“Rapat harian Syuriyah melakukan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi. Itu pelanggaran fundamental. Bahkan sampai hari ini saya dicegah untuk menjawab langsung. Keputusan yang lahir dari proses bermasalah otomatis menimbulkan masalah beruntun, surat edaran bermasalah, rapat pleno bermasalah, bahkan pengambilalihan jabatan pun bermasalah,” ujar Gus Yahya usai pertemuan.
Teladan KH. Hasyim Asy’ari: Kekuasaan Harus Tunduk pada AD/ART
Gus Yahya mengingatkan bahwa para muassis, terutama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, membangun NU dengan kesadaran bahwa pengaruh personal tidak boleh mengalahkan aturan organisasi.
“Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari itu supreme kiai, pengaruhnya luar biasa. Tapi beliau tetap membuat AD/ART yang membatasi wewenangnya sendiri sebagai Rois Akbar. Itu pesan jelas: tatanan harus dijaga, bukan dipreteli seenaknya,” ujar Gus Yahya.
Ia menyebut bahwa jika NU dikelola berdasarkan keputusan sepihak tanpa prosedur, maka itu berarti NU dibawa mundur 100 tahun ke belakang, ke situasi sebelum organisasi ini berdiri.
Merespons klaim bahwa pergantian struktural dan rapat pleno tanggal 9 Desember adalah sah, Gus Yahya menjawab bahwa jika dasar keputusannya saja cacat dan diambil lewat mekanisme yang tidak sah, maka semua turunannya otomatis cacat. “Ini logika elementer organisasi. Menutup mata terhadap ini sama saja pura-pura,” ungkapnya.
Siap Islah, Tapi Tidak Akan Diam bila AD/ART Digerus
Gus Yahya menegaskan sikap terbuka terhadap rekonsiliasi, tetapi menolak segala bentuk pengabaian terhadap konstitusi NU.
“Kami siap islah kapan saja. Tapi jangan paksa kami menerima proses yang menyalahi konstitusi jam’iyah. NU ini bukan milik perseorangan, bukan alat kuasa. Ini tanzim yang dibangun dengan darah dan akal para pendiri,” tegasnya.
Gus Yahya mengaku akan berkordinasi dengan para kiai sepuh, PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk memastikan NU tetap berada pada rel konstitusional. (zi)





































