SURABAYA | duta.co – Visi misi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tentang terwujudnya masyarakat Jatim yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dibacakan di hadapan anggota DPRD Jatim, pada rapat paripurna penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2019-2024, Senin (18/2/2019).
Yang menarik, gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga langsung berbagi tugas dengan wakil gubernur Emil Elistianto Dardak, agar visi-misi yang dijabarkan (breakdown) menjadi Nawa Bhakti Satya dan sudah dilakukan pembicaraan dan koordinasi draf pelaksanaan teknokratifnya Pemprov akan menggunakan istilah CETAR (Cepat, Efisien, Transparan, Taggap, dan Responsif) telah dilakukan secara bertahap dan bersifat umum.
Sedangkan koordinasi secara fokus dilakukan sesuai rencana percepatan pembangunan yang sudah disepakati dirinya dan Emil juga sudah dilakukan bertahap. Misalnya, dalam visi misi adil dan sejahtera akan difokuskan pada keadilan akses keterhubungan (koneksitas) wilayah selatan, pesisir dan kepulauan.
“Pak Emil sebagai Wagub salah satu tugas utamanya adalah melakukan percepatan pembangunan di wilayah Jatim bagian Selatan,” kata Khofifah.
Kemudian pendekatan pembangunan Jatim ke depan, lanjut Khofifah akan berbasis kewilayahan. Seperti rumpun kawasan Arek, Madura, Pantura, Mataraman dan Tapal Kuda yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri sehingga keadilan akses dan layanan di masing-masing wilayah bisa terpenuhi.
“Karena itu tugas dan kewenangan Baperwil (Bakorwil) akan diperkuat untuk membantu dan memperkuat layanan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecill menengah (UMKM) yang butuh ijin ke POM bisa lebih cepat dan terukur sehingga tak harus ke Surabaya tapi nantinya bisa dilayani di Baperwil,” beber mantan Mensos RI ini.
Ditambahkan Khofifah, Wagub Jatim, Emil juga akan mengkoordinasikan program Millenial Job Center, sehingga Baperwil akan menjadi centra dari identifikasi dari Millenial Job Center.
“Saya akan berbagi tugas, Pak Emil langsung turun ke Baperwil Bojonegoro dan saya akan ke Baperwil Pamekasan,” bebernya.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa rapat-rapat koordinasi di daerah akan berkantor di Baperwil dan ini sudah saya koordinasikan dengan Sekdaprov Jatim, supaya Baperwil itu menjadi ruh dari perwakilan Pemprov di area-area yang memiliki keserumpunan,” beber Gubernur Khofifah.
Ia mencontohkan, di Baperwil Pamekasan akan menyampaikan berapa sebetulnya Bos Madin di Madura, lalu dirinci lagi di Sampang, Pamekasan, Bangkalan maupun Sumenep. Sedangkan Pak Emil juga menanyakan hal serupa di Baperwil Bojonegoro ditambah persoalan GTT/PTT.
Masalah kistas, kata Khofifah juga banyak dipertayakan masyarakat Bojonegoro khususnya menyangkut SPP SMA/SMK gratis yang akan diberikan Pemprov Jatim. Namun SMA/SMK antara negeri dan swasta indeknya tak sama.
“Misalnya SMA/SMK di Surabaya rata-rata SPP-nya 200 ribu dan SK Gubernur dapat membantu 150 ribu maka kekurangannya akan ditaggung wali murid sehingga mereka cuma membayar 50 ribu saja,” jelasnya.
Sementara untuk bantuan seragam gratis hanya diberikan kepada siswa baru SMA/SMK yang akan dimulai pada bulan Juli 2019. “Kita akan koordinasi dengan Pak Emil dan dinas pendidikan, apakah dimungkinkan setelah diserahkan ada beberapa sekolah yang tak membutuhkan seragam itu sehingga bisa diserahkan ke sekolah lain yang disepakati dengan cara membentuk sister school,” jelas Khofifah.
Hal-hal yang agak detail seperti itu, lanjut Khofifah akan dilakukan secara bertahap. Sehingga bisa menjadi penanda bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan sektoral belaka tapi juga fokus pendekatan pembanguan kewilayahan.
Sementara menyangkut Bhakti Jatim berdaya, tambah Khofifah pihaknya ingin melakukan kalkulasi secara detail bagaimana peran dan kontribusi Jatim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim supaya bisa lebih signifikan.
Pihaknya juga sudah mengkomunikasikan saat tim navigasi itu apakah dengan pelaku usaha di Jatim atau dengan perwakilan negara-negara sahabat dan mereka yang tertarik untuk berinvestasi di Jatim serta masukan dari masyarakat Jatim atau pekerja Jatim yang sekarang berdomisili di luar Jatim. Mereka ingin misalnya, ada MRT, doubel track Surabaya-Banyuwangi.
Sudah Didiskusikan dengan Wagub
Hal-hal seperti itu akan dikuatkan pada detail plant dengan Bappeprov dan BPKAD. Yang kemarin baru urusan makro nanti detailnya menunggu koordinasi teknis supaya data kita presisi dan validitasnya handal.
“Saya ingin teman-teman semua bisa mengukur kecepatan, efektivitas, efisiensi kemudian ketanggapan, responsif dan transparansi dari seluruh OPD di Pemprov Jatim itu dari improve Cetar. OPD ini sudah Cetar atau belum sehingga memudahkan masyarakat menyampaikan setelah mendapatkan layanan dari OPD menurut penilaian mereka seperti apa,” imbuhnya.
Dihari pertama kerja, Khofifah juga mengaku sudah datang ke comon room di Dinas Kominfo Jatim. Harapannya adalah Complain Handle System (CHS) bisa merespon dari ruh Cetar itu, sehingga dari CHS kita bisa berbenah di beberapa titik supaya kecepatan, ketanggapan responsiblity dan transparansi dari seluruh layanan OPD di Pemprov bisa terukur. Nanti juga ada Big Data sebagai bagian dari penanda terintegrasinya seluruh layanan Pemprov.
“Saya sudah diskusi dengan Pak Wagub soal Big Data Center itu dalam koordinasi Pak Wagub. Tapi sebaiknya kata Pak Wagub TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemskinan Daerah) itu tugas Gubernur karena sudah lebih berpengalaman,” tutur Khofifah Indar Parwansa.
Jadi untuk percepatan pembangunan wilayah Selatan itu Pak Wagub, MDGs itu Pak Wagub, Data Center itu Pak Wagub. Tapi sebaiknya TKPKD itu Gubernur.
“Artinya apa yang bisa kita maksimalkan dari jejaring dan efektivitas program kita ingin dedikasikan pada percetapan kemajuan, keunggulan masyarakat Jatim, Nawa Bhakti Satya itu,” pungkas Ketum PP Muslimat NU ini. (ud)
