LAMONGAN | duta.co – Setelah aksi demo Persatuan Mahasiswa Indonesia (PMII) dengan menyegel Kantor Pemkab Lamongan. Giliran Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) gelar demo di kantor DPRD Lamongan, Senin (18/01).
Tuntutan mereka tetap sama, yaitu Pemkab Lamongan harus secepatnya menyelesaikan permasalahan banjir yang saat ini merendam pemukiman warga dan jalur poros antar desa, hingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
Korlap Aksi GMNI Amir Mahfud mengungkapkan, kondisi perekonomian masyarakat Lamongan pada saat ini macet karena keterbatasan akses transportasi untuk bisa melewati banjir.
” Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam permasalahan banjir ini, bukan malah sebaliknya, pemerintah justru memanfaatkan kondisi banjir tahunan ini sebagai proyektil yang menguntungkan untuk menurunkan anggaran,” ujar Amir Mahfud dalam orasinya.
Dia menuturkan, apabila pemerintah memang serius dalam hal menangani banjir tentu langkah yang dilakukan adalah pencegahan jangka panjang atau adaptasi yang terencana.
” Dalam penanganan jangka pendek banjir saja masih kalah cepat dengan tindakan inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat setempat,” tandasnya.
Amir mengatakan, alih-alih menangani banjir di Lamongan, Pemkab Lamongan justru melakukan banyak pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan banjir. Seperti pembiaran industrialisasi
di Lamongan yang tidak sesuai dengan fungsi pengembangan wilayah.
Menurutnya, hal ini tentu sangat berpengaruh pada keseimbangan ekologis di Kabupaten Lamongan serta menyita ruang resapan air yang ada di wilayah Lamongan.
” Pembiaran industrialisasi tersebut jelas melanggar Perda Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun alih fungsi lahan yang ada di Lamongan khususnya waduk juga melanggar aturan tersebut,” ucap Amir.
Lebih lanjut Amir mengungkapkan, tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan tersebut di atas juga melanggar Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
” Demi mewujudkan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Lamongan maka dengan tegas kami menuntut Pemkab Lamongan agar segera memenuhi tuntutan tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad mengatakan, debit air di bantaran bengawan di enam kecamatan iki anteng. Baru beberapa hari ini sudah mulai agak surut karena Sluis Kuro sudah dibuka.
” Kemarin pagi memang debit air sudah surut. Namun keterlambatan pemerintah hari ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak,” terang Abdul Shomad saat menemui peserta aksi demo.
Menurut dia, ini yang harus kita dorong baik legislatif maupun eksekutif untuk membuat master plain yang berjangka pendek dan juga berjangka panjang.
Dia menyatakan, kemarin sudah disampaikan di balai desa Tiwet dan Dinas SDA waktu itu juga ada. Saya tanya, master play-nya apa? Ternyata nonsense. Kita akui enggak ada konsep sama sekali.
” Saya berani ngomong seperti ini, soalnya rumah saya juga kelem sak dengkul, sama. Tapi paling tidak hari ini jenengan hadir bersama-sama dengan DPR memberikan support bareng-bareng kepada kabupaten Lamongan dalam hal ini SDA yang secara teknis menangani,” ungkapnya.
Politisi asal PDIP itu menjelaskan, untuk mengantisipasi banjir agar bencana tidak terulang kembali. Artinya secara geografis memang tidak bisa dihilangkan banjir, tapi kan bisa dikurangi. Iya kan Iya dong.
” Saya tanya kawan-kawan SDA, konsepmu opo, ternyata juga enggak ada konsep. Nah, hari ini kebetulan kawan-kawan, saya yakin ini daerah bonorowo semua wajah-wajahnya juga saya hafal bonorowo. Iya toh,” ujar Shomad.
Shomad mengungkapkan, mari kita konsep bareng-bareng, mbok piye carane banyu teko bisa langsung kita buang ke Bengawan Solo.
” Normalisasi kali sekunder dan primer adalah sebuah keharusan yang yang tidak bisa dielakkan, yang sudah ahli fungsi menjadi lahan pertanian masyarakat,” imbuhnya. ard
