Drs Muhammad Said Utomo (FT/IST)

SURABAYA | duta.co – Drs Muhammad Said Utomo, eks warga Kota Pasuruan, mengaku menghormati pilihan Drs H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Walikota Pasuruan yang menerima jabatan Sekjen PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Tetapi, menurut Ketua GP Ansor Pasuruan periode 1993-1997 itu, rangkap jabatan ini jelas akan menganggu kinerja keduanya.

“Agar sama-sama tidak menjadi korban, dan lebih konsen ke Sekjen PBNU, sebaiknya Gus Ipul segera mundur dari jabatan Walikota Pasuruan. Lebih cepat, lebih baik,” demikian Pak Said, panggilan akrab Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim kepada duta.co, Jumat (14/1/22).

Ada beberapa catatan dari Pak Said. Pertama, jabatan politik di pemerintahan, apa itu sebagai Presiden Republik Indonesia (RI), Gebernur di suatu Provinsi, dan atau sebagai Walikota maupun Bupati di daerah tingkat II di wilayah Negara Kesatuan (NKRI), jelas tidak sama dengan jabatan sosial kemasyarakatan khususnya di bidang keagamaan, apalagi di organisasi keagamaan terbesar di NKRI seperti NU.

“Dasar hukum antara keduanya juga berbeda, karena jabatan politik di pemerintahan berdasarkan amanah konstitusi, sedangkan organisasi keagamaan dan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang dapat penesahan dari Pemerintah NKRI,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, adalah menarik untuk melihat dan mengukur kinerja tanggungjawab Drs H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah terpilih sebagai Walikota Pasuruan Periode 2021-2024, dan kita tahu baru saja oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) diberi amanah sebagai Sekjen PBNU.

“Sangat tidak mungkin jika Gus Yahya yang pernah ramai di Medsos telah mengenal baik dengan Gus Ipul, lalu tidak tahu terhadap beban dan tanggungjawab yang telah rakyat (Kota Pasuruan) percayakan sebagai Walikota Pasuruan,” jelasnya.

Tidak Ada yang Jadi Korban

Masih menurut Pak Said, meski kota Pasuruan hanya terdiri dari tiga Kecamatan, masing-masing Purrworejo, Gadingrejo dan Panggungrejo, namun tensi dan tuntutan akselerasi pembangunan sangat rakyat butuhkan.

“Sebagai walikota, Gus Ipul harus konsentrasi penuh untuk mewujudkan janji kampanyenya yang dulu ia pakai menarik simpati warga Kota Pasuruan untuk pemilihnya,” terangnya.

Warga Kota Pasuruan, ujarnya, meski tahu, bahwa di pundak Gus Ipul sekarang ada dua jabatan penting. Pertama sebagai Walikota Pasuruan, kedua sebagai Sekjen PBNU. Keduanya butuh kinerja yang sungguh-sungguh. Tidak boleh menempatkan jabatan Walikota sebagai jabatan pendapatan sampingan dan, atau sebaliknya tidak boleh menempatkan jabatan Sekjen PBNU sebagai jabatan sampingan. Kalau ia paksakan, ini akan berdampak negatif terhadap keberhasilan keduanya.

“Saya sebagai mantan warga Kota Pasuruan, mantan Ketua PC GP Ansor Kota Pasuruan Periode 1993-1997, punya kepentingan mengawasi jalannya pelayanan publik di Kota Pasuruan. Sekaligus mengukur sejauhmana pejabat menjalankan tugas dan tanggungjawab. Menurut hemat kami, agar sama-sama tidak menjadi korban, sebaiknya Gus Ipul segera mundur dari jabatan Walikota Pasuruan. Lebih cepat, lebih baik,” pungkasnya. (mky)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry