GRESIK | duta.co – Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut gathering ke Malaysia bersama Bupati Gresik Sambari Halim. Hal itu hingga sekarang terus mengundang tanda tanya. Pasalnya, ada dugaan yang dilontarkan oleh salah satu pejabat di Pemkab Gresik, bahwa dana APBD yang dipakai untuk mengikuti gathering diambil dari pos dana taktis.
Terkait dugaan tersebut, lima parpol di Gresik, yakni PAN, Golkar, PDIP, PPP, dan Partai Demokrat (PD) kompak mendesak DPRD agar mengusut dugaan tersebut.
Ketua DPD PAN Gresik, Khamsun misalnya, meminta sekaligus mendesak kasus itu diusut tuntas dengan alasan telah mencederai kepercayaan masyarakat. Menurutnya, acara gathering Pemkab ke Malaysia menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap masyarakat. Pasalnya kepergiaan mereka dilakukan di saat kondisi APBD Gresik kritis.
“F-PAN akan gabung bersama F-PG, F-PD, F-PDIP dan F-PPP untuk menyikapi lawatan Bupati bersama ratusan pejabat yang mendapatkan sorotan luas masyarakat,” tegasnya, Selasa 21/11/2017.
Senada diungkapkan Ketua DPC PDIP Hj. Siti Muafiyah. Ia mengaku telah memerintahkan langsung Sekjen Mujid Riduan selaku ketua fraksi PDIP agar menindaklanjuti dugaan tersebut.
“Kebijakan bupati ini telah membuat kegaduhan di masyarakat. Makanya, DPRD bisa saja menggunakan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, atau bahkan hak angket sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut,” papar Siti.
Senada Ketua DPD Golkar Gresik H Ahmad Nurhamim mendesak DPRD setempat segera mempansuskan kunjungan Bupati Sambari Halim Radianto ke negeri jiran Malaysia selama tiga hari kemarin. “DPRD Gresik bisa membentuk Pansus untuk merespon meminta tanggung jawab dari kunjungan kerja Bupati bersama rombongan itu bilamana ditemukan kejanggalan penggunaan dana APBD”, ujar Ahmad Nurhamim.
Menurut Ahmad Nurhamim partainya akan koordinasi dengan Fraksi Golkar agar meneruskan ke anggotanya di dewan. Agar supaya mengusulkan membentuk pansus, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral Partai Golkar kepada rakyat. “Golkar konsisten dengan pembelaan terhadap rakyat, makanya tidak ada salahnya kita pertanyakan kunker bupati dengan rombongan itu melalui kepanjangan tangan partai di dewan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Hari Suryono menampik dugaan bahwa dana yang dipakai adalah dana taktis. Begitu juga dengan pertanyaan ada tidaknya ijin yang dilayangkan ke Gubernur, Ia menyatakan semuanya tidak menyalahi aturan apapun. “Saya juga ikut kok mas, kami semua sudah sesuai prosedur, mulai ijin dan hasil kunjungan itu sudah ada laporannya semua,” terangnya sembari menunjukkan beberapa bendel berkas terkait kegiatan ke Malaysia tersebut.
Diketahui, lawatan 120 pejabat dari Pemda Gresik ke Malaysia tersebut ramai diperbincangkan. Mulai dari media sosial bahkan puluhan media online, dimana para pejabat yang ikut itu tidak ada keterkaitan dengan kunjungan yang dilakukan Bupati. Seharusnya cukup OPD Disnaker maupun Kesra yang turut serta, kalau hanya memenuhi undangan para TKI Gresik yang berada di Malaysia.(gus/sal)
