JOMBANG | duta.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/6/2026). Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan begitu saja. Golkar menyampaikan 12 catatan strategis sebagai pengingat agar LKPJ tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan akhir Fraksi Golkar yang dibacakan Rahmat Agung Saputra menegaskan bahwa tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Jombang bukan sekadar mempertahankan opini baik atas laporan keuangan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Fraksi Golkar menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, kebijakan peningkatan pendapatan daerah diminta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat kecil agar tidak menambah beban ekonomi warga.
Golkar juga mengapresiasi meningkatnya penerimaan retribusi daerah yang dinilai merupakan dampak dari membaiknya pelayanan publik dan penerapan sistem pembayaran digital. Namun, capaian tersebut diminta tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan.
“Keberhasilan ini harus diperkuat melalui inovasi pelayanan, penyederhanaan perizinan, serta penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang sah,” ujar Rahmat Agung Saputra saat membacakan pandangan fraksi.
Perhatian serius juga diarahkan pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Golkar, seluruh BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penyumbang PAD.
Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tiber didorong memperluas jaringan pemasaran agar mampu bersaing di pasar regional. PD BPR Bank Jombang diminta lebih agresif memperkuat pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Sementara PD Aneka Usaha Seger didorong melakukan inovasi bisnis berbasis digital, sedangkan PD Perkebunan Panglungan diharapkan mengembangkan komoditas bernilai ekonomi tinggi.
Di sektor ekonomi, Fraksi Golkar mendukung upaya pemerintah memperkuat investasi dan sektor-sektor produktif guna menciptakan lapangan kerja baru. Langkah tersebut dinilai penting agar Jombang tidak terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional.
Meski mengapresiasi arah belanja daerah yang dinilai telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, Golkar mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemanfaatan Dana BOSP, misalnya, harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar terserap secara administratif.
Di bidang sosial, Fraksi Golkar menyoroti masih adanya bantuan sosial yang belum tersalurkan secara optimal. Pemerintah diminta segera memperbarui data penerima manfaat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Program Sekolah Rakyat juga dinilai layak mendapat dukungan karena membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sektor kesehatan turut menjadi perhatian. Golkar meminta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas yang lebih representatif di Kecamatan Wonosalam agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan rumah sakit di pusat kota.
Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Golkar mengingatkan agar belanja modal, mulai dari pengadaan peralatan kerja, teknologi informasi, pembangunan gedung, jalan, jembatan hingga jaringan irigasi, tidak hanya mengejar serapan anggaran.
“Pembangunan fisik tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus mampu meningkatkan pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” tegas Rahmat.
Bagi Fraksi Golkar, LKPJ bukan sekadar laporan yang selesai dibahas di ruang sidang. Di balik angka-angka yang tersaji, terdapat harapan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin berpihak kepada kepentingan rakyat. (din)
