JOMBANG | duta.co – Wacana lama itu datang lagi. Tapi kali ini bukan sekadar gagasan teknis politik. Ia muncul di tengah kegelisahan banyak daerah yang makin berat menanggung mahalnya biaya demokrasi. Partai Golkar menggulirkan usulan agar Pilkada dikembalikan ke mekanisme pemilihan oleh DPRD. Sebuah ide yang langsung memecah perbincangan hangat, dari warung kopi hingga ruang-ruang rapat pemerintahan daerah.
Dari puncak peringatan HUT Partai Golkar ke-61 yang digelar sederhana namun penuh doa, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kegelisahannya. Dalam siaran virtual yang diikuti seluruh pengurus se-Indonesia, Bahlil berbicara tentang harga mahal Pilkada langsung yang selama ini tak semua daerah mampu menanggung biaya politik yang menggunung, gesekan antarwarga yang memanjang hingga berbulan-bulan, serta kebijakan publik yang terkadang macet oleh kepentingan modal yang dominan.
“Pertama Golkar mengusulkan, namun banyak yang menolak setelah dilakukan kajian Pilkada kembali dipilih DPRD sudah ada dukungan,” ujarnya, Jumat (5/12). Ucapan itu terkesan tenang, tetapi resonansinya terasa hingga ke desa-desa yang sering melihat Pilkada sebagai pesta yang terlalu mahal untuk kebahagiaan yang terlalu singkat.
Di Jombang, wacana itu langsung memantik diskusi. Sejumlah tokoh daerah mengakui bahwa Pilkada langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi juga membawa konsekuensi yang tidak ringan. Banyak warga masih ingat bagaimana desa berubah panas setiap musim Pilkada. Persahabatan renggang, warga berselisih hanya karena beda warna, tidak sedikit aparat desa yang burnout menghadapi tekanan politik dari berbagai arah.
Namun, tak semua sepakat. Ada suara-suara yang khawatir bahwa mengembalikan Pilkada ke DPRD justru mengurangi ruang rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sebagian anak muda Jombang, terutama dari komunitas kampus, menyebut ide itu sebagai “langkah mundur” dari demokrasi partisipatoris. Tapi ada juga warga desa yang berbisik lirih “Kalau tidak ribut lagi, apa itu bukan kebaikan?”
Meski wacana ini memecah pendapat, dukungan terhadap evaluasi sistem Pilkada perlahan menguat. Terlebih setelah Bahlil menegaskan bahwa keputusan apa pun harus melewati kajian konstitusional yang melibatkan semua pihak rakyat, akademisi, ormas, hingga lembaga negara.
Di Jombang, suasana peringatan HUT Golkar berlangsung jauh dari hiruk-pikuk politik. Ketua DPD Partai Golkar Jombang, Andik Basuki Rahmat, justru mengawali acara dengan sholawat dan doa bersama. Tidak ada panggung besar. Tidak ada tirai kuning yang menjulang. Hanya lantunan doa dari kader-kader yang ingin bangsanya lebih tenang.
“Acara ini puncak dari rangkaian kegiatan selama sebulan penuh. Kami berharap bangsa ini dijauhkan dari perpecahan,” kata Pakde panggilan dari Andik Basuki Rahmat.
Mungkin itulah roh dari wacana yang sedang diperbincangkan. Sebuah pencarian jalan baru agar demokrasi tetap hidup, tetapi tidak menyulitkan rakyat yang kerap menjadi penonton paling lelah dari pesta politik yang terlalu bising. (din)
