
JOMBANG | duta.co — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jombang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (16/4/2026). Aksi itu bukan sekadar unjuk rasa rutin, melainkan dorongan terbuka agar lembaga legislatif daerah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya menjadi pelengkap kebijakan.
Massa aksi kemudian diterima berdialog di ruang sidang paripurna. Sejumlah anggota dewan hadir, bersama unsur Forkopimda yang memfasilitasi jalannya audiensi.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa mahasiswa datang membawa kegelisahan atas sejumlah kebijakan yang dinilai perlu dikawal lebih ketat oleh DPRD.
“Kami ingin anggota dewan Jombang ini tidak ompong. Harus lebih kritis dalam menyikapi setiap program pemerintah pusat,” ujarnya usai audiensi.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD menjadi krusial di tengah berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar implementasinya di daerah tetap berpihak kepada kepentingan publik.
GMNI juga menyoroti pentingnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan daerah. Mereka berharap, ke depan tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berpendapat maupun gejala kriminalisasi terhadap aktivis.
“Kami merasa masyarakat sipil jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan daerah. Ke depan harus ada ruang itu,” tegasnya.
Salah satu program yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait standar dapur, kualitas menu, serta transparansi penggunaan anggaran. Selain itu, GMNI turut menyinggung pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak sekadar menjadi program administratif tanpa pengawasan yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa. Politisi Gerindra itu menyebut, masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Menu standarnya harus bagus, higienis, dan sesuai dengan anggaran. Kemudian transparansi penggunaan anggaran MBG juga harus jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong pengawasan terhadap program KDKMP agar benar-benar mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan menjamin kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.
Audiensi itu menjadi catatan penting: di tengah derasnya program yang turun dari pusat ke daerah, publik berharap DPRD tidak sekadar menerima, tetapi juga menguji, mengawasi, dan memastikan pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. (din)





































