JAKARTA | duta.co – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menfasilitasi penyampaikan visi-misi masing-masing pasangan Capres-Cawapres gagal total. Ini lantaran tidak ada kata sepakat tentang siapa yang harus menyampaikan.
Pihak Jokowi-Maruf bersikeras agar paparan visi-misi diwakili timses bukan oleh paslon. Sementara pihak Prabowo-Sandi menghendaki visi-misi disampaikan langsung paslon maupun timses. KPU sendiri tidak mampu menjadi penengah. Padahal, semua tahu, ini Pilpres Bung! Mestinya Capres-Cawapres yang harus didengar visi-misinya.
Akhirnya, Ketua KPU Arief Budiman memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari.
Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. “Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).
Pihak Prabowo-Sandi menyesalkan sikap KPU yang memutuskan batal menggelar paparan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 9 Januari 2019.
Apalagi alasannya pihak Jokowi-Maruf bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan timses bukan oleh paslon. Bagaimana KPU bisa mudah menyerah? “Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan,” ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, Sabtu (5/1).
Sudirman menjelaskan, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan bangsa yang terjadi.
“Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini perlu disampaikan,” terangnya.
“Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat,” sambung Sudirman.
Lebih lanjut Sudirman menerangkan, alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan adalah agar ketika debat berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi.
“Jadi ketika debat capres, paslon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyarakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang,” tandas mantan Menteri ESDM tersebut.
Meski demikian, pihak paslon 02 tetap menghormati keputusan penyelenggara debat dalam hal ini KPU. “Kami hormati keputusan KPU, seraya berharap ke depan bisa lebih baik lagi,” imbuh Sudirman. (rus,rmol)
