JOMBANG | duta.co – Kabar Drs H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama menuai respons beragam dari kalangan aktivis NU di Jombang. Sejumlah tokoh menyebut keputusan itu berpotensi memantik gesekan internal jika tidak dikelola dengan arif dan bijak.
Bagi kalangan aktivis NU Jombang, posisi ketua panitia Muktamar bukan sekadar teknis administratif. Lebih dari itu, posisi tersebut dinilai sarat pesan politik organisasi, karena sangat berkaitan dengan dinamika peta dukungan jelang forum tertinggi warga nahdliyin tersebut.
“Kita bisa lihat kejadian kemarin saat terjadi dinamika saling pecat, hal ini tidak lepas dari peran Sekjen PBNU yang tidak berjalan maksimal,” kata AH. Hamdah kepada duta.co Rabu (1/4)
Ia menilai, Gus Ipul sebagai politisi aktif, ini yang membuat sebagian kalangan khawatir muncul persepsi keberpihakan. Apalagi, Muktamar NU selalu menjadi ruang kontestasi gagasan sekaligus kepemimpinan.
Menurutnya, bila tidak dikelola secara terbuka, kondisi ini bisa memicu ketegangan horizontal di akar rumput. “Warga NU di bawah sangat sensitif kalau sudah menyangkut aroma politik praktis. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Ia berharap, panitia Muktamar NU benar-benar menunjukkan sikap netral dan profesional agar tidak memunculkan tafsir liar di kalangan warga. “Panitia harus ekstra hati-hati. Jangan sampai keputusan teknis dianggap sebagai bagian dari skenario politik,” katanya.
Lebih lanjut Hamdah menilai, penunjukan Gus Ipul sebagai ketua panitia Muktamar NU sudah dibaca sarat dengan kepetingan, hal ini nantinya potensi akan tumbuh konflik semakin besar di lingkaran PBNU.
“Ini bukan sekadar soal kepanitiaan. Dalam tradisi NU, siapa yang memegang kendali teknis Muktamar sering kali terbaca sebagai pesan politik yang kuat,” ujar salah satu aktivis senior NU di Kota Santri ini.
Namun demikian, suara-suara kewaspadaan tetap semakin kencang di kalangan aktivis NU Jombang. Keberadaan Gus Ipul menjadi ketua pelaksana dan berharap seluruh elemen panitia mampu menjaga marwah Muktamar sebagai forum musyawarah tertinggi yang bersih dari kepentingan politik praktis.
“Muktamar adalah panggung kebesaran NU. Jangan sampai tercoreng oleh tafsir-tafsir yang tidak perlu,” pungkasnya. (din)
