SURABAYA | duta.co – Masih ingat isi buku ‘Kesimpulan Tebuireng’? Itulah kesimpulan para masyayikh yang tergabung dalam KK1926 (Komite Khittah 1926) NU (Nahdlatul Ulama) yang diinisiasi almagfhurlah KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah).
KK1926 NU atau akrab dengan disebut KKNU, muncul setelah para tokoh mencermati PBNU yang (dinilai) lebih miring ke politik praktis. KKNU berharap jamiyyah konsentrasi pemberdayaan umat, civil cociety.
“Sekarang, buku itu sangat penting sekali, karena, faktanya NU justru dinilai lebih berpolitik praktis. Pertemuan kader-kader NU FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kemarin menandakan keresahan di tubuh NU makin kuat,” demikian aktrivis KKNU, H Nur Hadi ST, kepada duta.co, Minggu (21/1/24).
Hal yang sama disampaikan H Mukhlas Syarkun. Menurut Gus Mukhlas, panggilan akrabnya, semenjak KH Ma’ruf Amin dicalonkan menjadi Cawapres berpasangan dengan Jokowi, Gus Sholah (KH Salahuddin Wahid) sudah mewanti-wanti, bahwa, itu bukanlah produk organisasi NU.
“Kalau tidak ditegaskan begitu, bisa berbahaya bagi NU. Ini sudah diantipasi oleh Gus Sholah, Cak Anam (Drs Choirul Anam). Lalu terbentuklah KKNU. Dan terus melakukan halaqah-halaqah di berbagai daerah. Sampai kemudian terbit buku ‘Kesempulan Tebuireng’,” tegasnya.
Kini, muncul gerakan yang sama. Adalah Jaringan Nasional Pengawal Khittah NU (JNPK NU). Mereka menggelar diskusi tentang NU, Khittah 1926 dan Civil Society, Sabtu 20 Januari 2024 di Gedung FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Mereka membahas arah perkembangan gagasan “Kembali ke Khittah 1926” di Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Gagasan ini adalah keputusan Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, yang dimotori KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan tokoh-tokoh lain sezaman, yang merupakan para penggerak penting Khittah NU pada masa itu.
Interpretasi atas gagasan “Kembali ke Khittah 1926” selalu dinamis, tergantung konteks waktu. Diskusi publik yang dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis NU yang berada dalam Jaringan Nahdliyin Pengawal Khittah NU (JNPK-NU) ini, dimaksudkan untuk menemukan makna paling ideal untuk konteks Indonesia dewasa ini, yang sejak tahun 1998 memutuskan untuk mengarus-utamakan demokrasi.
Dengan menimbang berbagai peristiwa yang berkembang belakangan, diskusi publik ini menghasilkan sembilan rekomendasi. Pertama, Politik adalah bagian dari tujuan NU sebagai jam’iyah. Tidak mungkin dan tidak ada manfaatnya memisahkan urusan politik dari NU.
“Tapi urusan politik itu harus dikelola untuk kemaslahatan umum, bukan untuk mendukung kekuasaan atau kandidat tertentu. Dalam hal ini, NU harus menjaga kemandirian politik dan kemandirian ekonomi, agar perkembangan dan inovasi di jam’iyah ini tidak tergantung pada uluran tangan penguasa,” tulis JNPK NU.
Kedua, Khittah NU, yang menyatakan NU bukan partai politik dan bukan underbouw partai politik, adalah rujukan moral sekaligus rujukan formal dalam tindakan politik NU. Khittah NU adalah bagian dari AD/ART NU. Penyelenggaraan NU tidak boleh menyimpang dari Khittah NU. Karena bukan partai politik dan bukan underbouw partai politik, maka NU tidak boleh digunakan sebagai alat pemenangan kandidat presiden dalam pilpres.
Ketiga, NU harus menghindari politik transaksional yang bersifat jangka pendek, dan lebih fokus pada politik moral untuk memberi warna pada peradaban bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan. Peradaban ini dimulai dari penguatan moral, dan moral itu dilandasi oleh nilai ke-NU-an yang diwariskan oleh para muassis, di mana NU menjadi penengah dalam konfil-konflik politik yang muncul di negeri ini, dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk tidak menjadi bagian dari konflik politik manapun. Langkah-langkah politik NU harus didasarkan pada nilai-nilai keulamaan untuk diabdikan pada kepentingan ummat.
“Dengan cara itu, NU bisa terus memainkan peran sebagai bengkel kemanusiaan, untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa,” jelasnya.
Keempat, Dalam upaya mengelola kepentingan politik praktis dalam pemilu, NU harus menghindari langkah politik langsung, dan lebih menggunakan partai politik sebagai alat utama. Untuk itu, NU perlu mengupayakan perbaikan dan penegasan hubungannya dengan partai-partai politik yang menjadi saluran aspirasi warga NU.
Kelima, NU harus memainkan fungsi pengawasan kekuasaan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menguatkan demokrasi dengan mendorong pengawasan publik dan menjaga ketersediaan oposisi politik yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
Keenam, NU perlu fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, baik di lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, juga kewargaan. NU harus menjadi agen pendidikan politik kewargaan di ranah akar rumput, yang selama ini cenderung terabaikan. Semua pengurus harian, Banom-Banom dan Lembaga-Lembaga/Lajnah-Lajnah di NU harus menjadi ujung tombak pendidikan emansipasi dan kesetaraan gender, dan tidak menjadi mesin politik semata-mata.
Ketujuh, Upaya perbaikan serius di NU berbasis semangat Khittah NU sebagaimana disampaikan dalam poin-poin di atas memerlukan keteladanan dari pimpinan tertinggi jam’iyah NU saat ini agar memperoleh perhatian seluruh jajaran pengurus NU hingga ke tingkat terbawah dalam rangka berkhidmah kepada ummat, bangsa dan negara berlandaskan nilai-nilai Aswaja Annahdliyah.
Delapan, Seluruh jajaran nahdliyin perlu melakukan evaluasi serius terhadap perilaku dan posisi NU saat ini di hadapan negara dan masyarakat, dalam konteks menjadi kekuataan civil society yang berbasis landasan moral Aswaja Annahdliyah.
Delapan, Untuk itu, diperlukan rekonstruksi keorganisasian NU yang sesuai dengan mandat Qonun Asasi dan AD/ART NU secara konsisten dan konsekwen sehingga jam’iyah NU bisa kembali menjadi gerakan kebangkitan para ulama sebagaimana terkandung dalam namanya. “Rekomendasi ini telah mendapat dukungan dari ratusan tokoh NU,” demikian rilis yang diterima duta.co. (mky)
