
SURABAYA I duta.co – Isu dugaan transaksi suara dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi perhatian. Tokoh warga Nahdliyin, Haji Raden Mas Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta dugaan praktik tersebut dibuka secara transparan demi menjaga integritas organisasi.
Pernyataan itu disampaikan Gus Lilur setelah menggelar pertemuan selama sekitar empat jam bersama sejumlah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah informasi mengenai dugaan alokasi dana hingga lokasi yang disebut menjadi tempat pemberian uang muka kepada pemegang hak suara.
Menurut Gus Lilur, dugaan pembagian uang muka disebut berlangsung di sejumlah lokasi sebelum pelaksanaan muktamar. Sementara proses pelunasan tahap akhir, berdasarkan informasi yang diterimanya, diduga berlangsung di Hotel Fatma, Jombang, Jawa Timur.
Dalam perbincangan tersebut, Gus Lilur juga menyebut adanya dugaan keterlibatan Menteri Sosial dalam skema transaksi suara tersebut. “Para pengurus daerah heran melihat sikap yang ditampilkan ke publik seolah-olah tidak terjadi transaksi, padahal dugaan peran sebagai perancang alur jual beli suara itu sangat kuat,” ujar Gus Lilur merujuk perbincangannya dengan salah satu ketua PWNU asal Sumatra dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (7/10/2026).
Gus Lilur menilai munculnya berbagai informasi tersebut perlu disikapi secara terbuka. Menurut dia, dinamika yang berkembang di internal organisasi sebaiknya tidak ditutup-tutupi apabila memang terdapat persoalan yang perlu diklarifikasi.
Ia juga menyoroti narasi yang berkembang di ruang publik terkait dugaan transaksi suara. Menurutnya, upaya membangun kesan bahwa tidak terjadi persoalan justru berpotensi menimbulkan pertanyaan baru di kalangan warga Nahdliyin.
Gus Lilur menegaskan, perhatian terhadap isu tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dinamika muktamar, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kepercayaan warga terhadap organisasi.
“Masyarakat dan warga Nahdliyin sudah memahami dinamika yang sebenarnya terjadi. Publik sudah jenuh dengan kebohongan serta pencitraan yang dipaksakan,” pungkasnya. (zi)
Disclaimer: Pernyataan dalam artikel ini merupakan klaim narasumber. Redaksi memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut.






































