JERMAN | duta.co — Pemerintah Indonesia diharapkan lebih serius mengomando kebijakan strategis dalam penerapan new normal di pesantren.
Hal ini menjadi rekomendasi Talkshow #DiasporaNusantara yang disiarkan secara virtual di youtube 164 Channel, pada Sabtu (27/06/2020), jam 16.00 WIB/11.00 CEST.
Agenda talkshow ini diselenggarakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) sedunia bekerjasama dengan 164 Channel dan Rabithah Maahid Islamiyyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Talkshow ini menghadirkan narasumber KH. Abdul Ghoffar Rozien (Ketua RMI PBNU/pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati) dan Baktiar Hasan, P.hD (European Organization for Research and Treatment for Cancer (EORTC).
Sedangkan, host pada agenda ini yakni M. Rodlin Billah (Karsruhe Institute of Technology, Germany dan Ketua PCINU Jerman).
KH. Abdul Ghoffar Rozien, mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya menjadi dirijen dalam kebijakan strategis penanganan Covid-19, seraya mengomando semua pemerintah daerah.
“Di antara yang kami dorong, adalah pemerintah pusat melakukan upaya orkestrasi, menjadi dirigen pemerintah-pemerintah daerah supaya standar dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di pesantren,” ungkap Gus Rozien, yang juga Rektor Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah.
Ketua RMI PBNU itu menganggap banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, bahkan dengan biaya yang seminimal mungkin.
“Paling tidak, ada kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya bisa dilakukan melalui puskesmas terdekat. Termasuk upaya melakukan standarisasi ruang karantina dan isolasi pesantren.”
“Dari laporan yang masuk ke RMI, pesantren itu pengennya sangat patuh terhadap protokol. Misalkan ingin buat ruang karantina dan isolasi, tapi hanya berdasar asumsi masing-masing. Maka, di sisi inilah, pemerintah bisa masuk untuk melakukan orkestrasi dan koordinasi. Bahkan, hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya ini,” Gus Rozien mengungkapkan.
Selama ini, pesantren telah mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, serta sebagian membentuk satgas khusus.
“Memang ada pesantren yang memiliki satgas khusus penanganan Covid19, ada banyak juga. Tap, harus kita sampaikan, mayoritas pesantren tidak memiliki kemampuan begitu mitigasi dan komunikasi publik yang luar biasa,” terang Gus Rozien.
“Di antara langkah yang dipersiapkan, yakni membentuk tim satgas masing-masing pesantren. Nah, satgas pesantren yang paling mudah ya menginduk pada satuan gugus tugas di masing-masing pemerintah daerah.”
“Ada banyak pemerintah daerah yang sigap, misal di Banyuwangi, Pasuruan, Jombang, Jember dan beberapa kawasan lain,” jelas Gus Rozien, pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Kajen Pati.
Sementara, Baktiar Hasan, menjelaskan memang harus ada strategi baru dalam pemberlakuan new normal di pesantren, dengan metode tes kesehatan khusus.
“Saat ini, ada beberapa metode baru yang sebagian telah terpublikasi secara ilmiah. Di antara cara untuk menghemat biaya, yakni dengan mengetes massal, untuk rapid tes, semisal 1000 orang dalam satu sampel tes.”
“Jadi, itu penghematan besar, untuk clearance. Kalau negatif virus, jadi aman semua. Kalau terbukti ada yang kena Covid-19, nanti dites lagi berdasar kluster,” ungkap Baktiar, yang merupakan pakar epidemiologi dan biostatistik itu.
M. Rodlin Billah, peneliti Karsruhe Intitute of Technology Germany dan Ketua PCINU Jerman siap mendorong kolaborasi nahdliyyin Eropa dan komunitas pesantren.
“Kami dari Nahdliyyin Eropa siap menunggu arahan untuk mengabdi di pesantren.”
Koordinator Program Talkshow Diaspora Nusantara, Munawir Aziz, mengungkapkan bahwa agenda ini sebagai ruang silaturahmi dan sharing gagasan dari pakar, profesional dari Nahdliyyin se dunia.
“Ada ratusan pakar, professor, ilmuan, dan profesional yang tersebar di lintas negara. Selama ini mereka mengabdi di pelbagai kampus dan lembaga riset internasional, serta bergiat di PCI Nahdlatul Ulama di 31 negara. Kami membangun jembatan silaturahmi agar gagasan, kreatifitas dan energi diaspora ini menjadi semakin berkah dan maslahah,” ungkap Munawir Aziz yang juga Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom. (*)
