Oleh Bey Arifin*
NU bukan sekadar organisasi dengan struktur kepengurusan dari pusat hingga ranting. NU juga bukan hanya kumpulan pesantren, kiai, santri, majelis taklim, masjid, madrasah, dan jamaah yang hidup secara kultural di tengah masyarakat. NU adalah pertemuan keduanya: jam’iyah dan jamaah, struktur dan kultur, institusi dan tradisi.
Karena itu, salah satu pekerjaan rumah terbesar NU pasca-Muktamar bukan semata-mata menyusun kepengurusan, membagi posisi, atau merancang program kerja. Yang jauh lebih mendasar adalah mengembalikan keterhubungan antara NU struktural dan NU kultural yang selama ini terkadang berjalan dalam jalurnya masing-masing.
Di titik inilah figur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin memiliki posisi strategis. Ia berpotensi memainkan peran sebagai bridging leader pemimpin yang menjembatani berbagai kekuatan NU sekaligus menjadi konsolidator setelah melewati dinamika dan kompetisi organisasi.
Bukan Sekadar Menyatukan Struktur
Konsolidasi NU tidak boleh dipahami hanya sebagai penyatuan kepengurusan. Struktur yang rapi tetapi kehilangan akar kultural akan menjadi organisasi yang administratif namun miskin energi jamaah. Sebaliknya, kultur yang kuat tetapi tidak memiliki struktur yang efektif akan kesulitan mengubah kekuatan sosial menjadi agenda kelembagaan.
Karena itu, NU struktural dan NU kultural harus dipandang sebagai dua kaki dari satu tubuh.
Struktur memberikan arah, sistem, tata kelola, kaderisasi, dan kapasitas kelembagaan. Kultur memberikan ruh, legitimasi moral, tradisi keilmuan, keteladanan ulama, dan kedekatan dengan masyarakat. Memisahkan keduanya berarti memisahkan NU dari akar sejarahnya sendiri.
Gus Kikin dan Politik Rekonsiliasi
Pasca-Muktamar, tantangan terbesar bukan lagi memenangkan kontestasi, tetapi mengakhiri kontestasi.
Setiap kompetisi organisasi selalu meninggalkan residu. Ada yang menang dan ada yang kalah; ada yang puas dan ada yang kecewa. Jika residu tersebut dibiarkan, energi NU akan habis untuk mengelola konflik internal. Padahal, masyarakat menunggu NU hadir menjawab persoalan yang jauh lebih besar: pendidikan, ekonomi umat, kemiskinan, transformasi digital, krisis lingkungan, perubahan geopolitik, dan masa depan generasi muda.
Karena itu, Gus Kikin membutuhkan politik organisasi yang berbeda: politik rekonsiliasi, bukan politik pembalasan; politik merangkul, bukan menyingkirkan; politik konsolidasi, bukan perpetuasi konflik.
Kemenangan dalam Muktamar seharusnya menjadi mandat untuk menyatukan kembali seluruh elemen NU, bukan menjadi tiket untuk menguasai seluruh ruang organisasi.
Menghubungkan Pesantren dan Profesionalisme
Salah satu kekuatan Gus Kikin adalah modal kultural yang lahir dari tradisi pesantren, sekaligus pengalaman dalam mengelola berbagai urusan kelembagaan dan kehidupan profesional.
Modal tersebut dapat menjadi titik temu antara tradisi pesantren dan manajemen modern.
NU tidak cukup hanya memiliki banyak kader. NU membutuhkan kader yang mampu bekerja profesional tanpa kehilangan adab; menguasai teknologi tanpa kehilangan tradisi,berpikir global tanpa tercerabut dari akar lokal, serta memiliki kemampuan manajerial tanpa kehilangan orientasi khidmah.
Inilah model kepemimpinan yang dibutuhkan NU memasuki era baru: modern dalam tata kelola, pesantren dalam karakter.
Menjembatani Generasi
Tantangan berikutnya adalah jurang generasi.
NU memiliki ulama dan kiai sepuh dengan kedalaman ilmu dan pengalaman sejarah yang luar biasa. Pada saat yang sama, NU memiliki generasi muda yang tumbuh dalam dunia digital, AI, ekonomi kreatif, media sosial, dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.
Keduanya tidak boleh dipertentangkan.
Tugas kepemimpinan adalah menciptakan dialog antargenerasi. Tradisi tidak harus ditinggalkan agar NU menjadi modern. Sebaliknya, modernitas tidak boleh ditolak hanya karena berbeda dengan pengalaman generasi sebelumnya.
Prinsip
المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح
harus diterjemahkan menjadi strategi konkret: memelihara tradisi yang baik sekaligus mengambil inovasi yang lebih baik.
Qanun Asasi sebagai Titik Temu
Konsolidasi NU juga membutuhkan fondasi yang lebih dalam daripada sekadar kesepakatan politik antar-elite. Fondasi tersebut adalah Qanun Asasi dan nilai-nilai dasar yang diwariskan para pendiri NU.
Qanun Asasi bukan sekadar dokumen sejarah. Ia merupakan kompas ideologis yang dapat menjadi titik temu ketika NU menghadapi perbedaan kepentingan, perubahan zaman, dan dinamika politik.
Dengan kembali kepada fondasi tersebut, konsolidasi NU tidak bergantung kepada siapa yang sedang berkuasa. Figur boleh berganti, kepengurusan boleh berubah, tetapi nilai dasar NU harus tetap menjadi jangkar.
Dari Konsolidasi Organisasi Menuju Konsolidasi Peradaban
Pada akhirnya, Gus Kikin tidak cukup hanya dituntut menjadi ketua bagi struktur NU. Ia perlu menjadi penghubung seluruh ekosistem NU.
Menghubungkan PBNU dengan pesantren. Menghubungkan ulama dengan profesional. Menghubungkan generasi senior dengan generasi muda. Menghubungkan tradisi dengan teknologi. Menghubungkan struktur organisasi dengan jamaah di akar rumput.
Jika fungsi bridging tersebut berhasil dimainkan, NU akan keluar dari jebakan politik internal dan kembali mengarahkan energinya kepada persoalan yang lebih besar.
Sebab, NU yang kuat bukan NU yang paling ramai berebut posisi, melainkan NU yang paling solid dalam menjalankan khidmah.
Karena itu, agenda Gus Kikin semestinya tidak berhenti pada konsolidasi struktur, tetapi bergerak menuju konsolidasi kultur, konsolidasi kader, konsolidasi gagasan, dan pada akhirnya konsolidasi peradaban.
Di sinilah kepemimpinan Gus Kikin menemukan relevansinya: menyatukan kembali NU yang struktural dengan NU yang kultural, agar NU tidak hanya besar secara organisasi, tetapi juga kuat secara moral, berakar secara kultural, modern secara kelembagaan, dan luas manfaatnya bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
*BEY ARIFIN adalah Pemerhati NU dan Pengurus LKSPHK IKAPETE
